NERACA

Jakarta - Peningkatan infrastruktur Indonesia diperkirakan menjadi komponen kunci dalam upaya negara untuk menarik investasi lebih besar bagi ekspansi ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan tantangan utama yang harus segera diatasi oleh Indonesia.

Menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, angka-angka yang  menunjukkan bahwa peringkat tahunan Indonesia untuk kualitas infrastruktur meningkat terus selama empat tahun terakhir. "Infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci bagi daya saing Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (6/8).

Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), untuk kualitas infrastruktur jalan, Indonesia meraih peringkat 105 pada tahun 2008, peringkat 95 pada tahun 2009, peringkat 84 pada tahun 2010 dan peringkat 83 pada 2011. Lebih lanjut Hermanto mengatakan bahwa, pembangunan infrastruktur masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi Indonesia.

“Negara ini perlu berinvestasi besar dalam rangka meningkatkan daya saing, dan peraturan pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang diberlakukan pada tahun 2011 akan sepenuhnya diimplementasikan sebagai keputusan presiden pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Masalah pembebasan tanah telah lama menjadi kendala utama terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya pembangunan jalan tol, dengan ketidakpastian dalam proses sehingga sulit bagi kontraktor untuk menilai risiko dan mengakses pembiayaan dari bank. Dengan mendorong implementasi regulasi tersebut ke depan diharapkan dapat membantu mempercepat bergulirnya proyek-proyek baru.

Hermanto mengatakan, sekitar Rp 1900 triliun, dijumlahkan secara keseluruhan antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Koordinator Perekonomian, akan menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur besar di dan inisiatif lainnya dalam waktu lima tahun sampai 2014. Dari proyek-proyek dan inisiatif tersebut kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berjumlah kira-kira Rp689 triliun, di mana  pemerintah pusat akan membiayai sekitar Rp 272 triliun.

"Rp 560 triliun akan dianggarkan dari APBN, Rp 155 triliun dari pemerintah daerah, dan Rp 685 triliun akan disediakan oleh sektor swasta, termasuk BUMN, sedangkan sisanya masih akan dibahas bagaimana kekurangan tersebut akan didistribusikan," katanya. Dia menambahkan bahwa pemerintah bekerja untuk meningkatkan konektivitas antara pusat-pusat ekonomi Indonesia dengan  hubungan lebih erat lagi dengan pemerintah daerah dalam upayanya untuk meningkatkan jaringan jalan.

Koridor Ekonomi

Sekitar 80% aktivitas ekonomi Indonesia terjadi di Jawa dan Sumatera, di mana di Jawa, 80% dari kegiatan ekonomi, terkonsentrasi di Jawa Bagian Utara dan Sumatera Bagian Barat 80% dari bebannya terkonsentrasi di Sumatera Bagian Timur.

“Saat ini kami sedang mengembangkan koridor ekonomi di kedua Jawa Bagian Utara dan Sumatra Bagian Timur sambil memperbaiki  konektivitas  dalam koridor-koridor utama yang sibuk akan berlanjut  secara signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat,” terang Hermanto.

Sementara, koridor Sumatera Bagian Timur akan termasuk kelompok agro-industri  kelapa sawit Sei Mangkei, sedangkan di Jawa Bagian Utara  akan meliputi wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) dan menghubungkan kedua koridor ini adalah daerah strategis Selat Sunda, termasuk pembangunan Jembatan Selat Sunda.