NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan sektor industri aneka menghasilkan total investasi Rp19,37 triliun dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 986.314 orang.

"Nilai ekspor industri aneka mencapai 5,66 miliar dolar AS pada 2011 dengan nilai produksi Rp50,95 triliun dan utilitas sebesar 59,36 persen," kata Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Panggah Susanto di Jakarta, Selasa (6/11).

Menurut dia, perlu langkah penguatan struktur industri dan menjaga rantai pasokan bahan baku industri aneka menghadapi persaingan global. "Langkah konkrit itu sebagai penguatan industri aneka agar tidak kolaps," ujarnya. Panggah mengatakan, tantangan industri aneka saat ini sangat besar terutama persaingan dengan produk dari China, untuk itu perlu langkah konkrit menyiasatinya.

Dia mengatakan, pameran tersebut sebagai jembatan bagi dunia usaha dalam membuka dan memperluas pasar. Hal itu penting dilakukan untuk memperkenalkan produk industri aneka Indonesia di dalam atau luar negeri. "Pameran ini sarana memperluas akses pasar pada perdagangan global dan menjembatani kebutuhan dunia usaha membuka akses pasar, akses teknologi, investasi dan peningkatan sumber daya manusia bagi pengusaha nasional," ujarnya. Menurut dia, jumlah perusahaan produk industri aneka sebanyak 1032 perusahaan, tersebar antara lain di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, hingga ke Nusa Tenggara Timur.

Hadapi Perdagangan Bebas

Panggah juga meminta para pelaku usaha untuk siap menghadapi Asean China Free Trade Agreement (ACFTA). “Pemerintah berharap pelaku usaha meningkatkan kemampuan untuk melakukan efisiensi di bidang produksi dan pemasaran serta memberi nilai positif berupa akses pasar, akses teknologi, investasi dan peningkatan sumber daya manusia dalam era ACFTA,” jelasnya.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pelaku industri untuk tetap tenang dalam menghadapi permasalahan di sektor industri dan fokus dalam menghadapi perdagangan bebas. “Diharapkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak terlalu membesar-besarkan rencana hengkangnya industri di dalam negeri akibat aksi sweeping yang dilakukan serikat pekerja," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik, Natsir Mansyur.

Natsir melanjutkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga tidak perlu pencitraan, dan asosiasi tenaga kerja perlu lebih bijak melihat kondisi ekonomi dalam negeri yang mempunyai persoalan biaya produksi, logistik, perbankan yang tinggi di mana persoalan ini sudah 15 tahun berlarut-larut tidak terselesaikan, ditambah persoalan baru krisis ekonomi global.

Semua pihak, menurut Natsir, harus menyadari bahwa perjanjian perdagangan bebas telah banyak ditandatangani oleh Indonesia oleh karena itu semua pihak untuk siap menghadapinya.  “Ketika AEC berlaku, pabrik dibangun dan hasil produksinya bisa dijual di mana saja selama dalam lingkungan Asean. Namun, 60% industri manufaktur Indonesia masih tergantung pada bahan baku impor. Industri semacam ini rawan tutup dan pindah ke negara Asean lainnya yang lebih kompetitif dan efisien dengan cost produksi dan biaya logistik yang lebih rendah,” paparnya.

Masalah impor bahan baku, lanjut Natsir, harus menjadi perhatian dari pemerintah dan pelaku usaha. “Jangan sampai pada AEC 2015, Indonesia hanya dijadikan pasar bagi negara lain di kawasan Asean,” tuturnya. Natsir menambahkan, masalah outsourcing yang melibatkan Apindo, Kemenakertrans dan asosiasi tenaga kerja harus segera diselesaikan. “Negara Asean lainnya justru mendapatkan manfaat dari kondisi upah tenaga kerja yang tidak kondusif bila masalah tersebut berlarut-larut,” tandasnya.