Pakar: Pengelolaan Sektor Perminyakan Bermasalah

Kontroversi Pembatasan BBM Bersubsidi

Selasa, 11/09/2012

NERACA

Jakarta - Kendati Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral telah menegaskan bahwa belum ada rencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 2013 mendatang, namun dampak penggunaan BBM bersubsidi yang telah melebihi kuota menyebabkan pemerintah meminta kuota tambahan sebesar 4 juta kilo liter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pakar perminyakan Kurtubi tetap menyatakan, tidak sepakat dengan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan terhadap kendaraan pribadi. Dia menilai, kebijakan tersebut merupakan kesalahan pemerintah yang dilimpahkan kepada masyarakat dalam pengelolaan BBM. “Akhirnya, rakyat juga yang menanggung,” tegasnya di Jakarta, Senin (10/9).

Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah memberikan kecukupan kepada masyarakat dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, khususnya BBM. Dia mengatakan, kebijakan tersebut harus ditentang karena telah menyengsarakan hajat hidup orang banyak. “Ini kesalahan pengelolaan, akibatnya produksi minyak kita anjlok. Beban yang diderita masyarakat semakin bertambah,” tandasnya.

Walau sudah dilakukan beberapa upaya Pemerintah dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi terhadap kendaraan plat merah serta kendaraan pada sektor perkebunan dan pertambangan. Serta akan dilanjutkan dengan membatasi kendaraan pribadi menggunakan BBM bersubsidi dengan 10 liter per kendaraan per hari. Namun, apakah upaya tersebut dapat menurunkan penggunaan BBM bersubsidi, karena pada kenyataannya hampir tiap tahun permintaan tambahan kuota tetap dilakukan, hal ini mengakibatkan anggaran subsidi APBN semakin tidak jelas kemana peruntukannya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai permintaan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur. Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan permintaan penambahan itu bertolak belakang dengan upaya penghematan bahan bakar yang selama ini direncanakan. "Mau minta kuota berapa banyak lagi, subsidi sekarang sudah mencapai Rp300 triliun. Apabila subsidi ditambah, tidak ada lagi untuk biaya pembangunan," katanya.

Sofjan mengatakan konsumsi BBM akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan sepeda motor. Kondisi ini, akan berdampak pada melonjalnya konsumsi bahan bakar. "Orang tidak akan merasa berhemat ketika harganya murah. Lihat saja, program penghematan konsumsi BBM selama ini kan belum efektif," paparnya.

Naikkan Harga BBM

Dia mengatakan pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak agar tidak membebani anggaran untuk subsidi. Pemerintah bisa menaikkan BBM secara bertahap, misalnya pada kisaran Rp500-Rp1.000 per liter agar tidak membuat masyarakat kaget. "Masyarakat pasti kaget kalau naiknya langsung 30%. Bertahap saja," ujarnya.

Senada dengan Sofjan, menurut pengamat kebijakan perdagangan Centre for Strategic International Studies (CSIS) Titik Anas, Pemerintah perlu mengambil keputusan radikal yang dapat menekan pertumbuhan konsumsi minyak dalam negeri ini perlu diambil seperti halnya menaikan harga BBM bersubsidi. Karena tingkat permintaan terhadap penggunaan BBM bersubsidi sangat elastik dengan pertumbuhan ekonomi, bila pertumbuhan ekonomi tumbuh 6% akan meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 12%.

“Harga BBM bersubsidi yang murah pun juga memberikan imbas terhadap peningkatan pemakaiannya, akibatnya impor minyak akan terus meningkat,” ujarnya. Sehingga, lanjut dia peningkatan impor minyak salah satu penyebab neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, maka diperlukan kebijakan radikal dari pemerintah untuk menekan angka defisit di tahun ini.