Ancaman Banjir Ditengah Pembangunan Kota Jakarta

Tahun berganti tahun, banjir seakan tak lekang menghantui Kota Jakarta. Lumpuhnya sejumlah kawasan bisnis dan pusat perdagangan bahkan menimbulkan kerugian hingga trilyunan rupiah. Mampukah Jakarta menepis kutukan terbebas dari banjir.

NERACA

Memasuki musim penghujan diakhir tahun, bencana banjir siap menyergap Jakarta. Ancaman lumpuhnya roda perekonomian akibat genangan air dibeberapa titik pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan mustahil dihindarkan.

Tengok saja kerugian akibat terganggungnya jaringan telepon atau internet atau padamnya aliran listrik di sejumlah kawasan yang terendam. Saat lampu lalu lintas padam, kemacetan pun menjadi tumpukan kekecewaan lebih dari 10 Juta penduduk Jakarta. Inilah wajah Ibukota.

Kerugian banjir besar Jakarta pada tahun 2007 silam, memang masih membekas. Dan bukan mustahil pula akan terulang. Terlebih curah hujan di Bogor cenderung terus meningkat seiring pembangunan Jakarta dan pemanasan global yang memperkaya uap air untuk mengalir dari Laut Jawa ke Bogor.

Sebenarnya langkah penanggulangan banjir di Jakarta (dulu benama Batavia), kali pertama dilakukan Gubernur Jendral VOC Jan Pieterszoon Coen. Jurus pamungkas JP Coen diawali dengan cara membagi aliran Sungai Ciliwung melalui pembangunan kanal layaknya di negeri Belanda.

Kanal-kanal itu dibuat untuk memperlancar aliran Sungai Ciliwung menuju Laut Jawa. Kanal yang dibangun di masa kolonial, tak hanya membantu aliran air sungai melintasi Batavia, namun juga sebagai sarana transportasi air di Batavia.

Contohnya seperti saluran Ammanusgracht yang dibangun Johannes Amanus tahun 1647 yang berfungsi sebagai angkutan barang menuju laut melalui Kali Angke. Atau beberapa kanal seperti Kanal Ancol, Kalibesar, Mookervaart, Kali Item, Sentiong dan Krukut.

Realita dan Harapan

Secara umum, penyebab banjir di DKI Jakarta terjadi akibat dua faktor utama, yakni; faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam karena lebih dari 40% kawasan di DKI Jakarta berada dibawah permukaan air ketika laut pasang.

Kondisi kian diperparah dengan kecilnya kapasitas tampung sungai saat ini, dibanding limpasan (debit) air yang masuk ke Jakarta. Kapasitas sungai dan saluran makro ini disebabkan karena konversi badan air untuk perumahan, sedimentasi dan pembuangan sampah secara sembarangan menjadi problematika yang mengayuti warga Ibukota.

Karena itu integrasi Tata Ruang dan Tata Air sangat dibutuhkan. Melalui Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis ekologis menjadi harapan terbebasnya Jakarta dari banjir. Pemerintah, Swasta dan Masyarakat pun pantas mengambil peran.

Membidik persoalan pesatnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, Didik J Rackbini ekonom sekaligus sosok yang sempat bertarung dalam suksesi Gubernur Jakarta mengatakan, bahwa biang keladi carut marutnya kondisi Kota Jakarta adalah kebijakan ekonomi, kebijakan tata ruang, dan banyak kebijakan lainnya yang anti lingkungan hidup, baik di Jakarta atau di luar Jakarta.

Strategi pembangunan ekonomi selama ini, kata Didik, sama sekali tidak memiliki wajah lingkungan hidup. “Kerakusan ekonomi telah menyebabkan kerusakan lingkungan karena pembangunan ekonomi pasar tidak mengindahkan kaidah-kaidah etika lingkungan dan kepentingan sosial yang lebih luas,” tegasnya menuding.

Ia menilai bila persaingan pasar telah berorientasi pada kepentingan modal. “Jika tidak ada etika dan moral yang memandunya, maka kepentingan lingkungan hidup dinafikan,” ungkapnya. Karena itu, wajar jika banyak kebijakan menabrak jalur hijau, mengubah serapan air menjadi bangunan, menghilangkan waduk kecil dan kebijakan yang lainnya yang anti lingkungan hidup menjadi realitas yang terjadi.

Didik mengungkapkan bahwa pasar memang dapat menggerakkan ekonomi, namun tidak dapat mengakomodasi moral dan etika. “Pembangunan ekonomi Jakarta yang cepat, telah menempatkan pemilik modal dan investor sebagai kesatria utama,” tegasnya, dan kepentingan sosial dan lingkungan akan terabaikan. Karena itu kutukan ancaman banjir terus menghantui. Belived or not.

Pemerintah pun patut mengambil langkah cepat dalam mengatasinya. Didik mengusulkan. Pertama, momentum banjir merupakan kesempatan emas untuk menyelesaikan kanal timur dan kanal-kanal lainnya. “Pembangunan kanal penahan banjir mutlak dilakukan,” ujarnya.

Kedua, banjir di Jakarta mesti diatasi dari hulu juga. “Pemerintah pusat harus membangun waduk di Bogor untuk menahan air bah turun ke Jakarta,” ungkapnya memberi usul.

Dan ketiga, kata Didik, kebijakan jangka menengah dan panjang harus bermuara pada solusi mengurai keruwetan Jakarta, dengan memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke luar Jakarta. “Kebijakan ini bertujuan agar beban Ibu Kota menjadi lebih ringan sehingga sebagian beban ekonomi publik pindah ke wilayah lainnya,” ulasnya memberi pertimbangan.

Banjir memang seakan menegur Jakarta yang terus mempercantik diri dengan pembangunan dan kemewahan. Masih dengan rencana pembangunan enam ruas jalan tol baru, pusat-pusat belanja skala kecil hingga mega, dan pembangunan puluhan apartemen pencakar langit yang kian marak.

Sebagai Ibukota negara dengan predikat kota modern, seharusnya Jakarta telah mengalami transformasi menjadi kota jasa modern yang mampu menciptakan kegiatan produktif yang bernilai tambah tinggi.

Pembangunan kota Jakarta dimasa mendatang tak lagi mempertahankan Jakarta sebagai pusat gravitasi segudang kegiatan ekonomi. Melainkan harus mengetengahkan paradigma baru, dengan memperluas basis kegiatan ekonomi ke luar Jakarta, mulai dari daerah di sekitarnya hingga ke daerah yang semakin jauh.

BERITA TERKAIT

Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Oleh : Linda Rahmawati, Pengamat Masalah Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam            Sampai pertengahan Juni 2018, pengerjaan proyek kereta…

KOTA SUKABUMI - Sebanyak Dua KK Siap Berangkat ke Mamuju Ikut Program Transmigrasi

KOTA SUKABUMI Sebanyak Dua KK Siap Berangkat ke Mamuju Ikut Program Transmigrasi NERACA Sukabumi - Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot)…

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jangan Ada Lagi Duka di Lautan

Kecelakaan beruntun tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba, pada 18 Juni, yang membawa penumpang sekitar 180-an…

Presiden: Kita Perlu Jaga Keselamatan Penumpang

Presiden Joko Widodo menyatakan akan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan para kepala dinas perhubungan di daerah untuk segera menyikapi peristiwa…

DPR: Kemenhub Harus Tingkatkan Pengawasan ASDP

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Kementerian Perhubungan harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap moda transportasi pada angkutan sungai, danau,…