Permukiman Tanpa Kumuh Direncanakan Pada 2020

Senin, 08/10/2012

NERACA

Jakarta - UN Habitat atau Badan PBB untuk urusan tempat tinggal manusia menggarisbawahi akan pentingnya perencanaan suatu kota, karena kota yang tidak terencana akan mengakibatkan pembangunan yang kacau dan urban sprawl. Dengan kota yang terencana, maka kota dapat melanjutkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya saat ini hingga masa mendatang dan membuat kota menjadi tempat tinggal yang lebih baik.

Fakta yang ada menunjukan bahwa kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi 52,7% terhadap perekonomian nasional, tetapi disaat yang sama kota-kota juga menghadapi tantangan mulai dari urbanisasi yang pesat 1,7% per tahun, degradasi lingkungan dan banyaknya penduduk di kawasan permukiman kumuh sekitar 23%. “Melihat ini maka Indonesia membuat tema nasional Hari Habitat Dunia (HHD) 2012 yang disesuaikan dengan isu perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia dan diadopsi dalam tema nasional yaitu menuju permukiman tanpa kumuh 2020,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Sabtu (6/10).

Kota tanpa kumuh merupakan salah satu prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) hingga tahun 2025 dan sesuai dengan salah satu tujuan MDG’s yaitu pada 2020 tercapai perbaikan signifikan dalam kehidupan bagi minimal 100 juta penghuni kawasan kumuh di dunia. Untuk mewujudkannya, Djoko menegaskan dan mengajak semua pemangku kepentingan meningkatkan keperdulian dalam meningkatkan kualitas permukiman. “Tugas mulia ini merupakan tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.

Pada peringatan HHD ini Kementerian PU meresmikan 4 proyek Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Provinsi Jawa Timur dengan total nilai Rp82 miliar. Pertama, instalasi pompa banjir Kenjeran-I, instalasi senilai Rp26 miliar yang didanai melalui Dipa Satker PPLP Jatim Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dipergunakan untuk penanganan genangan air hujan pada Sub Sistem Drainase Kenjeran-I yang meliputi kawasan permukiman di Kelurahan Kenjeran, Kelurahan Gading dan Kelurahan Mulyorejo.

Kedua, Instalasi Pompa Banjir Medokan Semampir, yang didanai melalui Dipa Satker PPLP Jatim Ditjen Cipta Karya Kementerian PU senilai Rp19 miliar, dipergunakan untuk menangani genangan air hujan pada sub sistem drainase Medokan Semampir yang meliputi kawasan permukiman, sekolah/perguruan tinggi dan rumah sakit. Ketiga, Rusunawa Bayuangga Probolinggo, yang ditujukan bagi peningkatan kualitas permukiman dan mencegah munculnya kantong-kantong kumuh. Rusunawa ini dibangun dengan dana APBN senilai Rp24,7 miliar.

Keempat, Rusunawa Grudo, Surabaya merupakan Rusunawa ke-15 yang dibangun oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU disamping puluhan rusunawa yang dibangun oleh instansi lain. Pembangunan Rusunawa dilakukan dengan mengedepankan prinsip membangun tanpa menggusur dan bertujuan untuk memberikan tempat hunian layak bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di daerah kumuh dan bantaran sungai. Rusunawa Grudo memanfaatkan dana APBN sebesar Rp12,4 miliar.

Kawasan Boezem Morokrembangan merupakan permukiman berkepadatan penduduk tinggi di sempadan waduk yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air Kota Surabaya. Kawasan ini ditata kembali secara bersama oleh Kementerian PU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga dapat mengembalikan fungsi waduk dan meningkatkan kualitas lingkungan setempat, tanpa menimbulkan gejolak sosial.

“Melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan perbaikan bangunan secara terpadu di kawasan ini, diharapkan akan terwujud permukiman yang lebih baik. Semua kegiatan yang dilakukan juga berdasarkan pada perencanaan yang melibatkan masyarakat setempat dengan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal,” tutup Djoko.