Pemerintah Segera Terapkan Moratorium Outsourcing

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan menerapkan moratorium bagi penerbitan izin baru perusahaan outsourcing mulai September 2012. Hal tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Senin (27/8).

Menurut dia, penerapan moratorium tersebut sampai dengan selesainya pembenahan dan penataan ulang sistem perusahaan outsourcing. “Status moratorium (penutupan sementara) terhadap penerbitan izin bagi perusahaan outsourcing akan diterapkan usai pendataan atau inventarisasi terhadap perusahaan tersebut di berbagai daerah,” ungkapnya.

Sampai saat ini Kemenakertrans belum menerima laporan lengkap terkait inventarisasi perusahaan outsourcing di berbagai daerah, dan pemerintah berharap sampai dengan akhir Agustus tahun ini semua perusahaan outsourcing dapat memberikan laporannya. “Perusahaan outsourcing di seluruh daerah belum memberikan laporan lengkap terkait inventarisasinya dan ditunggu sampai dengan akhir Agustus tahun ini,” kata Muhaimin.

Investarisasi Perusahaan

Dia menambahkan, sebulan lalu terbit surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait di daerah dengan melakukan inventarisasi perusahaan outsourcing di wilayahnya.

Invetarisasi perusahaan outsourcing tersebut, menurut dia dimaksudkan untuk mendata seluruh perusahaan yang ada. Inventarisasi perusahaan-perusahaan outsourcing ini juga dimaksudkan sebagai upaya evaluasi terhadap perusahaan yang tidak kredibel, karena terindikasi banyak yang seperti itu hingga merugikan pekerja.

Muhaimin mengakui selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal pengagajian, tunjangan, maupun hak dasar lainnya, seperti jaminan sosial.

Sementara Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi) tidak membantah adanya pelanggaran-pelanggaran dalam perusahaan outsourcing. “Dari total 12 ribu perusahaan outsourcing ada saja yang melanggar peraturan ketenagkerjaan,” ujar Ketua Umum Abadi, Wisnu Wibowo.

Dia menjelaskan, ada beberapa dari anggota organisasinya yang dikeluarkan atau ditegur karena tetap bandel. Oleh karena itu, dia menyambut baik sikap Muhaimin yang berencana akan menutup perusahaan secara langsung apabila perusahaan outsourcing yang terdata melakukan pemerasaan beroperasi tidak kredibel.

Dia mengatakan, alasan pelanggaran mereka, selain karena ada yang benar-benar nakal, tapi juga ada yang karena tidak tahu soal peraturan outsourcing. “Biasanya pelanggarannya soal UMK/UMR, pembayaran Jamsostek dan pajak PPh karyawan biasanya dibayar telat atau ada yang tidak dibayarakan,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pemerintah Manfaatkan SBSN Rp 2,2 Triliun - Bangun Pendidikan Islam

Membangun kemajuan pendidikan agama Islam, baik sarana dan prasarananya, pemerintah bakal mendanai lewat pendanaan berbasis syariah melalui Surat Berharga Syariah…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…