Menghadapi fakta defisit perdagangan Indonesia- China belakangan ini yang semakin lebar, Menko Perekonomian Hatta Rajasa konon akan segera mengundang China untuk melakukan perundingan. Indonesia jelas akan meminta komitmen China dalam menjaga keseimbangan perdagangan terkait CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreement).

Tiga hal akan diusulkan pemerintah Indonesia, yaitu menjaga defisit perdagangan agar tidak semakin melebar, meminta China untuk komit dalam menjaga keseimbangan perdagangan (balance of trade), dan mendorong China bersedia berunding bila terjadi pukulan pada industri dalam negeri. Kita jadi bertanya, apakah dengan usulan tersebut akan menyelamatkan industri manufaktur Indonesia yang memburuk akibat dampak CAFTA? 

Lalu  apakah hanya dengan China, Indonesia mengalami pemburukan perdagangan di dalam koridor CAFTA? Ternyata tidak, sekurangnya jika dilihat data peralihan 2009 dan 2010.Di situ terdapat dua negara yang menjadi ancaman bagi Indonesia, yakni Thailand dan Vietnam. Pada 2010 perdagangan Indonesia dengan Thailand mengalami defisit yang cukup besar (US$3,2 miliar), meningkat daripada 2009 yang defisit sebesar US$1,9 miliar. Berikutnya, perdagangan dengan Vietnam pada 2010 memang masih surplus US$773 juta, namun surplus itu lebih rendah ketimbang pada 2009, sebesar US$965 juta. 

Di luar dua negara ini, surplus perdagangan Indonesia juga berkurang pada 2010 (dibanding 2009) dengan Brunei dan Kamboja (namun dengan nilai yang rendah, masing-masing US$49 juta dan US$195 juta).Di luar empat negara itu, perdagangan Indonesia membukukan surplus yang meningkat ke negara anggota ASEAN lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura,Myanmar, dan Laos. 

Hanya masalahnya, saat kebijakan keseimbangan perdagangan antara China dan Indonesia dimunculkan dalam kesepakatan kedua negara di Yogyakarta ( April 2010), dimana kesepakatan itu dibuat setelah Indonesia gagal melakukan renegosiasi 228 pos tarif. Padahal renegosiasi itu sangat penting dan harus dilakukan karena masyarakat dan pengusaha tidak akan sanggup bersaing bila CAFTA diterapkan tanpa safeguard.

Sayangnya, Pemerintah Indonesia dalam pertemuan di Yogyakarta yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Mari E. Pangestu justeru menyetujui usulan China untuk membatalkan agenda renegosiasi dan sebagai gantinya menyepakati tawaran China yang akan mengompensasi dampak buruk CAFTA bagi Indonesia dengan janji investasi di sektor infrastruktur. 

Dengan gagalnya renegosiasi, China dan Indonesia akhirnya membuat kesepakatan yang dikenal dengan ‘Tujuh Kesepakatan Yogyakarta’. Secara umum kesepakatan tersebut akan memberikan potensi pasar bagi Indonesia di China. Salah satu isi kesepakatan tersebut misalnya China akan membuka pasar bagi ekspor buah Indonesia, namun hanya untuk buah-buah tropis.

Berdasarkan pengalaman kerja sama serupa yang pernah dibuat dengan negara-negara lain seperti Jepang, kita melihat pasar ekspor yang dijanjikan China dalam kesepakatan tersebut hanya merupakan potensi yang tidak mudah direalisasikan. Untuk pasar ekspor buah misalnya, akan ada sederet persyaratan yang pada dasarnya merupakan non tariff barrier (hambatan nontarif) dari China . 

Sementara itu impor China dari Indonesia tentu saja didominasi oleh bahan baku dan bahan mentah seperti minyak mentah dan gas, hasil tambang batubara dan nikel, hasil perkebunan seperti CPO, karet, dan lainnya.Porsi ekspor untuk produk olahan sangat kecil karena tidak mudah untuk bersaing dengan produk olahan China yang sangat kompetitif dan dilindungi berbagai hambatan nontarif. Berdasarkan kesepakatan Yogyakarta, bila impor Indonesia meningkat pesat dan mengakibatkan defisit, untuk mengimbanginya China berkewajiban untuk mengimpor lebih banyak dari Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Karena itu pengalaman pahit bernegosiasi dengan China jangan terulang lagi nanti.