Pemerintah Segera Terapkan Moratorium Outsourcing

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan menerapkan moratorium bagi penerbitan izin baru perusahaan outsourcing mulai September 2012. Hal tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Senin (27/8).

Menurut dia, penerapan moratorium tersebut sampai dengan selesainya pembenahan dan penataan ulang sistem perusahaan outsourcing. “Status moratorium (penutupan sementara) terhadap penerbitan izin bagi perusahaan outsourcing akan diterapkan usai pendataan atau inventarisasi terhadap perusahaan tersebut di berbagai daerah,” ungkapnya.

Sampai saat ini Kemenakertrans belum menerima laporan lengkap terkait inventarisasi perusahaan outsourcing di berbagai daerah, dan pemerintah berharap sampai dengan akhir Agustus tahun ini semua perusahaan outsourcing dapat memberikan laporannya. “Perusahaan outsourcing di seluruh daerah belum memberikan laporan lengkap terkait inventarisasinya dan ditunggu sampai dengan akhir Agustus tahun ini,” kata Muhaimin.

Investarisasi Perusahaan

Dia menambahkan, sebulan lalu terbit surat edaran kepada gubernur dan bupati/walikota. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait di daerah dengan melakukan inventarisasi perusahaan outsourcing di wilayahnya.

Invetarisasi perusahaan outsourcing tersebut, menurut dia dimaksudkan untuk mendata seluruh perusahaan yang ada. Inventarisasi perusahaan-perusahaan outsourcing ini juga dimaksudkan sebagai upaya evaluasi terhadap perusahaan yang tidak kredibel, karena terindikasi banyak yang seperti itu hingga merugikan pekerja.

Muhaimin mengakui selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal pengagajian, tunjangan, maupun hak dasar lainnya, seperti jaminan sosial.

Sementara Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi) tidak membantah adanya pelanggaran-pelanggaran dalam perusahaan outsourcing. “Dari total 12 ribu perusahaan outsourcing ada saja yang melanggar peraturan ketenagkerjaan,” ujar Ketua Umum Abadi, Wisnu Wibowo.

Dia menjelaskan, ada beberapa dari anggota organisasinya yang dikeluarkan atau ditegur karena tetap bandel. Oleh karena itu, dia menyambut baik sikap Muhaimin yang berencana akan menutup perusahaan secara langsung apabila perusahaan outsourcing yang terdata melakukan pemerasaan beroperasi tidak kredibel.

Dia mengatakan, alasan pelanggaran mereka, selain karena ada yang benar-benar nakal, tapi juga ada yang karena tidak tahu soal peraturan outsourcing. “Biasanya pelanggarannya soal UMK/UMR, pembayaran Jamsostek dan pajak PPh karyawan biasanya dibayar telat atau ada yang tidak dibayarakan,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

OJK Apresiasi Gerak Cepat PT Aurum Karya - Segera Perbaiki Izin Usaha

NERACA Jakarta – Menanggapi arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Aurum Karya Indonesia (Aurum) telah mengajukan perbaikan izin usaha…

Pemerintah Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan momentum pertumbuhan pada paruh kedua 2018 akan dijaga…

Pemerintah Siapkan Visi-Misi Arah Industri Halal - KUNCI INDUSTRI HALAL DUNIA

NERACA Jakarta – Sejatinya menjadi negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi di sektor industri halal.…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Begini Jurus Kemenperin Demi Wujudkan Indonesia Kuat

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif mewujudkan “Indonesia Kuat” melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri potensial di…

Ingin Kembangkan Sektor Perikanan dan Pertanian, Bupati Asmat Harapkan Dukungan Lebih Dari Pusat

NERACA Jakarta - Bupati Kabupaten Asmat, Elissa Kambuh, menuturkan, masyarakat kami baru 65 tahun bersentuhan dengan dunia luar. Padahal potensi alam…

Katrol Kompetensi SDM Industri 4.0, Kemenperin-BSN Teken MoU

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional sepakat untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil…