MA Menangkan Pfizer dan Dexa Medica - Terkait Kartel Obat Hipertensi

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus kartel obat hipertensi yang ditudingkan kepada PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica. "Tolak," demikian amar putusan majelis kasasi yang dilansir dalam Info Perkara, Rabu.

Putusan perkara nomor register 294 K/PDT.SUS/2012 ini telah diputuskan pada 28 Juni 2012 oleh majelis hakim yang terdiri ketua Hakim Agung Valerine JL Kriekhoff didampingi anggota majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi dan Hakim Agung Nurul Elmiyah.

Dengan ditolaknya kasasi KPPU ini berarti menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan keberatan PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica atas keputusan KPPU yang menudiing melakukan kartel harga obat hipertensi jenis amplodipine besylate.

Menanggapi putusan MA ini, Public Affair & Legal Director PT Pfizer Indonesia Widya Buenastuti, di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkeyakinan apa yang dituduhkan oleh KPPU tidak benar.

Widya berharap putusan MA ini bisa menjadi hal positif bagi industri farmasi di Indonesia, karena sejak kasus ini berlangsung banyak pelaku memantau dan tidak berani melakukan kerjasama karena takut dituduh melakukan kartel. "Jadi putusan ini sangat positif bagi industri dan masyarakat Indonesia," kata Widya.

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai KPPU masih kurang bukti untuk menyatakan Pfizer Indonesia dan Dexa Medica melakukan kartel obat.

Permohonan keberatan ini diajukan setelah KPPU telah memutuskan bahwa memvonis Pfizer Indonesia dan Dexa Medica menjalankan praktik kartel harga obat hipertensi dan memerintahkan Pfizer menurunkan harga obat hipertensi sebesar 65 persen dari harga neto apotek dan mewajibkan kelompok usaha Pfizer yang menjadi terlapor membayar denda Rp25 miliar.

Sedangkan Dexa Medica juga dinilai bersalah karena melakukan kartel penetapan harga dan dihukum membayar denda Rp20 miliar ke kas negara dan memerintahkan perusahaan farmasi nasional itu menurunkan harga Tensivask sebesar 60 persen dari harga neto apotek.

BERITA TERKAIT

Aturan Angkutan Ekspor Malah Akan Rusak Cita-cita Jokowi

Aturan Angkutan Ekspor Malah Akan Rusak Cita-cita Jokowi NERACA Jakarta - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan…

Pengadaan Pesawat Garuda Disebut Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris

Pengadaan Pesawat Garuda Disebut Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris  NERACA Jakarta - Saksi menyebut pengadaan 10 pesawat Airbus A330 Garuda Indonesia…

Kemenkumham Canangkan Pembangunan Zona Integritas di BPSDM

Kemenkumham Canangkan Pembangunan Zona Integritas di BPSDM NERACA Depok, Jawa Barat - Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan pembangunan zona integritas…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

DPR Diminta Kaji Lagi Draf RUU Minerba

DPR Diminta Kaji Lagi Draf RUU Minerba   NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan DPR RI harus…

Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Penutupan Tambang Ilegal

Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Penutupan Tambang Ilegal NERACA Jakarta - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden…

KPK Akan Lelang Tiga Mobil dari Dua Tersangka Korupsi

KPK Akan Lelang Tiga Mobil dari Dua Tersangka Korupsi   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan…