Bapepam Diminta Patuhi Putusan MA - Kasus Eurocapital Peregrine Securities

Jakarta - Pengamat Pasar Modal Yanuar Rizky menegaskan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) harus taat dan patuh terhadap keputusan hukum, menyusul ditolaknya kasasi Bapepam-LK terkait gugatan pencabutan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS) dan dinyatakan bebas murninya Rudi Rusli (Komisaris Utama EPS) atas laporan pencemaran nama baik Bapepam, oleh Mahkamah Agung. "Sudah seharusnya (Bapepam) taat dan patuh pada hukum," ujar Yanuar saat dihubungi wartawan, Senin (16/07).

Sebelumnya, MA melalui putusan kasasinya telah menolak permohonan Bapepam-LK terkait gugatan atas surat pencabutan usaha EPS. Keputusan MA ini dibuat pada 28 Oktober 2011, dan pada 11 April 2012 MA juga memutus bebas murni Rudi Rusli dari dakwaan pencemaran nama baik atas laporan Bapepam-LK.

Yanuar menambahkan, Bapepam selaku instansi negara sudah seharusnya memberikan contoh tauladan menghormati dan mentaati hukum. "Jadi apapun isi dalam putusan itu, Bapepam harus patuh dan melaksanakannya," pungkas dia.

Peryataan sama juga dilontarkan oleh praktisi hukum, Suhardi Somomoeljono. Bahkan, ia mengatakan, dengan adanya penolakan itu, Bapepam selaku regulator pasar modal harus mencabut surat suspensi terhadap EPS. "Jadi EPS bisa kembali melakukan aktivitas usahanya. Jika ada upaya hukum Peninjauan Kembali atau PK, tak bisa menghalangi putusan kasasi tersebut," ujar Suhardi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) mengabulkan permohonan gugatan EPS. Majelis hakim PTUN menyatakan, surat keputusan Bapepam-LK tentang pencabutan usaha EPS tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar Undang Undang Pasar Modal dan Undang Undang Perseroan Terbatas.

Selain itu pada 4 juli 2012, MA juga memutus bebas murni Rudi Rusli dari dakwaan pemalsuan atas laporan Jodi Haryanto (ex Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat) karena hanya merupakan fitnah, rekayasa mafia hukum yg dilakukan oleh jodi haryanto dan kroninya.

BERITA TERKAIT

Komisi IX: Kasus Pabrik Ilegal PCC Tanggung Jawab Tiga Instansi

Komisi IX: Kasus Pabrik Ilegal PCC Tanggung Jawab Tiga Instansi NERACA Jakarta - Kasus ditemukannya pabrik ilegal PCC yang beroperasi…

UKM Orientasi Ekspor Diminta Manfaatkan Jasa Konsultasi Eximbank

    NERACA   Batam – Pemerintah mendorong kepada eksportir untuk masuk ke pasar non tradisional. Negara-negara tujuan ekspor non…

Masyarakat Diminta Tak Berspekulasi Mata Uang Digital

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi di mata…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua MPR RI - Penerapan Pancasila Perkuat HAM

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Penerapan Pancasila Perkuat HAM Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan penerapan nilai-nilai Pancasila…

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB NERACA Jakarta - Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dari Indonesia, yang merupakan bagian dari…

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC

SP JICT Pertanyakan Rencana Peralihan Operator RTGC NERACA Jakarta - Ketua Umum Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT)…