NERACA

Jakarta – Ketua Dewan Persusuan Indonesia, Teguh Boediyana menilai, rencana kalangan Industri Pengolahan Susu yang akan menaikkan harga beli susu dari peternak sebesar Rp100/liter masih terlalu kecil. Perusahaan pengolah susu akan menaikan harga beli mulai 1 Me 2011.

Alasannya, kenaikan sebesar itu tak sebanding dengan melambungnya harga pakan ternak yang harus ditanggung peternak.

“Selama ini dalam menetapkan harga jual susu segar posisi peternak sangat lemah karena ketergantungan mereka pada industri pengolahan susu (IPS) sangat tinggi,” kata Teguh di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menyatakan, tingginya ketergantungan peternak sapi perah dalam memasarkan produk susunya pada IPS tersebut karena kemampuan produksi susu dalam negeri sangat rendah sehingga untuk memenuhinya didatangkan dari impor.

Saat ini, imbuh Teguh, lebih dari 70% kebutuhan susu segar untuk bahan baku industri olahan didatangkan dari luar meskipun harganya jauh lebih tinggi dari produksi peternak.

Teguh menambahkan, harga susu impor untuk bahan baku industri saat ini lebih dari Rp4000/liter sedangkan hasil produksi peternak dibeli IPS sebesar Rp3700/liter jika nantinya dinaikkan Rp100 menjadi Rp3.800/liter.

Padahal, sam bungnya, setelah melalui proses pengolahan maka harga di tingkat konsumen yang ditetapkan IPS bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat.

Teguh mencontohkan harga akhir produk susu di tingkat konsumen dapat mencapai Rp12.000-Rp20.000/liter sangat jauh dibandingkan harga yang diterima petani hanya Rp3.700-Rp4.000/liter.

Pemerintah, lanjut Teguh, seharusnya ikut berperan dalam penentuan harga beli susu peternak oleh IPS sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak terutama industri pengolahan.

“Memang pemerintah perintah perlu menjaga kelangsungan industri dan melindungi konsumen (dari kenaikan harga yang tinggi) namun peternak juga harus dijaga kegiatan usahanya,” tuturnya.

Dia mengungkap, sebelum 1997 pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan harga beli susu peternak oleh IPS namun setelah Indonesia menandatangani LOI dengan IMF maka peran tersebut hilang dan hanya ditentukan oleh IPS.

Padahal harga beli yang ditetapkan oleh IPS tersebut, lanjut Teguh, bukan harga yang sesungguhnya namun sudah dihitung dengan berbagai macam komponen seperti biaya transportasi. “Jadi dari harga pembelian Rp3700 tersebut sebenarnya nilai sesungguhnya hanya Rp2700/liter,” terangnya.

Menyinggung harga pembelian susu peternak oleh IPS yang ideal, Ketua Dewan Persusuan tersebut menyatakan paling tidak sebesar harga susu yang diimpor. “Kalau Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) meminta Rp7000/liter tapi paling tidak sama dengan susu eks impor,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Teguh juga menyatakan, pemerintah pusat dan daerah semestinya melakukan langkah-langkah agar tingkat ketergantungan pemasaran susu peternak pada IPS menurun.

Salah satu upaya untuk menekan ketergantungan pemasaran susu pada IPS yakni dengan mengembangkan program susu untuk anak sekolah sehingga mampu menyerap produksi peternak, seperti yang dilakukan Thailand.

Selain itu untuk mendorong efisiensi usaha peternakan sapi perah maka perlu ditingkatkan pemilikan ternak per orang dari saat ini hanya 3-4 ekor menjadi 8-10 sapi laktasi (menyusui).

"Pemerintah juga bisa memberikan bantuan pemrosesan hingga ke pemasaran agar petani bisa pasarkan susunya langsung ke konsumen sehingga tidak tergantung pada IPS," katanya.

Dia menyebut, saat ini produksi susu segar dalam negeri mencapai 1800 ton per hari atau sekitar 720 ribu ton per tahun yang mana lebih dari 90% diserap untuk bahan baku industri pengolahan susu.