MA Menangkan Pfizer dan Dexa Medica - Terkait Kartel Obat Hipertensi

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus kartel obat hipertensi yang ditudingkan kepada PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica. "Tolak," demikian amar putusan majelis kasasi yang dilansir dalam Info Perkara, Rabu.

Putusan perkara nomor register 294 K/PDT.SUS/2012 ini telah diputuskan pada 28 Juni 2012 oleh majelis hakim yang terdiri ketua Hakim Agung Valerine JL Kriekhoff didampingi anggota majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi dan Hakim Agung Nurul Elmiyah.

Dengan ditolaknya kasasi KPPU ini berarti menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan keberatan PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica atas keputusan KPPU yang menudiing melakukan kartel harga obat hipertensi jenis amplodipine besylate.

Menanggapi putusan MA ini, Public Affair & Legal Director PT Pfizer Indonesia Widya Buenastuti, di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkeyakinan apa yang dituduhkan oleh KPPU tidak benar.

Widya berharap putusan MA ini bisa menjadi hal positif bagi industri farmasi di Indonesia, karena sejak kasus ini berlangsung banyak pelaku memantau dan tidak berani melakukan kerjasama karena takut dituduh melakukan kartel. "Jadi putusan ini sangat positif bagi industri dan masyarakat Indonesia," kata Widya.

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai KPPU masih kurang bukti untuk menyatakan Pfizer Indonesia dan Dexa Medica melakukan kartel obat.

Permohonan keberatan ini diajukan setelah KPPU telah memutuskan bahwa memvonis Pfizer Indonesia dan Dexa Medica menjalankan praktik kartel harga obat hipertensi dan memerintahkan Pfizer menurunkan harga obat hipertensi sebesar 65 persen dari harga neto apotek dan mewajibkan kelompok usaha Pfizer yang menjadi terlapor membayar denda Rp25 miliar.

Sedangkan Dexa Medica juga dinilai bersalah karena melakukan kartel penetapan harga dan dihukum membayar denda Rp20 miliar ke kas negara dan memerintahkan perusahaan farmasi nasional itu menurunkan harga Tensivask sebesar 60 persen dari harga neto apotek.

BERITA TERKAIT

Smartfren Bakal Gelar PUT III dan OWK IV

NERACA Jakarta - Pendanaan lewat pasar modal masih menjadi adalan beberapa perusahaan telekomunikasi, termasuk PT Smartfren Telecom Tbk (FREN). Guna…

Kepala Daerah se-Banten MoU APIP dan APH

Kepala Daerah se-Banten MoU APIP dan APH NERACA Serang - Kepala daerah se-Provinsi Banten melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU)…

ASEAN dan Kemiskinan

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo ASEAN yang kini menapaki 51 tahun ternyata…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kejaksaan Belum Maksimal Memburu Koruptor

Pengamat: Kejaksaan Belum Maksimal Memburu Koruptor  NERACA Jakarta - Kejaksaan harus lebih maksimal dan punya strategi kekinian dalam memburu buronan…

Kemendes PDTT Kerja Sama KPK Cegah Korupsi

Kemendes PDTT Kerja Sama KPK Cegah Korupsi NERACA Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan…

Pengamat: UU MA yang Baru Amanat Reformasi

Pengamat: UU MA yang Baru Amanat Reformasi   NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas…