Adalah Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjanjikan Nusantara sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia. Bahkan OIKN juga mengklaim bahwa sebanyak 65 persen wilayah IKN bakal diisi oleh hutan tropis. Menurut Kepala OIKN Bambang Susantono, luas wilayah IKN yang mencapai lebih dari 250 ribu ha hanya akan digunakan sekitar 25 persen untuk operasional publik. Dengan sisa lahan sebanyak 75 persen, 65 persen akan dikembalikan menjadi hutan tropis, sementara 10 persen sisanya yang bakal dimanfaatkan sebagai lahan cadangan pangan.

Untuk mencapai visi tersebut, pihak OIKN akan lebih dahulu menanami wilayah hutannya dengan tumbuhan monokultur. Rencana tersebut akan dilakukan di wilayah persemaian sekitar wilayah Mentawir, Kab. Penajam Paser Utara sebagai tanaman yang akan ditanam di hutan produksi.

Selain itu, berbagai program IKN ditargetkan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia. Sebagai kota pertama di negeri ini yang bebas jejak karbon di 2045, pihaknya berharap jika seluruh Indonesia dapat mengikuti dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun setelahnya.

Patut diketahui, pembangunan IKN merupakan tekad dari Indonesia untuk mendukung tiga kampanye global yang penting. Tiga kampanye tersebut di antaranya adalah menunjang pelestarian kekayaan alam di wilayah IKN, implementasi Sustainable Development Goals (SDG), hingga fokus kepada solusi untuk perubahan iklim. Sebanyak 13 badan dari PBB, UNDP, UNEP, UN Women, UNICEF, UNESCO, hingga World Wide Fund for Nature (WWF) telah menjalin kerja sama dengan pihak IKN untuk hal tersebut.

Tidak hanya itu. OIKN juga berjanji untuk mengatasi problem soal deforestasi yang selama ini ditujukan kepada proyek IKN. Pihak World Wide Fund for Nature (WWF) telah mendekat dengan IKN untuk berpartisipasi dalam agenda penting tersebut. Proyek itu, merupakan tekad dari IKN untuk mengembalikan kejayaan flora dan fauna Kalimantan di area IKN.

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik menyebutkan, sebagai tuan rumah IKN lima Provinsi di Kalimantan memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam menyukseskan pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan IKN menjadi hal penting yang harus dilakukan, agar seluruh wilayah di Kalimantan dapat memanfaatkan seluruh peluang setelah IKN ditetapkan. Konektivitas dan sinergi antar wilayah di Kalimantan merupakan kunci penting dalam mensukseskan persiapan IKN.

Kalimantan yang sangat luas tentu memerlukan keterpaduan infrastruktur dan kelembagaan lintas wilayah dan sektoral agar roda pembangunan IKN bisa berjalan optimal. Adanya komitmen bersama para Gubernur di Kalimantan diantaranya mendukung pembangunan IKN sebagai upaya menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta tercapainya visi Indonesia emas di tahun 2045, kemudian mendorong segera terealisasinnya konektivitas trans Kalimantan yang menghubungkan transportasi dan infrastruktur seluruh Provinsi di Kalimantan guna menumbuhkan sinergisitas dan perekonomian antar daerah sebagai penunjang IKN.

Selanjutnya, bersama pemerintah pusat melakukan akselerasi potensi ekonomi daerah di Kalimantan untuk mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan dan melibatkan secara aktif kearifan lokal dalam pengelolaan Ibukota Nusantara.

Di lain pihak, Badan Standardisasi Nasional (BSN) senantiasa mendukung kebijakan strategis pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah melalui pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memastikan penerapannya efektif di pasar.

Salah satu kebijakan pemerintah yang ditetapkan adalah pembangunan Ibukota Nusantara atau IKN yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dengan berlokasi di Kota Balikpapan, yang secara letak berdekatan dengan pembangunan IKN, BSN menyelenggarakan kegiatan Indonesia Quality Expo (IQE). Ini secara strategis membuktikan bahwa BSN sangat mendukung program pemerintah dalam membangun IKN.

Sebagaimana diketahui, standardisasi memiliki tujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk Indonesia, maka IQE sebagai kegiatan sosialisasi SNI serta pengenalan lembaga BSN, menjadi sangat penting di Wilayah Kalimantan Timur, yang akan menjadi lokasi pembangunan IKN.

Selain itu juga, BSN telah menetapkan SNI 3432:2020 Tata cara penetapan banjir desain dan kapasitas pelimpah untuk bendungan. Untuk penataan kota atau wilayah, BSN juga telah menetapkan 4 SNI Smart City. Dikarenakan IKN berada di lingkungan alam dan tentunya ini juga akan menjadi role model sebagai kota yang bersih, asri, dan sehat,