NERACA

Jakarta - Upaya melakukan revitalisasi dan restrukturisasi industri harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing sektor industri nasional. Alasannya, tugas pemerintah adalah mendorong perusahaan untuk dapat memenangi persaingan dan memberikan jalan keluar serta alternatif bagi perusahaan yang kalah bersaing dan pekerja yang menganggur.

“Upaya revitalisasi industri menjadi bagian menyelamatkan industri nasional dari ancaman deindustrialisasi. Namun program revitalisasi ini harus mencakup upaya untuk memberi peluang bagi pelaku usaha dan sektor industri untuk semakin memaksimalkan produksi secara efisien,” papar pengamat ekonomi Center for Information and Development Studies (Cides), Umar Juoro, di Jakarta, Rabu (1/8).

Umar mengatakan, revitalisasi industi alas kaki dan tekstil tidak sekadar memberikan potongan harga untuk pembelian mesin-mesin. Namun akan lebih terasa bila bentuknya adalah jaminan ketersediaan pasokan gas, listrik yang memadai serta infrastruktur jalan dan pelabuhan yang mendukung efisiensi biaya logistik. “Harus ada upaya untuk memangkas dan menghilangkan hambatan ekonomi biaya tinggi yang membebani industri nasional,” ujarnya.

“Perdagangan bebas memberikan keuntungan terutama pada konsumen dengan banyak macam produk dan harga yang lebih murah. Namun, ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang produknya tidak dapat bersaing berikut pekerja yang harus menganggur karena perusahaannya kalah bersaing,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa perlu pemberian insentif dan disinsentif dengan memilah industri dan sektor usaha yang mendukung percepatan peningkatan daya saing. “Jadi revitalisasi ini tidak hanya untuk industri berorientasi ekspor, namun juga industri yang memenuhi pasar lokal. Hal ini supaya mereka tidak kalah bersaing dengan barang impor dari negara yang terlibat dalam FTA yang menikmati bea masuk (BM) 0 %,” ucapnya.

Industri Manufaktur

Sementara itu, Pemerintah harus bersikap dengan melakukan berbagai pembenahan untuk menyelamatkan industri manufaktur, khususnya tekstil, dari ancaman serbuan produk murah China menyusul pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (CAFTA).

Pembenahan dimaksud bukanlah berupa langkah yang ekstrem, misalnya proteksi atau penarikan diri dari ketentuan CAFTA. Langkah yang diharapkan, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Kevin Hartanto adalah menyiapkan berbagai instrumen yang mampu mendorong daya saing pengusaha lokal, di antaranya memperbaiki infrastruktur, ketersediaan energi yang murah dan mudah dan menekan suku bunga.

Tidak kalah penting, penyediaan iklim perburuhan yang baik melalui revisi UU Ketenagakerjaan. "Ketiadaan upaya pembenahan ini hanya akan berdampak negatif bagi sektor industri manufaktur karena akan turut membebani operasional dan investasi industri. Dengan sendirinya, kehilangan daya saing," katanya.

Menurut dia, jangan sampai produk tekstil nantinya menjadi sunset industri. “Yang rugi nantinya tidak hanya pengusaha, tetapi juga bangsa ini. Berapa banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan? Jika satu industri ada seribu karyawan, bayangkan berapa banyak pekerja yang akan terkena dampak?" tambahnya.