free hit counter

Industri Manufaktur Masih Terbelit Banyak Masalah

Kenaikan Upah Buruh Jadi Kendala

Kamis, 11/10/2012

NERACA

Jakarta – Industri manufaktur di Indonesia masih terbelit banyak masalah. Selain regulasi yang susah untuk mendirikan perusahaan, industri padat karya ini juga terbelit masalah permodalan, masalah infrastruktur, dan tentu saja masalah mengenai ketenagakerjaan. Permasalahan buruh yang mengemuka belakangan ini ditengarai membuat takut investor, baik lokal maupu asing.

“Ini kan masalah manufaktur kan turun terus, dan ini akan merugikan kita semua, akan ada masalah pengangguran,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kepada wartawan usai acara peluncuran seri terbaru dari rekomendasi kebijakan dengan judul “Merevitalisasi Pertumbuhan Sektor Manufaktur Indonesia” yang diadakan World Bank di Jakarta, Rabu (10/10).

Menurut Sofjan, perusahaan di Indonesia banyak yang berskala besar, demikian juga perusahaan skala kecil. “Tapi yang menengah tidak ada. Dan ini menyebabkan ketimpangan antara kita melihat kaya miskin terjadi, ketimpangan ekonomi. Ini bagaimana memperbaiki ini. Pemerintah kita saya melihat punya policy populis saja, karena semua dibebankan ke pengusaha. Dan kita pengusaha itu ada batasnya. Karena kalau sampai pada batas kita rugi, pengusaha itu tidak bisa,” jelas dia.

Karena semakin terdesak, menurut Sofjan, banyak industri manufaktur yang memutuskan untuk impor dan menutup usahanya. “Akhirnya mereka memutuskan lebih baik impor, tutup usahanya. Jadi inilah yang kita hadapi sekarang. Tapi masalah yang paling krusial adalah labour. Kita bicara mengenai outsourcing. Sekarang kalau kita bikin pusing adalah, apakah ini menambah buruh bekerja atau mengurangi buruh bekerja. Sekarang perusahan gede, semua outsourcing untuk bikin joknya. Kalau ditutup gak dikasih kerjaan lagi,” lanjutnya.

Khusus mengenai outsourcing, dia menilai, begitu banyak kesalahan tafsir. “Sehingga akhirnya investor berpikir tidak ada kepastian di Indonesia. Sehingga kami berusaha bicara dengan asosiasi yang gede-gede di luar negeri, supaya jangan ada penghentian. Kita akan bicara secara tripartit. Jangan sampai menteri itu menafsirkan UU sesuai dengan kemauan pemerintah dan sebagian buruh. Jadi ini akan bicara upah minimum. Bulan depan harus sudah kita putuskan,” ungkap Sofjan.

Kenaikan Upah

Sofjan juga menjelaskan, kenaikan upah minimum untuk buruh di Indonesia memang harus dilakukan. Namun kalau kenaikannya terlalu tinggi, maka akan jadi masalah. “Masalah di perusahaan kelas menengah yang kita tidak punya. Dulu semua kita impor. Nah ini komponen kita harus kasih bantuan ke mereka, supaya mereka naik pangkat bisa membuat kelas menengah kita bertambah. Tapi kelas menengah kita bertambah bukan dari manufaktur, yang bertambah dari income. Tapi mereka dari service industry. Dari bikin restoran, bikin segala macam mal, ritel. Tapi ini tidak menyerap buruh yang banyak,” tegasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, dengan outsourcing ini, yang di bawah tidak bisa naik lagi, karena tidak diberikan pekerjaan. “Ini menurut saya bahaya. Pemerintah anggap enteng saja oursourcing. Semua buruh, pemerintah pikir, semua kita swasta bisa bayar semua. Kita tidak bisa bersaing dengan barang impor. Harus ada take and give. Saya harapkan bisa dibahas. Kenaikan memang harus terjadi. saya setuju. Tapi tidak kenaikan gila-gilaan,” cetusnya.

Dalam hitungannya, upah buruh Indonesia di tingkat Asia sudah tergolong tinggi. “Belum bicara produktivitas. Sebenarnya kalau dilihat take home pay kita tambah semua. Upah minimum kita. Di luar negeri tidak ada THR, ke 13. Tidak ada. Kita ada. Kita belum lagi bicara uang makan, uang jalan, uang transportasi dan lain-lain. Kita sebenarnya upah minimum yang kita bayar sekarang ini lebih dari dua kali upah minimum. Tapi itu tak pernah kita hitung,” urainya.

Sejumlah kalangan, kata Sofjan, sejauh ini hanya melihat upah minimumnya saja. “Mereka tidak melihat fasilitas apa saja yang telah diberikan kepada mereka. Jadi semua itu karena dipolitisasi, semua menjadi confuse dan semua industri yang begitu pentingnya bagi pembangunan ini makin berkurang dan makin berkurang perannnya. Sampai kekayaan alam kita habis, bahaya bagi ekonomi kita,” terangya.

Di tengah karut-marut masalah industri itulah, Sofjan pesimis, target pertumbuhan industri manufaktur yang dicanangkan pemerintah mencapai 7% sulit tercapai. “Target yang boleh saja target. Tapi kalau dalam kondisi begini malah bisa turun. Target boleh saja, kita bicara 20% atau 30%,” ungkapnya.

Sementara terkait globalisasi perdagangan, Sofjan menyarankan untuk bisa berdamai dengan kenyataan sembari mengamankan pasar domestik dari banjir produk impor. “Globalisasi harus kita perhatikan konsumen kita. Bagaimana bisa lakukan proteksi yang terus-menerus melanggar WTO. Kita hanya bisa beberapa bidang saja. Anti dumping, safeguard, dan SNI. Itupun setelah lima tahun juga tak dijalankan juga,” paparnya.