NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Pusat Terbaik I dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pemeringkatan yang dilakukan tahun ini telah menseleksi 98 badan publik dan 33 provinsi yang dipantau website-nya melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP menempatkan Kemenperin sebagai badan publik pusat terbaik I dalam keterbukaan informasi publik, kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Abdul Rahman Ma’mun di Jakarta, Minggu (30/9).

Sedangkan Wakil Menteri Perindustrian, Alex SW Retraubun menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada Kemenperin, dan hal ini merupakan bentuk pengakuan dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras kita semua dan bisa terwujud karena pimpinan dan seluruh staf berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenperin,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Presiden Boediono menambahkan, hak untuk tahu adalah hak asasi setiap warga yang telah dijamin oleh pasal 28 F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Badan Publik di negeri ini berkewajiban memenuhi hak atas informasi bagi warga negara secara profesional, transparan dan akuntabel. Informasi atas jalannya roda pemerintahan bagi warga negara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi,” paparnya.