MA Menangkan Pfizer dan Dexa Medica - Terkait Kartel Obat Hipertensi

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus kartel obat hipertensi yang ditudingkan kepada PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica. "Tolak," demikian amar putusan majelis kasasi yang dilansir dalam Info Perkara, Rabu.

Putusan perkara nomor register 294 K/PDT.SUS/2012 ini telah diputuskan pada 28 Juni 2012 oleh majelis hakim yang terdiri ketua Hakim Agung Valerine JL Kriekhoff didampingi anggota majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi dan Hakim Agung Nurul Elmiyah.

Dengan ditolaknya kasasi KPPU ini berarti menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan keberatan PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica atas keputusan KPPU yang menudiing melakukan kartel harga obat hipertensi jenis amplodipine besylate.

Menanggapi putusan MA ini, Public Affair & Legal Director PT Pfizer Indonesia Widya Buenastuti, di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkeyakinan apa yang dituduhkan oleh KPPU tidak benar.

Widya berharap putusan MA ini bisa menjadi hal positif bagi industri farmasi di Indonesia, karena sejak kasus ini berlangsung banyak pelaku memantau dan tidak berani melakukan kerjasama karena takut dituduh melakukan kartel. "Jadi putusan ini sangat positif bagi industri dan masyarakat Indonesia," kata Widya.

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai KPPU masih kurang bukti untuk menyatakan Pfizer Indonesia dan Dexa Medica melakukan kartel obat.

Permohonan keberatan ini diajukan setelah KPPU telah memutuskan bahwa memvonis Pfizer Indonesia dan Dexa Medica menjalankan praktik kartel harga obat hipertensi dan memerintahkan Pfizer menurunkan harga obat hipertensi sebesar 65 persen dari harga neto apotek dan mewajibkan kelompok usaha Pfizer yang menjadi terlapor membayar denda Rp25 miliar.

Sedangkan Dexa Medica juga dinilai bersalah karena melakukan kartel penetapan harga dan dihukum membayar denda Rp20 miliar ke kas negara dan memerintahkan perusahaan farmasi nasional itu menurunkan harga Tensivask sebesar 60 persen dari harga neto apotek.

BERITA TERKAIT

RI Dapat Topang Asia Jadi Garda Depan Transformasi Industri 4.0 - Terkait Kemajuan Digital

NERACA Jakarta – Implementasi industri 4.0 di kawasan Asia dinilai dapat membangkitkan kontribusi sektor manufaktur dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi…

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK - Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen

Disnaker Kota Sukabumi Langsung Hitung UMK Terkait Kenaikan UMP 8,03 Persen NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sedang melakukan…

Pergerakan Modal, Akuisisi dan Merger

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Ketika kekuasaan bersatu dan bekerjasama dengan pengendali modal global membangun perekonomian…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina

KPK Ikuti Perkembangan Kasus Pertamina NERACA Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi investasi…

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi

Citrus-UGM Dorong Penerbitan Perppu Spektrum Frekuensi   NERACA Yogyakarta - Center for Indonesia Telecommunication Regulation Studi (Citrus) bersama Fakultas Hukum Universitas…