NERACA

Jakarta – Sepanjang kuartal tiga, PT Elnusa Tbk (ELSA) mencatatkan kontrak jasa seismik senilai US$240 juta hingga September 2012. Kontrak itu terdiri dari US$100 juta merupakan carry over dari kontrak 2011 dan US$140 juta merupakan kontrak baru yang didapatkan hingga September 2012.

Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (24/10). Kata Division Head of Corporate Secretary PT Elnusa Tbk Fajriyah Usman, adanya nilai carry over dari kontrak tahun 2011 ini disebabkan terkendalanya beberapa proyek terkait masalah perizinan dan masalah cuaca. Alhasil proyek itu tidak seluruhnya dieksekusi pada 2011 dan baru diselesaikan pada 2012.

Anak usaha PT Pertamina ini menyebutkan, dari total US$240 juta kontrak yang dibukukan tersebut, 52% merupakan kontribusi dari unit bisnis seismik zona transisi dan unit bisnis seismik laut, 45% merupakan kontribusi dari unit bisnis seismik darat dan sisanya merupakan kontribusi dari unit bisnis seismic processing.

Salah satu proyek dari zona transisi yang cukup signifikan adalah proyek di Kalimantan dan Papua. Untuk seismik darat sebagian besar tersebar di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Pendapatan kontrak dari division of geoscience services ini juga dikonversi menjadi laba di mana hingga Agustus 2012, division of geoscience services masih mendominasi pendapatan dari sektor upstream sebesar 61%. Kontribusi laba kotor dari division of geoscience services naik dari Rp59 miliar pada Agustus menjadi Rp143 miliar pada Agustus 2012 atau naik sekitar 144%.

Batal RUPLB

Selain itu, perseroan juga membatalkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) karena alasan kehadiran pemegang saham tidak kuorum, “RUPSLB tidak jadi dilaksanakan karena hanya memenuhi kehadiran 34% dari ketentuan batas minimal 50% kehadiran,"kata Fajriyah Usman.

Rencananya RUPSLB Elnusa kali ini, mengagendakan penggantian dan pemilihan direksi perusahaan serta agenda remunerasi. "RUPSLB akan diselenggarakan kembali 10 hari terhitung sejak hari ini ya sebagaimana ketentuan," ujarnya.

Menurutnya, batalnya agenda ini merupakan hal biasa jika tidak memenuhi 50% kehadiran pemegang saham karena merupakan ketentuan dari perusahaan publik. "Jadi ini biasa saja ya, karena kan perusahaan publik," ungkapnya. (bani)