NERACA

Jakarta - Krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat serta beberapa negara di Eropa merupakan momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan perluasan insentif tax allowance bagi peningkatan investasi ke dalam negeri.

“Investasi skala besar di sektor industri hulu sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Pemerintah jangan setengah-setengah dalam memberikan insentif bagi sektor industri,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, di Jakarta, Kamis (1/11).

Indonesia, menurut Sofjan, memerlukan investasi yang cepat di tengah gonjang-ganjing perekonomian dunia saat ini. Situasi ekonomi terkini justru menjadi momentum yang paling tepat untuk bisa menarik lebih banyak investor. “Ekonomi dunia sekarang lagi di ambang krisis dan menghadapi ketidakpastian. Tetapi justru itu momentum yang paling tepat untuk meningkatkan implementasi insentif tax allowance,” paparnya.

Besaran insentif, lanjut Sofjan, ditentukan berdasarkan besarnya investasi, lokasi berinvestasi, dan juga tingkat keterlibatan investor dalam pembangunan infrastruktur. “Insentif sangat penting karena kalau tidak ada insentif, investor sulit masuk ke dalam negeri. Besarnya insentif juga bergantung besarnya investasi, dan juga di mana lokasi mereka berinvestasi, mungkin untuk Indonesia Timur akan mendapatkan tax allowance yang lebih baik dan apakah investasi dari mereka itu termasuk infrastruktur, seperti pelabuhan dan listrik,” ujarnya.

Sofjan menyebutkan, kebijakan insentif merupakan salah satu dari banyak faktor pendukung yang harus dipenuhi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan industri. Banyak pekerjaan rumah lain yang belum pemerintah selesaikan, seperti masalah infrastruktur, ketersediaan energi, dan kebijakan-kebijakan yang justru banyak mengganggu kelancaran operasi industri.

“Insentif ini hanya salah satu saja dari sekian banyak pekerjaan rumah yang harus pemerintah selesaikan. Kalau semua beres, dan pemerintah tidak mengganggu dunia usaha, industri bisa tumbuh di atas 10%,” tandasnya.

Sebelumnya Pemerintah kembali janjikan paket regulasi tentang fasilitas penagguhan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) dan insentif keringan pajak (tax allowance) terbit pada 15 Agustus. Hal Tersebut diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta  mengklaim tax holiday tersebut dikeluarkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Regulasi ada banyak kemajuan. Bahkan bulan ini target kami, di bulan Agustus tanggal 15, (aturan) tax holiday dan tax allowance akan keluar,” ujar dia.

Tax holiday sendiri adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan revisi Peraturan Pemerintah No.62/2008 tentang tax allowance. yang akan berlaku sejak rancangan tersebut diundangkan. Hatta menambahkan, pada prinsipnya, insentif  pajak tersebut akan diberikan sesuai kebutuhan dan hanya bagi investor yang membutuhkan (tailor made). “Jadi industri yang bersangkutan mengajukan ke Kementerian Perindustrian, kemudian diteruskan ke kemenkeu, dibahas di Kemenko, setelah itu baru diputuskan,” katanya.

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo ketika dikonfirmasi menjanjikan waktu yang lebih cepat dari apa yang disampaikan Hatta Rajasa, terkait penerbitan PMK soal tax holiday. “Sebelum 15 Agustus (sudah terbit PMK tax holiday),” tuturnya. Kemudian Menkeu menjanjikan ulang menjadi Februari, yang kemudian molor lagi menjadi Juni. Sementara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sempat mengatakan aturan tax holiday keluar pada pertengahan April, yang lalu diralat oleh Menko Perekonomian menjadi Juli.