NERACA

Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan dibidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. 

Kerangka AFAS yang mencakup delapan sektor,  yaitu; Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata,  Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik, dituding sebagian kalangan akan menyudutkan banyak perusahaan nasional dibidang jasa logistik tergerus persaingan perusahaan asing yang memang telah memiliki infrastruktur dan jaringan yang memadai.

Pasar bisnis logistik di Indonesia memang cenderung selalu meningkat 12%. Kondisi inilah yang memicu persaingan di industri logistik. Tidak hanya antarpemain logistik asing, namun juga antarperusahaan logistik lokal yang berlomba-lomba menawarkan pelayanan terbaiknya. Tak heran, persaingan bisnis logistik kian ketat.

Lalu apa keuntungan perberlakuan liberalisasi jasa logistik bagi Indoensia? Edy Putra Irawady, Deputi bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinasi Perekonomian menjawab, bahwa manfaat ekonomi yang didapat Indonesia dari implementasi liberalisasi jasa logistik Asean 2013 diantaranya penerapan insurance dan freight (IF) dalam transaksi perdagangan.

Selama ini, kata Edy, ekspor Indonesia menggunakan FOB, dan impor CIF, artinya IF akan dinikmati oleh pihak lain,” ujarnya. 

Menurutnya, penerapan IF dalam pengangkutan ekspor-impor akan menambah nilai transaksi perdagangan nasional. “Liberaliasasi jasa logistik merupakan salah satu sektor prioritas dalam Asean Economic Community 2015. Untuk sektor jasa logistik Asean akan dikoordinasikan oleh Vietnam,” ungkapnya.

Liberalisasi jasa logistik, sambungnya, diharapkan dapat memangkas beban logistik terhadap biaya produksi industri nasional yang masih terbilang tinggi. Selama ini, jelas Edy, beban logistik terhadap cost produksi itu 14,24%, “Sangat signifikan,“ tegasnya.

Menjelang pemberlakuan liberalisasi jasa logistik Asean 2013, pemerintah berupaya mengembangkan sistem logistik nasional dengan mempercepat pembangunan pelabuhan dan bandara, membangun dry port serta pusat distribusi di kawasan Indonesia Timur.

“Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah menginisiasi 78 rencana investasi sektor logistik dengan skema pendanaan swasta murni untuk mendukung sistem logistik nasional,” ujarnya. Pemerintah pun optimistis dapat menghadapi liberalisasi jasa logistik di kawasan Asean pada 2013.

Sebelumnya dalam rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-13, telah disepakati ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal pada tahun 2015.

AEC Blueprint  merupakan master plan dalam membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi pelbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.

Terkait implmentasi AEC Bluepint,  pada tahun 2007-2008, Ditjen Kerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi AEC Blueprint bersamaan dengan sosialisasi ASEAN Charter, baik di tingkat pusat, khususnya kepada asosiasi-asosiasi bisnis  maupun  di daerah-daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi dan Irian.