NERACA

Jakarta - Pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus mengelola Inalum pasca berakhirnya kerja sama dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 2013.

“Strategi pemerintah adalah mengambil kepemilikan penuh Inalum dari pihak NAA Jepang dan membentuk BUMN baru yang khusus menangani Inalum,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin, Ansari Bukhari, pada acara wisuda Akademi Pimpinan Perusahaan di Jakarta, Selasa (23/10).

Setelah diambil alih oleh pemerintah, menurut Ansari, kapasitas Inalum harus meningkat menjadi 600.000 ton per tahun. “Kebutuhan aluminium domestik saat ini sekitar 600.000 ton per tahun. Pengembangan Inalum membutuhkan dana hingga US$1,3 miliar dan tidak ada tawar menawar bagi pihak Jepang untuk berpartisipasi dalam kepemilikan Inalum,” paparnya.

Sedangkan Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait, mengatakan Inalum siap memproduksi 600.000 ton aluminium setiap tahunnya. “Produksi 600 ribu ton bisa dilakukan oleh Inalum asalkan pemerintah menyiapkan pasokan energinya,” ujarnya.

Terkait rencana dijadikan perusahaan BUMN, Effendi menyatakan hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. “Masalah status perusahaan pasca diambil alih merupakan hak pemerintah. Untuk masalah pengambilaihan Inalum oleh pemerintah, tidak akan mengganggu kinerja perusahaan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ansari juga mengungkapkan upaya percepatan pembangunan sektor industri dapat dilakukan melalui program Akselerasi Industrialisasi dari 2012 hingga 2014 yang memfokuskan tiga kelompok industri.

“Fokus tiga kelompok industri meliputi hilirisasi industri berbasis Agro, migas dan bahan tambang mineral, pengembangan industri berbasis sumber daya manusia (SDM), pasar domestik dan ekspor serta pengembangan industri kecil dan menengah (IKM),” kata Ansari.

Strategi akselerasi industrialisasi, menurut Ansari, dijalankan melalui enam area kebijakan. “Area kebijakannya mencakup pengamanan industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan birokrasi, penyempurnaan dan harmonisasi regulasi, kebijakan fiskal serta pembangunan SDM industri,” paparnya.

Jumlah penduduk yang besar, lanjut Ansari, merupakan potensi faktor produksi, namun kompetensi SDM dengan kebutuhan industri serta produktivitas tenaga kerja masih rendah. “Prioritas yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong penyebaran pertumbuhan industri ke seluruh wilayah. Selain itu, pengembangan pendidikan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.

Ansari menjelaskan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia harus dilakukan dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. “Tenaga kerja dari Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing dalam AEC 2015 khususnya di sektor industri,” terangnya.

Diserahkan ke DPR

Sebelumnya, Kemenperin ingin menyerahkan kepemilikan Inalum kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca diambilalih. “Masalah kepemilikan Inalum setelah kerja sama dengan NAA selesai pada tahun depan kami serahkan kepada DPR. Tugas Kemenperin hanya melakukan negosiasi dengan pihak Jepang agar Inalum bisa diambil alih oleh Indonesia sesuai waktu yang ditentukan,” kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat.

Pasca pengambilalihan Inalum oleh pihak Indonesia, menurut Hidayat, diharapkan Inalum meningkatkan kapasitas produksinya. “Kami harap produksi Inalum bisa mencapai 600.000 ton per tahun. Kenaikan produksi akan dilakukan setelah Inalum resmi diambil alih oleh pemerintah Indonesia 2013 mendatang,” paparnya.

Sedangkan Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Airlangga Hartato, memberikan dua opsi pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca berakhirnya Master Agreement dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) Jepang pada 2013.

“Pasca berakhirnya Master Agreement antara pihak NAA Jepang dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Komisi VI DPR RI memberikan dua opsi kepada pemerintah pusat, yaitu menyerahkan proyek Inalum kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan mengubah status Inalum menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pengelolaan Inalum pasca berakhirnya perjanjian Master Agreement dengan NAA Jepang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi Inalum. “Jika saat ini kapasitas produksinya baru mencapai 250.000 ton per tahun, maka bisa dibesarkan hingga 600.000 ton per tahun,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu,terkait kunjungan pemerintah ke Jepang, Direktur Eksekutif Institute Resourcess Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengungkapkan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) harus jadi milik Indonesia sepenuhnya. "Jangan ada lagi lobi masalah Inalum dan yang lebih penting, Inalum harus bebas dari kepentingan Jepang, karena selama ini Jepang telah lama menikmati sumber daya alam Indonesia. Jangan lagi ada intervensi Jepang di Inalum," tegas Marwan.

Lebih jauh lagi Marwan memaparkan, Inalum harus dikuasai oleh BUMN atau konsorsium dari dalam negeri, yang melibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Aneka Tambang (Antam), kedua BUMN ini terkait dengan pasokan listrik dan Smelter untuk pengolahan tambang mineral tersebut. Untuk pengambilalihan Inalum, ujar Marwan, seharusnya pemerintah menyerahkan kepada tim independent untuk membuat hitungan yang pasti dan bebas dari kepentingan antara Indonesia dan Jepang karena penggantian tersebut terkait pembangkit listrik dan smelter yang ada di Inalum.