Telkomsel Digugat Pailit Mitra Bisnisnya

PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) digugat pailit oleh sejumlah rekan bisnisnya. PT. Prima Jaya Informatika (Prima Jaya) adalah perusahaan yang mengajukan permohonan pailit terhadap Telkomsel di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

“Kami, baik dari pihak Prima Jaya sebagai klien maupun Kuasa Hukumnya, menyambut dengan baik dengan telah dilaksanakannya sidang pertama perkara pailit ini pada tanggal 1 Agustus 2012,” ujar Kanta Cahya SH, Ketua Tim Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kanta Cahya, S.H. & Associates dalam siaran persnya di Jakarta kemarin.

Disebutkan, permohonan pernyataan pailit dilakukan karena PT. Prima Jaya Informatika menganggap Telkomsel mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Prima Jaya atas penyediaan Voucher Isi Ulang Kartu Prima dan Kartu Perdana Prabayar Kartu Prima bergambar atlet-atlet nasional dan kepada Kreditur Lain, yaitu PT. Extent Media Indonesia.

Bahkan, permohonan pailit ini sudah didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juli 2012 dengan Nomor Registrasi Perkara 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST.

Sementara, Tonny Jayalaksana CEO PT. Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit terhadap Telkomsel, operator selular terbesar di Indonesia, dengan komposisi kepemilikan saham 65% PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan 35% SingTel – Singapore, karena telah tidak membayar 2 (dua) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

"Adapun, permohonan pailit ini diajukan, bermula dari pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak yang dilakukan oleh Telkomsel, pada 21 Juni 2012, dan sejak saat itu, Telkomsel dianggap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," ucap Tonny Jayalaksana.

Seperti diketahui, sejak 01 Juni 2011, kedua belah pihak telah menandatangani 2 (dua) Perjanjian Kerjasama No. PKS Telkomsel : PKS.591/LG.05/SL–01/VI/2011 dan No. PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI – TD/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011, di mana telah disepakati PT. Prima Jaya Informatika telah ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima Voucher Isi Ulang dan Kartu Perdana Pra bayar Kartu Prima yang berdesain atlet-atlet nasional selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama tersebut, Telkomsel memiliki kewajiban, pertama, menyediakan Voucher Isi Ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit - dikitnya 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta) lembar.

Terdiri dari Voucher Isi Ulang Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan voucher isi ulang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap tahunnya untuk dijual oleh PT.Prima Jaya Informatika. Kedua, PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan Kartu Perdana Prabayar bertema khusus olah raga sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima Jaya Informatika.

Pemutusan kontrak secara sepihak Sejak Juni 2011, kewajiban masing-masing pihak sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian, berjalan lancar tanpa ada masalah. Tepatnya, pada 21 Juni 2012, pihak Telkomsel melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dan tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga diduga, potensi kerugian mencapai Rp200 miliar. "Telkomsel secara diam-diam dan sepihak mengakhiri dan tidak ada informasi terlebih dahulu bahwa akan ada pemutusan kontrak, padahal kontrak itu sendiri belum berakhir. Hal ini juga terjadi pada banyak vendor Telkomsel lainnya, yang saya dengar juga akan menuntut Telkomsel. Ada apa dengan Telkomsel ?" ujar Tonny Jayalaksana.

Ricardo Indra, General Manager Corporate Communication Telkomsel, menyatakan surat gugatannya sudah diterima (Telkomsel), Jumat lalu, dan panggilan siding hari ini, Rabu, (1/8/2012), jam 10.00 WIB.

BERITA TERKAIT

Bank Muamalat Jadi Bank Syariah Pertama - Mitra SCF BPJS Kesehatan

      NERACA Jakarta - Demi memperlancar arus finansial fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk…

Pemerintah Bersikap Hati-hati Hadapi Mitra Dagang - KEBIJAKAN PEMBATASAN IMPOR 900 KOMODITAS

Jakarta-Pemerintah akan bersikap hati-hati menjalankan kebijakan pembatasan impor, dan tidak akan menghambat atau mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sikap kehati-hatian…

Ahli IPB: Jokowi Digugat Karena Kegagalan Pendahulunya Atasi Karhutla

Ahli IPB: Jokowi Digugat Karena Kegagalan Pendahulunya Atasi Karhutla NERACA Jakarta - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB),…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Kondisi Ekonomi Masih Baik - Minat Perusahaan Untuk IPO Tetap Tinggi

NERACA Jakarta - Nilai tukar rupiah yang sempat mengalami depresiasi cukup dalam dan memberikan sentimen negaif terhadap kondisi indeks harga…

Debut Perdana di Pasar Modal - Saham PANI Oversubscribed 14 Kali

NERACA Jakarta – Di tengah rapuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan juga terkoreksinya indeks harga saham gabungan (IHSG)…

Investor Summit 2018 Sambangi Surabaya

Rangkaian acara paparan publik dari perusahaan tercatat secara langsung di 8 kota Investor Summit 2018 kembali berlanjut dengan tujuan kota…