NERACA

Jakarta – Sampai saat ini, kebutuhan aluminium industri nasional masih kekurangan pasokan. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) hanya mampu memproduksi alumiunium sebanyak 260 ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan aluminium dalam negeri mencapai 800 ribu ton per tahun.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahayana. Menurut Agus, dari produksi 260.000 ton aluminium per tahun yang diproduksi Inalum, hanya 40% yang dijual ke pasar dalam negeri. Aluminium ingot adalah produk turunan dari aluminium berbentuk batangan,” papar Agus di Jakarta, Selasa (7/8).

Sesuai dengan master agreement antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium Jepang, menurut Agus, 60% dari produksi Inalum diekspor ke sana. “Indonesia masih kekurangan pasokan aluminium sehingga masih bergantung pada impor,” ujarnya.

Menjelang berakhirnya kerja sama dengan konsorsium Jepang pada Oktober tahun depan, kepemilikan 100% saham Inalum oleh pemerintah menjadi sangat krusial. “Dengan menguasai Inalum secara penuh, pemerintah bisa memutuskan strategi bisnis perusahaan di Sumatera Utara tersebut, termasuk untuk memprioritaskan kebutuhan aluminium ke pasar dalam negeri. Kepemilikan penuh Inalum membuat pemerintah bisa menentukan strategi ekspansi perusahaan,” paparnya.

Agus menambahkan, kapasitas produksi Inalum saat ini memang belum mencukupi kebutuhan aluminium ingot di dalam negeri. “Saat ini Inalum telah memasok 80 perusahaan lokal di Jawa. Salah satu rencana ekspansi Inalum untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan menambah kapasitas produksi menjadi 410.000 ton per tahun dan membutuhkan dana US$1,5 miliar,” katanya.

Ambil Alih

Ditempat berbeda, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini mengungkapkan,kontrak PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) dengan pemegang saham dari Jepang akan berakhir pada Oktober 2013. Pemerintah bersikeras akan mengambil alih Inalum, namun ada dua ganjalan dalam akusisi tersebut.

Rudi akusisi Inalum masih terganjal dua masalah dan saat ini sedang diupayakan diselesaikan Kementerian Keuangan."Ada dua masalah yang menganjal akusisi Inalum oleh pemerintah," kata Rudi.

Pertama, Inalum masih menyisakan masalah dengan beberapa Kabupetan dimana perusahaan berada seperti kewajiban Corporate social Responsibility (CSR). Terdapat pemberian 10.000 beasiswa di beberapa kabupeten yang belum dibayarkan.

"Banyak kewajiban-kewajiban yang belum dibayarkan ke beberapa Kabupaten, seperti kewajiban CSR diataranya 10.000 beasiswa warga sekitar. Gaji karyawan yang belum terbayar yang saat ini sedang dicari jalan keluarnya oleh Kementerian Keuangan," kata Rudi.

Apalagi, untuk sementara ini keuangan Inalum dibekukan (dispute) dan sedang dalam tahap pemeriksaan pihak berwenang. "Sementara keuangan Inalum sedang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena di-dispute dan diperiksa oleh pihak berwenang. Ini Kemenkeu sedang memikirkan mencari dana talangannya," ujarnya.

Masalah kedua, makin dekatnya akhir kontrak Inalum dengan pemegang saham yang lain dari Jepang pada September 2013. "Sementara Jepang masih menginginkan perpanjangan kontrak, dan berjanji akan tanam investasi. Namun pemerintah belum mau, malah berkeinginan untuk sudah kontraknya diputus saja," ucapnya.

Sementara jika kontrak diputus, tentunya ada pembagian aset dan saham dengan investor Jepang. "Nah, kalau diputus kontraknya dan mau dibeli pemerintah, pemerintah harus menyediakan dana untuk share saham dan aset ke investor Jepang," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah saat ini baru mengantongi Rp 2 triliun untuk mengambilalih PT Inalum. Total dana yang dibutuhkan untuk rencana ini mencapai Rp 7 triliun. Pemerintah akan ajukan anggaran Rp 5 triliun untuk membeli Inalum pada tahun 2013. Jumlah ini untuk menambah anggaran yang telah disediakan untuk membeli perusahaan itu pada tahun 2012 sebesar Rp 2 triliun. Hal ini akan kita ajukan kepada DPR.