NERACA

Jakarta – Ketersediaan lahan dan kurangnya pembinaan petani garam dari pemerintah adalah faktor yang menghambat program swasembada garam nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas dan matang agar bisa memutus ketergantungan garam impor akibat dari industri garam yang masih bermasalah.

“Saat ini, masih tingginya ketergantungan Indonesia akan garam impor, menandakan masih adanya permasalahan di industri garam nasional yang harus segera dibenahi. Cara yang bisa ditempuh untuk mengatasi masalah yang menyelimuti industri garam adalah pembinaan petani di tingkat hulu,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima di Jakarta, Rabu (15/8).

Aria menuturkan, sudah saatnya petani garam di tingkat hulu menerapkan teknologi tepat guna. Selain itu, sudah saatnya pendekatan pengelolaan produksi garam bersifat industri. “Daya tampung industri garam sekarang jangan hanya dilokalisir oleh BUMN. Hal tersebut bertujuan agar petani garam semakin bergairah dan kadar garam juga harus diperhatikan,” paparnya.

Kedepannya lanjut Aria, harus ada pembinaan supaya petani garam jangan asal cepat memanen garam tanpa memperhatikan mutunya. Selama ini, petani harus menunggu waktu yang lama untuk memanen sedangkan selisih harganya tidak terlalu tinggi. “Harus ada nilai tambah dari garam yang diproduksi petani. Dengan berbagai masalah yang ada itu, membuat kinerja indutri garam tidak optimal dan produktifitas garam selalu menurun dari tahun ke tahun dan tahun lalu kondisinya paling parah,” tuturnya.

Aria menambahkan, Indonesia hanya mampu memproduksi 10% dari kebutuhan sedangkan sisanya 90% harus impor. Solusi agar Indonesia tidak terus-menerus tergantung pada impor garam adalah segera dilakukan berbagai penguatan. “Bila sektor swasta tidak tertarik dengan industri ini, perlu ada penyertaan modal negara, untuk memecah kembali industri garam oleh BUMN. Penyertaan modal negara yang paling aman sementara ini ada di sektor hulu, melalui BUMN Garam dan Subsidi bisa diberikan dalam wujud teknologi yang berupa alat-alat untuk memproduksi garam yang tepat guna dan mudah diimplementasikan oleh petani karena sangat tidak masuk akal kalau kita menjadi importir garam yang sangat besar,” tandasnya.

Swasembada Garam

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mengaku optimis dengan pencapaian target swasembada garam yang mesti terlaksana dua tahun lagi. Dia yakin, Indonesia mampu mencapai swasembada garam dengan kerja keras lintas kementerian. "Dengan basis perhitungan saya adalah akumulasi kemampuan produksi di Jawa Timur (Madura) atau kemampuan produksi garam 'di luar Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di NTiypielama ini kemampuangaram nasional hanya diukur'dari luar NTT saja, sedangkan di NTT belum dihitung sebagai basis garam yang potensial," ungkap Alex.

Menurut dia, baru sekarang ini pihaknya mau menyatakan, lahan garam yang potensial itu ada juga di luar NTT, yaitu teluk Kupang, Nagakeo, dan Ende. "Dimana lahan yang disebutkan tadi ada sekitar 90 hektare (ha). Oleh karena itu Kemenperin sangat gencar untuk menjadikan daerah tersebut sebagai sentara garam, karena kita tahu betul kalau di NTT bisa menghasilkan dua kal'i lipat dari yang kita andalkan sebagai produksi nasional yang di Jawa," jelasnya.

Dalam hitungan Alex, kalau di Jawa masa produksi hanya 4 bulan, artinya musim kemarau hanya 4 bulan saja dengan kemampuan produksi 70 ton per hektar per tahun. Sementara di NTT 8 bulan tidak turun hujan.  "Maka dengan waktu kemarau yang panjang ini, bisa memproduksi garam 2 kali lipat yang ada di Jawa. Maka logika produksinya dobel, di NTT bisa memproduksi minimal 140 ton per hektar per tahun," sambung Alex.

Terkait investasi produksi garam di NTT, urai Alex, saat ini sudah ada investor dari Australia yaitu PT Cheetam yang telah melakukan penanaman modal. "Sekarang 1000 lahan yang ada di Nagakeo itu sudah disurvei secara menyeluruh dan sudah selesai. Lahan lahan yang punya rakyat juga sudah terselesaikan, agenda di Nagakeo sudah selesai," bebernya.

Jadi, lanjut Alex, kalau kemampuan produksi garam di NTT itu dikalikan dengan 9 ribu ha tambak garam, maka hasilnya akan bedabeda tipis dengan kemampuan produksi nasional yang selama ini hanya diandalkan di pulau Jawa. "Nah kalau ini digabungkan (Jawa dan NTT) bisa 3 juta ton per tahun, ini yang menjadi kebutuhan nasional," tambah Alex.

Sejauh ini, aku Alex, pihaknya terus melakukan koordinasi yang mantap dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia mengemukakan, sejak zaman KKP dipimpin Fadel Muhammad, penanganganan garam konsumsi diurusi oleh KKP dan untuk garam industri diurusi oleh Kemenperin.

Sementara menjelaskan tentang kebijakan pemerintah membuka keran impor garam sebesar 500 ribu ton beberapa waktu lalu, Alex mengatakan, semua pihak tidak bisa menyalahkan pemerintah yang masih syepertinya terus meningfatkan impor garam. "Itu disebabkan karena kemampuan produksi dalam negeri tidak tercapai, karena kita juga belum mampu. Ibarat makan ibu mati, tidak makan bapak mati," cetus Alex.