Bendung Banjir Impor, Pemerintah Perkuat Hilirisasi Industri

NERACA

Jakarta - Untuk mengantisipasi krisis ekonomi global, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian akan memperkuat sektor industri dari hulu hingga hilir. Dengan memperkuat industri hulu hingga hilir, Kemenperin yakin akan mengurangi impor bahan baku dan penolong yang saat ini cukup tinggi.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengungkapkan, apabila keadaan ini tidak diatasi dalam dua tahun ke depan, dampak krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa akan membahayakan negara di kawasan Asia. “Untuk semester I, defisit perdagangan Indonesia sangat besar karena 70% bahan baku industri masih diimpor,” kata Hidayat pada acara Halal bihalal di Jakarta, Senin (27/8).

Pemerintah, menurut Hidayat, sedang mengalami dilema akibat meningkatnya impor bahan baku industri.“Hingga akhir tahun, kami perkirakan pertumbuhan industri bisa menyentuh angka 7%, namun beberapa bahan baku penolong masih diimpor. Hal tersebut membuat defisit perdagangan semakin besar,” paparnya.

Untuk mengurangi impor bahan baku penolong, lanjut Hidayat, pemerintah akan memperkuat industri baja nasional. “Kami akan memperkuat industri dengan memperkuat sektor hulu hingga hilir dengan memperkuat sektor baja agar produksi meningkat. Diharapkan produk dalam negeri bisa mensubtitusi barang impor,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, krisis yang melanda Amerika dan Eropa tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika industri di dalam negeri terus tumbuh. “Kinerja ekspor yang akan menurun akibat krisis di Amerika dan Eropa bisa diantisipasi dengan penguatan industri dalam negeri,” tandasnya.

Pertumbuhan Industri

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Panggah Susanto masih optimis pertumbuhan industri pada tahun depan mencapai 7%, meningkat dari target tahun ini sebesar 6,8% dengan kontribusi terbesar oleh industri alat angkutan dan mesin. “Pada 2013, pemerintah targetkan pertumbuhan industri mencapai 7% dan cabang industri yang mengalami pertumbuhan masih didominasi industri alat angkutan serta mesin,” kata Panggah.

Indonesia, menurut Panggah, memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kinerja pertumbuhan industri agar tetap tinggi. “Besarnya pasar dalam negeri dengan jumlah kelas menengah mencapai 134 juta orang merupakan salah satu faktor pemicu pertumbuhan industri dan pemerintah akan meningkatkan program restrukturisasi mesin yang sudah dilaksanakan sejak 2007,” paparnya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansahari Bukhari memaparkan, selain sektor industri alat angkutan dan mesin, sektor-sektor yang masih diunggulkan untuk menopang pertumbuhan di antaranya, industri makanan dan minuman (mamin) dan semen. Sedangkan, sektor baja serta tekstil dan produk tekstil (TPT) diakui mengalami perlambatan. “Konsumsi dari masyarakat dan belanja pemerintah masih menjadi andalan dan diferensiasi pasar ekspor dan investasi juga diharapkan menjadi penopang,” katanya.

Anshari menilai pemerintah terus mengantisipasi membanjirnya produk impor ke pasar domestik dengan aturan Standar Nasional Indonesia (SNI). “SNI diharapkan dapat menahan serbuan produk impor agar produk dari dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal ini juga menjadi syarat utama pertumbuhan industri,” tandasnya. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mengalokasikan pasokan gas bagi industri dalam negeri dan mengurangi ekspor gas ke Jepang.

Sementara itu,anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Lili Asudiredja menegaskan kepada pemerintah untuk berkomitmen melakukan renegosiasi kontrak gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah, menurut Lili, sedang melakukan renegosiasi kontrak harga gas Tangguh ke China karena harganya lebih murah dan merugikan negara. “Meskipun Indonesia mempunyai cadangan gas, namun kebutuhan industri dan listrik dalam negeri belum bisa dipenuhi. Jangan karena harganya lebih mahal dari dalam negeri, kita jadi memprioritaskan ekspor,” paparnya.

Sedangkan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldy, mendapat informasi adanya notulensi rapat yang menyebutkan rencana ekspor gas alam cair (LNG) Tangguh ke Jepang. “Sesuai notulensi rapat itu, kontrak ekspor Tangguh direncanakan berlangsung mulai 2013 hingga 2035 dengan volume sekitar 16 kargo per tahun,” katanya.

Bobby menambahkan, ekspor gas akan merugikan industri dalam negeri dan menurunkan daya saing industri nasional. “Industri dalam negeri terus mengalami defisit pasokan gas dan pemerintah tidak mempunyai pasokan gas yang memadai,” tuturnya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Bank Mandiri Gandeng Rintis dan Citilink - Perkuat Digital Banking

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan kerja sama dengan operator layanan switching PT Rintis…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pembentukan Holding BUMN Sektoral Bisa Picu Masalah Baru

NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menetapkan setidaknya enam induk usaha (holding) BUMN akan…

Kerjasama Industri - ASEAN Mengharmonisasi Standar Produk Otomotif

NERACA Jakarta – Sebagai salah satu produsen otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan…

Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok - Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip…