Munculnya sejumlah pemberitaan di media cetak maupun elektronik soal sepak terjang karyawan senior bank yang terlibat pembobolan dana nasabah telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran menyangkut reputasi perbankan. Begitu juga terkuaknya praktik kekerasan dalam sistem penagihan kepada nasabah kartu kredit telah ikut menambah andil buramnya catatan dalam dunia perbankan di negeri ini.

Skandal demi skandal dan akhirnya meluluhlantakkan bank-bank disebabkan adanya moral hazard yang parah. Karena itu, keberhasilan aparat penegak hukum menuntaskan dan menyeret pelakunya untuk dihukum seberat-beratnya, setidaknya menjadi peringatan bagi bankir nakal dan penjahat bank lainnya.

Adalah prestasi besar jika kepolisian dan kejaksaan dapat mengembalikan sebanyak-banyak uang hasil jarahan mereka kepada negara. Kinerja aparat penegak hukum diukur publik jika berani melibas para penikmat dana pembobolan tersebut.

Mulai kasus pembobolan dana nasabah Citibank miliaran rupiah yang diduga dilakukan Inong Melinda Dee alias Malinda Dee (MD) hingga pembobolan dana Tabungan Simpanan Pensiun (Taspen) Rp 110 miliar di Bank Mandiri, serta pembobolan dana PT Elnusa, anak perusahaan Pertamina, Rp 111 miliar di Bank Mega. Ini semua rangkaian kejahatan perbankan terorganisir yang meresahkan publik,  karena diduga melibatkan orang dalam bank.

Bank Indonesia mengakui sehebat apa pun sistem pengawasan manajemen risiko yang diterapkan bank, bila kejahatan muncul akibat kolusi orang dalam, maka pengawasan tak dapat berjalan efektif. Ini artinya, derajat integritas dan moral sumber daya manusia perbankan dan sektor keuangan lainnya menjadi katalisator untuk dapat berfungsinya sistem pengawasan dini (early warning system).

Kita tentu wajib merenungkan, peringatan bank sentral bahwa sumber pembobolan dana nasabah, justru bersumber data nasabah. Umumnya, kita sebagai nasabah tidak curiga, saat pegawai bank minta data pribadi untuk keperluan otorisasi.

Data apa pun "mudah" kita berikan. Sikap positive thinking yang berpotensi merugi, jika data jatuh pada karyawan bank yang integritasnya runtuh. Data nasabah seharusnya jadi rahasia perbankan. Namun, akhirnya disalahgunakan, untuk kepentingan pribadi pegawai bank yang bersangkutan

Bank sekelas Citibank misalnya, dilihat dari total aset maupun statusnya sebagai bank komersial, penerapan standar dan prosedural internal yang baik seharusnya merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip good corporate governance di seluruh tingkatan.

Prinsip fiduciary duty memberikan tanggung jawab kepada direksi untuk bertanggung jawab, baik kepada perusahaan maupun pemegang saham publik, begitu pula fungsi dari pada komisaris dan komisaris independen serta komite audit.

Industri perbankan memang memiliki peranan vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama saat ekonomi tengah menghadapi tekanan berat akibat krisis global. Agar sehat dan kuat, industri perbankan harus dikelola sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena itu, setiap bankir baik di Jakarta maupun daerah, dituntut meningkatkan kompetensi dan integritasnya.

Tunduk kepada etika, UU Perbankan dan peraturan BI untuk melindungi data pribadi nasabah, adalah keniscayaan bisnis perbankan. Independensi seorang bankir dalam menjalankan kewenangannya maupun sikapnya dalam hal memberikan otorisasi transaksi adalah bagian dari mekanisme menjalankan prinsip kehati-hatian (prudent) dan mengetahui siapa nasabahnya (knowing your customer).