Persaingan antarbank tampaknya tidak lagi menjadi momok utama yang dihadapi para bankir dalam menghambat pertumbuhan industri perbankan di Indonesia. Namun lingkungan regulasi diduga akan menjadi hambatan bisnis perbankan di negeri ini. Padahal sejak dulu kala industri perbankan di mana pun di dunia, selalu sarat dengan regulasi untuk menjaga konsistensi prudential banking.

Kita merasa miris melihat hasil survei terhadap sejumlah bankir di negeri ini yang dilakukan PricewaterHouse-Coopers (PwC) baru-baru ini. Kalangan bankir beranggapan, selain masalah kuantitas regulasi, kejelasan (clarity) regulasi juga menjadi faktor yang dapat menghambat pertumbuhan perbankan.

Mereka paham bahwa regulasi dibutuhkan untuk prudential banking. Namun, bila berlebihan, dikhawatirkan malah berdampak negatif bagi pertumbuhan. Lingkungan regulasi dalam survei tersebut meliputi UU Perbankan, peraturan Bank Indonesia (PBI), peraturan perpajakan, dan interpretasi atas peraturan-peraturan tersebut dalam praktik.

Anehnya lagi, bankir kok mempertanyakan juga beberapa peraturan yang bersifat internasional seperti kepastian penerapan Basel 2 dan Basel 3, limitasi pemakaian data center di luar negeri, limitasi penjualan produk (terstruktur) luar negeri, serta peraturan perpajakan terkait dengan merger, pencadangan kerugian piutang, dan netralitas transaksi syariah.

Meski banyak pihak mengapresiasi langkah berani BI untuk mengadopsi pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 50 dan 55 tentang instrumen keuangan, banyak pengelola bank mempertanyakan tetap berlakunya pencadangan kerugian untuk komitmen yang belum dibukukan di neraca (off-balance sheet) seperti unused L/C dan aset yang diambil alih (foreclosed assets).

Meski sebagian besar bankir memprediksi pertumbuhan bisnis bank tahun ini cukup positif (digit ganda), pengaruh dorongan sektor UKM (31%), bisnis (25%), konsumsi (20%), pembiayaan mikro (18%), dan lainnya (6%) akan meningkatkan peran perbankan. Mereka lebih memilih ekspansi dengan membuka cabang baru (organic growth) ketimbang akuisisi (unorganic growth). Target pertumbuhan yang tinggi ternyata tidak membuat bankir merasa terancam dengan persaingan yang semakin ketat.

Tidak hanya itu. Kalangan bankir masih akan ngotot mempertahankan marjin bunga bersih (net interest margin-NIM) sekitar 6% seperti tahun lalu. Ini merupakan salah satu tingkat NIM tertinggi di dunia, bahkan untuk ukuran negara berkembang. Bandingkan dengan India dan China yang memiliki NIM sekitar 2%–2,5%.

Mengapa dunia perbankan dapat menikmati kemudahan ini? Jawabannya mungkin adalah bahwa para debitur masih merasa sumber dana bank merupakan satu-satunya sumber dana yang mudah dan tidak terbatas, sedangkan pasar modal masih belum banyak dilirik.

Para deposan juga belum terbiasa dengan cara investasi lain selain menabung di bank meski bunga menurun drastis dari beberapa tahun lalu. Dengan prediksi pertumbuhan tinggi dan NIM yang tinggi pula, tidak mengherankan bila kondisi perbankan sekarang oligopolistik yang berpotensi menjadi kartel.

Karena itu, kita mendukung langkah BI untuk terus konsisten menjaga bisnis perbankan yang sehat dan prudent di negeri ini, dengan menerbitkan regulasi yang cukup ketat, jika perbankan Indonesia mau sejajar dengan perbankan di Asia yang begitu efisien dan transparan. Memang bisnis perbankan sejatinya sarat dengan regulasi karena terkait reputasi dan menjaga kepercayaan di mata masyarakat.