NERACA

Jakarta - Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyayangkan potensi industri perkapalan nasional belum dimaksimalkan oleh industri. Ia melihatnya dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya industri komponen pendukungnya.

“Potensi di sektor perhubungan laut Indonesia kurang mendapat dukungan dari industri galangan kapal nasional. Selama ini, perusahaan galangan kapal di Indonesia sulit berproduksi karena minimnya industri komponen,” kata, di Jakarta, Senin (5/11).

Pasalnya, kata Carmelita, Indonesia terdiri dari perairan teritorial seluas 300.000 kilometer persegi, perairan pedalaman dan kepulauan seluas 2,8 juta kilometer persegi, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta kilometer persegi, serta lebih dari 17.500 pulau menyimpan kekayaan yang luar biasa.

“Sejumlah perusahaan pelayaran asing diharapkan bermitra dengan perusahaan lokal untuk membangun industri komponen kapal maupun industri galangan kapal. Keseimbangan kapasitas galangan dengan kuantitas armada kapal yang telah beredar masih belum sebanding,” paparnya.

Saat ini, lanjut Carmelita, 75% dari 11.000 unit kapal niaga nasional berusia di atas 20 tahun. “Tuanya usia kapal merupakan kendala yang harus diselesaikan karena hal tersebut menyangkut masalah keselamatan dan tingginya biaya angkut jika dibandingkan menggunakan kapal dengan usia muda,” ujarnya.

Carmelita menambahkan, untuk melakukan revitalisasi, pelaku usaha pelayaran nasional membutuhkan investasi sebesar US$16,5 miliar. “Selain kapal niaga nasional, diperlukan pengadaan kapal tongkang pengangkutan batu bara senilai US$510 juta untuk 150 unit. Diharapkan investasi pada galangan kapal akan meningkat karena potensi pasarnya masih sangat besar,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, dengan tumbuhnya Asia sebagai salah satu pemimpin ekonomi global dan dengan terus terjaganya permintaan perdagangan lewat kapal di wilayah ini, kelompok-kelompok maritim di Asia optimis akan kemampuan Asia untuk melewati tahun yang diperkirakan akan berat bagi industri perkapalan ini. “Saat ini industri maritim di Indonesia telah maju, dan fokusnya telah bergeser, tidak hanya pada perdagangan domestik namun juga pada perdagangan internasional. Kami berharap dengan ekspansi armada nasional, akan ada pertumbuhan hal jumlah unit dan teknologi maritim.” tuturnya.

Industri Maritim di Indonesia, kata dia, mulai mendapat perhatian lebih di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, yang menginisiasi terbentuknya cikal-bakal Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang kini telah berjalan. “Kementrian ini mengelola berbagai sumber daya laut dan layanan maritim yang telah memberi sumbangsih pada industri maritim Indonesia dewasa ini,” katanya.

Hal ini juga diamini oleh Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi TInggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi. Ia menjelaskan industri perkapalan di Indonesia masih menyediakan peluang besar, terutama di subsektor industri komponen kapal yang produksinya dibutuhkan industri galangan kapal. “Dukungan dari industri komponen kurang. Itu sebabnya pendirian industri komponen kapal lokal jadi strategi kami untuk mendorong industri perkapalan nasional,” ujarnya.

Budi memperkirakan industri galangan kapal membutuhkan minimal 200 unit industri komponen pada 2014 atau dua kali lipat dari 100 unit industri komponenen yang sudah berdiri saat ini. Adapun, pendirian industri komponen berkapasitas 10 set komponen tiap bulan butuh Rp50-100 miliar per bulan. Untuk 100 unit industri, investasinya butuh Rp10 triliun hingga 2014.

Tidak efisien

Dia menjelaskan sebagian besar industri galangan kapal di Indonesia juga berperan memproduksi komponen. Kecenderungan ini membuat struktur industri perkapalan Tanah Air tidak efisien. Akibatnya, industri komponen perkapalan tidak berkembang walau produsen domestik sudah memiliki kemampuan dan teknologi yang setara dengan produsen lain di luar negeri.

Menurut Budi, untuk memacu produktivitas industri galangan kapal, seluruh aktivitas produksi komponen harus dialihkan ke industri komponen. Dengan cara itu, perusahaan galangan kapal bisa fokus sekaligus menjalankan ekspansinya baik dalam kegiatan pembangunan kapal maupun reparasi. “Perkerjaan memproduksi komponen yang selama ini dipegang industri utama harus dialihkan ke industri komponen murni,” katanya.

Kemenperin, lanjutnya, akan merangsang pendirian industri komponen kapal melalui kebijakan penciptaan pasar bagi produk-produk tertentu atau program standardized vessel. Rencana itu diharapkan menciptakan permintaan dalam volume besar sekaligus menekan varian produk. Pesanan berulang akan mendorong efisiensi produksi industri galangan kapal Indonesia.

Budi mengungkapkan Kemenperin akan berperan dalam mendesain rancangan platform standar bagi kapal yang memiliki fitur memadai bagi berbagai kondisi laut yang ada di Indonesia. Dia menekankan pembangunan industri galangan kapal nasional sangat penting untuk menekan ketergantungan industri angkutan laut kepada kapal impor.

Apalagi dalam 5 tahun terakhir kapal yang beroperasi di perairan nasional naik dari 6.000 unit menjadi 9.500 unit dengan nilai masing-masing unit sebesar Rp200-500 miliar. “Permintaan atas kapal akan terus melesat seiring program hilirisasi industri tambang yang memacu kebutuhan industri migas atas kapal atau konstruksi lepas pantai,” pungkasnya.