Pengelolaan Sektor Perikanan Tidak Fokus

Kamis, 13/09/2012

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan masih dilakukan secara tidak fokus. Akibatnya, kejayaan kelautan dan perikanan Indonesia semakin jauh panggang dari api lantaran potensi yang sangat besar yang terdapat pada sektor tersebut seperti menguap di tengah samudera.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menjelaskan, bidang perikanan sejatinya adalah bidang yang punya potensi untuk menjadi unggulan bagi ekspor, mengingat luasnya daerah kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut dia, luas berikut potensi laut di Indonesia tak ada duanya di dunia ini. “Makanya tidak ada alasan Indonesia tidak jadi negera berjaya di bidang kelautan. Tapi kenapa tidak ada kemajuan dari dulu. Hemat saya, belum terlalu fokus menangani masalah ini,” ujar Suryo kepada wartawan di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (12/9).

Lebih jauh Suryo mengaku heran dengan fakta bahwa negara yang tak punya potensi kelautan sebesar Indonesia seperti Thailand, Taiwan dan Vietnam saja bisa mengekspor miliaran dollar Amerika dari sektor kelautan dan perikanan. “Kalau Indonesia ini sangat aneh. Sangat ironis. Dimana letak kesalahannya? Karena kurang fokus. Kalau tak fokus bagaimana menciptakan suatu kemampuan terobosan. Kalau fokus kita bisa pikirkan strategi, kebijakan. Stimulus fiskal kah, moneter kah. Kalau fokus mikirnya lebih ke situ,” jelasnya.

Selain soal ketidakfokusan dalam pengelolaan industri perikanan, Suryo juga menilai, Indonesia belum miliki kearifan dalam mengelola sumber daya alam (SDA) di sektor ini. “Dan mengenai kearifan, belum arif kita. Kalau arif sudah seperti Thailand dan Taiwan yang mendapatkan devisa besar. Dua hal itu tadi belum kita miliki. Kita belum sadar,” papar Suryo.

Jadi, sambungnya, Indonesia sangat terlena dengan melimpahnya sumber daya kelautan yang begitu besar. Walhasil, tidak ada penghargaan terhadap melimpahnya SDA tersebut. “Karena bukannya kita hargai, kita terlena. Kita pikirkan cara yang terbaik untuk berkah kelimpahan yang luar biasa ini harus dipakai untuk kemakmuran. Mudah-mudahan, ke depan, kita lebih arif. Tuhan sudah marah, dikasih tsunami, dan lain-lain. Marilah kita mulai babak baru. Yang lewat ya lewat,” sambungnya.

Ke depan, kata Suryo, pemerintah mesti mencari terobosan dan langkah serta pemikiran yang inovatif untuk mengembangkan sektor kelautan. “Janganlah kita hanya dipakai ladang orang panen di sini, sementara kita hanya gigit jari. Mungkin perlu pemikiran, apa yang diusulkan untuk aspek pengamanan laut dan perikanan. Kemudian aspek untuk adidayakan perikanan, baik dari sisi industri atau keterampilan menangkap ikan. Misalnya orang mau bikin pabrik kapal ikan, kita berikan insentif. Kalau fokus berpikirnya strategi,” tambahnya.

Di samping itu, menurut dia, diperlukan studi holistik mengenai sektor kelautan dan perikanan. “Semua aspek harus dipertimbangkan. Jangan satu aspek. Tidak ada gunanya. Coba deh tolong, secara holistik segala aspek. Kalau kita ingin berjaya dalam bidang ini, mungkin kita harus berani, undanglah expert dari luar negeri. Bagaimana membangun perikanan, industri kapal ikan, dan pengamanan perikanan,” tandas Suryo.

Masalah Pembiayaan

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menjelaskan, dari sisi pembiayaan industri perikanan, nelayan sejauh ini tak bermasalah dengan bunga pinjaman dari perbankan. “Mereka yang penting prosesnya cepat dan tanpa agunan. Pengusulan bisa dilakukan koperasi. Rp 500 juta minimal 10 orang,” terangnya.

Yugi juga menandaskan, penyaluran untuk nelayan dari skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan digaransi oleh ketua Kadin setempat. “Kalau ada apa-apa dia bertanggungjawab. Dia memilih 10 orang yang reputasinya baik. Di ini dilihat trust yang lebih tinggi. Saya monitor terus dengan Kadin dan ketua cabang,” tambahnya.

Disinggung soal industrialisasi perikanan yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yugi berpendapat, industrialisasi mesti menghasilkan nilai tambah baik bagi pengusaha maupun masyarakat luas. “Nilai tambah itu harus pengusaha daerah dan masyarakat. Nelayan melaut, kalau di laut ada yang beli langsung, hatinya terpecah belah. Kalau ke dermaga, sudah ada industri, kalau ada kompensasi, pasti lebih baik,” urainya.

Di mata Yugi, perizinan untuk impor sudah semakin baik. Dia menyetujui kebijakan pemerintah ayng membuka tutup keran impor. “Yang penting adalah pengwasannya. Dari sisi perbankannya harus mendorong. Ada pengalaman, perbankan agak takut kasih ke nelayan karena pernah macet. Industrialisasi memang sudah menerima manfaat. Saya melihat budidaya udang. Semakin banyak budidaya, industrialisasi jalan. Memang harus dimulai terobosan awal. Yang tahu bisnis detail dari pelaku usaha,” ucapnya.