NERACA

Jakarta – Rencana PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menerbitkan saham baru (rights issue) akan berjalan mulus. Pasalnya, perseroan sudah mengantongi izin dari Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerjanya.

Merespon disetujuinya rights issue BTN oleh DPR, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya alan mendukung langkah rights issue ini dan memastikan proses yang dilakukan telah taat asas serta sesuai dengan ketentuan, “Semua mendukung dan telah merespon dalam waktu dekat, karena pemikiran kita sama untuk mendorong BTN menjadi bank kuat, memiliki tabungan kuat dan membantu masyarakat miskin," katanya di Jakarta, Rabu (19/9).

Sementara Ketua Komisi XI DPR RI Emis Moeis mengingatkan, dengan disetujuinya right issue tersebut, BTN dituntut untuk memperbaiki kinerja perseroan karena ini langkah yang berat membawa BTN bisa meningkatkan penguatan permodalan dan pertumbuhan kredit.

Hal yang sama juga disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Indah Kurnia yang mengharapkan dengan persetujuan rights issue ini, BTN dapat berbenah dengan meningkatkan pelayanan dan menambah dana pihak ketiga serta jumlah gerai Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Iqbal Latantro pernah bilang, pihaknya menyakini penerbitan rights issue akan dilakukan tahun ini dan optimis sesuai jadwal. Pasalnya, pembahasan rights issue dengan Komisi XI DPR sempat tertunda.

Menurut rencana penerbitan saham baru atau right issue ini akan dilakukan sebanyak 1,5 miliar lembar saham untuk mencapai kepemilikan masyarakat sebesar 40%. Sementara, perkiraan net proceed yang diperoleh ketika pencatatan efek di BEI dimulai pada minggu pertama Desember 2012 adalah berkisar antara Rp1,76 triliun hingga Rp2,36 triliun.

Tujuan dari right issue ini antara lain untuk penguatan permodalan untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) hingga 19% dan mendukung pertumbuhan kredit 26% hingga 2016. Tujuan lainnya adalah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Kemudian untuk meningkatkan penerimaan negara atas pajak, dividen dan proceed atas pelepasan rights pemerintah, mendapatkan insentif pajak dengan kepemilikan publik 40 persen, serta meningkatkan nilai perusahaan.

Seluruh dana hasil right issue ini masuk ke kas BTN untuk penyaluran kredit, dan hasil penjualan rights/HMETD pemerintah yang tidak dieksekusi akan disetorkan kepada kas negara. Estimasi perkiraan rights/HMETD pemerintah yang tidak dieksekusi akan dijual dengan kisaran penerimaan negara antara Rp132,07 miliar hingga Rp176,09 miliar. Saat ini telah ditunjuk lembaga profesi penunjang dengan joint lead underwriter adalah Bahana, Danareksa dan Mandiri Sekuritas. (bani)