Gara-gara terjerembab ke jurang krisis di tahun 1998, International Monetary Fund (IMF) punya peluang menyetir ekonomi Indonesia. Tapi bukannya membenahi, IMF malah mempereteli tugas Badan Urusan Logistik (Bulog). Akibatnya, sangat terasa sekarang. Bulog yang kerdil kesulitan mengendalikan, gejolak harga komoditas pasar dalam negeri. Lantaran Bulog hanya ‘memegang’ beras untuk mengontrol harga semua komoditas. Padahal, produsen asing ingin menguasai pasar lokal Indonesia. Buntutnya bisa ditebak. Karena didikte kepentingan asing, harga pangan sering bergejolak tak terkendali.

Sudah sewajarnya Pemerintah mengendalikan harga-harga pangan yang strategis. Dahulu, ketika Bulog mendapat tugas mengendalikan harga sembilan bahan pokok (sembako), harga pangan relatif sangat stabil. Kondisi saat itu sangat ideal, karena petani diuntungkan dan konsumen pun tidak terbebani harga.

Sayangnya, belakangan ini kebijakan pangan Indonesia malah salah arah. Bahkan cenderung berorientasi jangka pendek dan terkesan sebatas mengejar popularitas, padahal dalam jangka panjang sangat merugikan. Bayangkan, negara yang semula berswasembada kedelai sampai 1995, kini justru mengimpor kedelai hingga 70% dari kebutuhan. Saat Indonesia swasembada kedelai tahun 1985, luas areal tanamnya 1,6 juta ha dengan bea masuk di atas 30%. Sekarang ini luas areal tanam kedelai tinggal 600 ribu ha.

Bayangkan, Menteri Pertanian Suswono saja sampai merasakan adanya rekayasa dari luar kita yang mengendalikan sektor pangan. Contoh yang diambil Suswono adalah bea masuk kedelai yang cuma 0%.

Dengan kondisi seperti ini, tak heran kalau lantas Pemerintah berniat mengembalikan peran Bulog sebagai lembaga stabilisasi pangan. Kebijakan ini tidak lepas dari gejolak harga pangan di dunia yang berdampak terhadap kondisi di dalam negeri. Sayangnya, dukungan terhadap Bulog sebagai lembaga penyangga pangan nasional belum total. Itu bisa dilihat pada beberapa kebijakan maupun anggaran yang disediakan.

Padahal, sinyal menjadikan Bulog sebagai lembaga stabilisator langsung dilontarkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden sudah menegaskan akan merevitalisasi fungsi Bulog. Bulog tidak lagi hanya menangani komoditas beras saja, tapi juga komoditi pangan strategis lainnya seperti jagung, kedelai dan gula.

Menteri Pertanian Suswono pun dalam berbagai kesempatan mengungkapkan mendukung peran Bulog sebagai lembaga penyangga pangan, terutama beras dan kedelai. Untuk beras, selama ini pemerintah sudah mempunyai CBP (cadangan beras pemerintah), sehingga jika terjadi gejolak harga, maka pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Sedangkan komoditi yang lain, terutama kedelai, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pasar, karena tidak mempunyai cadangan.

“Kalau melihat situasi ke depan, dengan volatilitas harga yang cukup tajam dan kemungkinan antisipasi berbagai macam perubahan iklim, memang penting ada stok pangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar. Bulog dimungkinkan untuk itu,” tutur Suswono.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan pemerintah telah menyiapkan dana untuk peningkatan kapasitas Bulog sebanyak Rp1,4 triliun. Bahkan untuk menjaga stabilitas harga beras, gula dan kedelai, peran Bulog akan ditingkatkan dengan menaikkan cadangan ketiga komoditas tersebut sampai sekitar 7% dari kebutuhan nasional.

Agar selaras dengan kebijakan itu, CBP di Bulog yang kini baru 500.000 ton akan dinaikkan menjadi 2 juta ton atau 5-6% kebutuhan beras nasional yang mencapai 37 juta ton. Untuk kedelai, cadangan Bulog harus 162 ribu ton dari total kebutuhan 2,7 juta ton. Sementara gula untuk konsumsi rumah tangga, Bulog harus memiliki cadangan 156 ribu ton dari total kebutuhan 2,7 juta ton.

Dukungan Bulog sebagai lembaga stabilisator datang dari berbagai kalangan. Wakil Ketua Umum HKTI, Rachmat Pambudi mengatakan, agar Bulog bisa berperan sebagai stabilisator, lembaga itu harus memiliki stok yang cukup untuk operasi pasar jika terjadi gejolak harga. Bulog harus diberi kewenangan penuh untuk mengelola persediaan pangan nasional. “Jangan seperti sekarang ini, Bulog diberikan tugas tersebut tapi tidak didukung dana yang cukup. Bahkan dananya harus mencari sendiri,” katanya.

Bukan hanya itu, agar Bulog bisa menjalankan fungsi stabilisator dengan baik, butuh dukungan kebijakan makro, di bawah payung kebijakan pangan nasional. Masalah ini perlu dipikirkan, sebab tanpa dipayungi strategi kebijakan, Bulog akan terombang-ambing.