Bapepam Diminta Patuhi Putusan MA - Kasus Eurocapital Peregrine Securities

Jakarta - Pengamat Pasar Modal Yanuar Rizky menegaskan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) harus taat dan patuh terhadap keputusan hukum, menyusul ditolaknya kasasi Bapepam-LK terkait gugatan pencabutan usaha PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS) dan dinyatakan bebas murninya Rudi Rusli (Komisaris Utama EPS) atas laporan pencemaran nama baik Bapepam, oleh Mahkamah Agung. "Sudah seharusnya (Bapepam) taat dan patuh pada hukum," ujar Yanuar saat dihubungi wartawan, Senin (16/07).

Sebelumnya, MA melalui putusan kasasinya telah menolak permohonan Bapepam-LK terkait gugatan atas surat pencabutan usaha EPS. Keputusan MA ini dibuat pada 28 Oktober 2011, dan pada 11 April 2012 MA juga memutus bebas murni Rudi Rusli dari dakwaan pencemaran nama baik atas laporan Bapepam-LK.

Yanuar menambahkan, Bapepam selaku instansi negara sudah seharusnya memberikan contoh tauladan menghormati dan mentaati hukum. "Jadi apapun isi dalam putusan itu, Bapepam harus patuh dan melaksanakannya," pungkas dia.

Peryataan sama juga dilontarkan oleh praktisi hukum, Suhardi Somomoeljono. Bahkan, ia mengatakan, dengan adanya penolakan itu, Bapepam selaku regulator pasar modal harus mencabut surat suspensi terhadap EPS. "Jadi EPS bisa kembali melakukan aktivitas usahanya. Jika ada upaya hukum Peninjauan Kembali atau PK, tak bisa menghalangi putusan kasasi tersebut," ujar Suhardi.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi TUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) mengabulkan permohonan gugatan EPS. Majelis hakim PTUN menyatakan, surat keputusan Bapepam-LK tentang pencabutan usaha EPS tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar Undang Undang Pasar Modal dan Undang Undang Perseroan Terbatas.

Selain itu pada 4 juli 2012, MA juga memutus bebas murni Rudi Rusli dari dakwaan pemalsuan atas laporan Jodi Haryanto (ex Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat) karena hanya merupakan fitnah, rekayasa mafia hukum yg dilakukan oleh jodi haryanto dan kroninya.

BERITA TERKAIT

BEI Bilang Delisting Butuh Proses Panjang - Sikapi Kasus Bank of India

NERACA Jakarta- PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD) tengah meminta PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghapus sahamnya (delisting)…

Putusan MK Bukan Justifikasi Pembenaran Hak Angket

Putusan MK Bukan Justifikasi Pembenaran Hak Angket NERACA Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimny Usfunan menjelaskan…

BPKN Minta Keterangan BPOM Terkait Kasus Viostin

BPKN Minta Keterangan BPOM Terkait Kasus Viostin NERACA Jakarta - Koordinator Komisi Advokasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Mantan Ketua MK - Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan

Mahfud MD Mantan Ketua MK Pasal Penghinaan Parlemen Berlebihan Yogyakarta - Pakar Hukum Tatanegara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi…

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur

DPR: Proses Hukum Kecelakaan Proyek Infrastruktur NERACA Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta aparat Kepolisian memproses secara hukum kelalaian…

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3 NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17…