Stigma Masyarakat Pengaruhi Prospek Obligasi Daerah

Rabu, 24/10/2012

NERACA

Jakarta - Ekspektasi penerbitan obligasi yang bisa menarik cukup banyak investor sekaligus sebagai alternatif pembiayaan, tidak hanya menggugah korporasi untuk menerbitkan obligasi. Pemerintah daerah pun seakan tidak ingin ketinggalan untuk ikut meramaikan pasar obligasi.

Analis dari PT Trust Securities, Reza Priyambada mengatakan, prospek penerbitan obligasi bagi pemerintah daerah cukup baik, tetapi untuk bisa menarik banyak investor tampaknya masih harus diperhitungkan.

Alasannya, kata Reza, obligasi untuk daerah masih terbilang “barang” baru bagi pelaku pasar. Karena itu, menurut dia, perkembangannya tergantung pemerintah yang menerbitkan obligasi tersebut. “Obligasi daerah termasuk baru bagi pelaku pasar, prospeknya tergantung dari bagaimana pemerintah daerah meyakinkan investor,”katanya di Jakarta kemarin.

Meskipun demikian, Reza menilai, obligasi daerah bukan hanya termasuk instrumen investasi yang baru, tetapi juga stigma yang berkembang di masyarakat mengenai pemerintahan daerah ikut mempengaruhi banyaknya investor yang akan masuk.

Oleh karena itu, kata Reza, investor tentu akan mencermati kinerja dan penggunaan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah tersebut. Menariknya obligasi bagi investor dikarenakan instrumen investasi ini lebih aman dibandingkan pasar saham.

Nilai obligasi, kata Reza bersifat lebih tetap dan tidak terlalu berpengaruh apabila terjadi guncangan pergerakan indeks. Karena itu, tren penerbitan obligasi menurut dia diperkirakan masih akan marak sampai dengan akhir tahun. “Obligasi memiliki nilai yang fixed dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang, dan menarik bagi investor karena ada kupon yang ditawarkan.” ujarnya.

Menurut dia, kekhawatiran investor untuk berinvestasi di obligasi tidak terlalu dalam karena apabila mereka nantinya tidak bisa memperoleh keuntungan, minimal di akhir periode masih bisa mendapatkan dana yang diinvestasikan. “Kalau tidak ada untung masih ada kupon yang diharapkan, dan di akhir periode pun investor bisa mendapatkan kembali nilai awalnya.” ujarnya

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen mengatakan, sepanjang 2012 penerbitan obligasi telah mencapai Rp 43,724 triliun. Jumlah itu telah melampaui penerbitan pada 2011 senilai Rp 35,897 triliun. Artinya, hingga saat ini, bursa sudah melampaui target nilai emisi obligasi.

Aturan Obligasi Daerah

Berdasarkan peraturan perundangan yang disebutkan dalam PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum menerbitkan obligasi daerah, yaitu audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian; Jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Dari peraturan tersebut juga disebutkan, penerbitan obligasi wajib mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan sebelum proses di pasar modal sekaligus persetujuan DPRD. Pemerintah daerah pun dalam hal ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah termasuk wajib membayar pokok dan bunga obligasi daerah pada saat jatuh tempo. (lia)