Kadin Desak Pemerintah Buat Road Map Pergulaan - Produksi Gula Tak Sesuai Target

NERACA

Jakarta - Produksi gula Indonesia untuk konsumsi hanya 2,1 juta ton per tahun, jauh dari target kurang lebih 3 juta ton per tahun. Jika konsumsi gula konsumen Indonesia 12 kg per kapita setiap tahun, sementara produksi gula konsumsi yang diproduksi PTPN (PT Perkebunan Nusantara) hanya 2,1 juta ton per tahun, maka hanya dapat memenuhi 60% konsumen gula sebanyak 120 juta penduduk Indonesia.

“Pertanyaannya, penduduk Indonesia yang mengkonsumsi gula mencapai 200 juta ton per tahun. Ini berarti ada ketidakseimbangan produksi dan konsumsi (suplai dan demand),” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, walaupun berbagai upaya dilakukan untuk mendongkrak produksi gula konsumsi mulai dari program revitalisasi mesin pabrik gula yang sudah tua hingga perbaikan kebun tebu, namun masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi untuk konsumen Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke.

“Jadi wajarlah propinsi di luar Jawa tidak mendapat distribusi gula PTPN, sehingga selalu menimbulkan masalah harga yang tinggi, distribusi yang tidak merata. Namun, mau sampai kapan kondisi ini terus berulang,” tanya Natsir.

Dengan perhitungan angka tersebut, lanjut dia, maka PTPN gula hanya mampu memenuhi konsumen gula yang ada di pulau Jawa, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang berada di luar Jawa.

Hilangkan Egoisme

Menurut Natsir, para pemangku kepentingan harus realistis melihat kondisi sekarang ini, bukan waktunya lagi mempertahankan egoisme sektoral bahwa kebutuhan gula konsumsi dapat dipenuhi PTPN gula, karena hal itu membuat para pemangku kepentingan terjebak dengan persoalan dan polemik harga, distribusi, serta tuding menuding kelangkaan gula konsumsi dari tahun ke tahun.

Karena permasalahan gula yang masih kusut, Kadin meminta Pemerintah bersama dunia usaha membuat roadmap manajemen pergulaan produksi, distribusi, perdagangan agar cepat dibuat. Sementara mengenai dualisme gula di Indonesia yaitu gula kristal putih untuk komsumsi dan gula kristal rafinasi untuk kebutuham industri makanan dan minuman masih diperlukan hingga 5 tahun ke depan untuk melindungi petani.

“Untuk Kawasan Indonesia Timur dan Kalimantan, Kementerian Perindustrian dan BKPM perlu membuka izin baru industri gula rafinasi agar dapat mendorong industri makanan dan minuman,” papar Natsir.

Rendemen Gula

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan akan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap gula impor dengan membatasi impor gula agar produk gula di dalam negeri lebih laku. "Semangat yang kami usung, nantinya tidak perlu terlalu banyak melakukan impor gula karena produktivitas gula di Tanah Air juga mulai ditingkatkan," ujarnya.

Untuk mendukung produktivitas gula lokal, tingkat rendemen gula (kadar gula dalam tebu) harus ditingkatkan agar tingkat produksi gula di dalam negeri juga semakin meningkat. Gita menceritakan, negara Thailand yang sempat menimba ilmu mengenai pengembangan gula di Indonesia, justru telah mampu menghasilkan tingkat rendemen gula antara 12% dan 14%. Tingkat rendemen gula yang relatif cukup tinggi, juga terjadi di Brasil dengan tingkat rendemen minimum 12%. Perlu diketahui tingkat rendemen gula nasional masih dibawah 10%.

"Jika negara lain mampu mengembangkan hingga mendapatkan hasil rendemen yang terbaik, tentunya kita juga harus mampu meningkatkan rendemen dari 12% hingga mencapai 15% agar bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat luas," ujarnya. Dia berharap tingkat produksi gula nasional benar-benar ditingkatkan sehingga kebutuhan gula di dalam negeri bisa dipenuhi sendiri.

BERITA TERKAIT

Produksi Tumbuh Lampaui 17%, IKM Yogyakarta Juga Inovatif

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian gencar memacu produktivitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional. Sektor yang menjadi…

JK: Tak Ada Penumpukan Kendaraan di Gerbang Tol

Memasuki mudik lebaran tahun 2018 ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol pada…

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…