Revisi Harga Gas Jadi Momentum Pembenahan Sektor Energi

NERACA

Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana pemerintah mengkaji ulang harga gas, bisa dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan di sektor energi. Terutama untuk mendorong upstrean, mindstream dan downstream bisnis gas.

“Momentum itu harus bisa mendorong sektor upstrem, midstream, downstream bergairah dalam bisnis gas di satu sisi. Tetapi dari sisi lain juga mempertimbangkan kemampuan industri sebagai pengguna gas. Bila harga gas terlalu tinggi untuk industri, tentu semua itu akan banyak dibebankan kepada konsumen,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, di Jakarta, Senin (25/6).

Menurut Tulus, saat ini efek paling kongkret terhadap masalah harga gas yang tinggi untuk sektor industri adalah konsumen akhir, yakni ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Dan kepentingan konsumen akhir seharusnya lebih diutamakan, bukan sebaliknya malah dikorbankan.

Harga gas yang ditetapkan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan diterima konsumen, kata Tulus, terlalu tinggi dan tidak adil, karena harga di hulu yang terbentuk seharga US$2-6 per mmbtu, sedangkan PGN menjual dengan harga US$10,2 per mmbtu. Padahal di pasar internasional, best practices margin gas trading hanya US$2 per mmbtu.

Rencana PGN untuk menaikan harga gas ke kalangan industri karena ada kenaikan harga di hulu tentu bisa dipahami. Namun proporsin kenaikanya tidak wajar, dalam kasus harga gas dari Conoco Philips (Lapangan Grisik) menaikkan harga US$1,85 menjadi US$5,6 per mmbtu. PGN kemudian menaikkan harga dari US$6,7 menjadi US$10,1 per mmbtu.

Lebih lanjut Tulus menyebut, fakta semacam itu menurut Tulus membuktikan terjadi praktek bisnis patgulipat di sektor hilir gas. Karena itu, pemerintah harus dengan tegas mereposisi peran ganda PT PGN , akan bermain di sisi mana, apakah sebagai transporter atau sebagai trader. Kalau tidak, tak hanya sektor industri yang dirugikan, tetapi juga konsumen akhir, yang ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Peran Ganda

Sementara itu Juru bicara BP Migas, Gde Pradnyana tidak menyangka PGN akan menetapkan kenaikan harga 55% untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Ia menduga, kenaikan yang terlalu tinggi akibat peran ganda PGN sebagai transporter dan trader.

“Sebagai transporter PGN membebankan kepada industri hilir atas biaya angkut atau toll fee. Sementara sebagai trader mereka membebankan kepada industri biaya keuntungan atau service cost kepada pembeli hilir,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mendesak PT PGN berhenti menikmati delta atau keuntungan besar dalam menjual gas. Kenaikan sebesar 55% dinilai terlalu besar.

“Investasi PGN membangun pipa-pipa sudah terbayar alias balik modal dengan delta margin yang besar pada masa lalu. Saat ini biarlah rakyat yang menikmati murahnya gas,” tegasnya.

Di sisi lain, Vice Presiden Comercial and Development Gas PT Pertamina Djohardi A. Kusumah, menyebut harga gas yang murah di hulu justru menghalangi pengembangan aset upstream yang berbiaya tinggi dan juga pengembangan infrastruktur.

“Bila di industri hulu tak ada insentif atau insentifnya kecil, bisa dipastikan KKKS yang kini memproduksi gas tak akan mau menjual gasnya untuk domestik. Mereka akan memilih untuk ekspor, karena lebih menjanjikan keuntungan,” paparnya.

Insentif harga gas di industri hulu, kata Djohari juga bisa untuk menekan impor gas, yang harganya jauh lebih mahal bila dibanding dengan insentif harga gas di sektor Hulu. Contohnya harga gas di sektor hulu US$7 per mmbtu. Jauh lebih murah bila dibanding impor gas dari Amerika.

Djohari menyebut harga gas di Amerika Serikat US$3 per mmbtu, biaya regasifikasi US$3 per mmbtu dan biaya angkut US$4 per mmbtu, atau sekitar US$10 miliar. “Karena itu penetapan harga gas harus adil dan proporsional, karena dari harga inilah bisa untuk menata bisnis gas di Indonesia,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Kenaikan Harga BBM Dianulir, Cermin Buruknya Manajerial Pemerintah

Oleh: Zainal C. Airlangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan Jokowi ini…

Pemkot Palembang Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga

Pemkot Palembang Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memperluas jaringan gas bumi untuk rumah…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sektor Pertanian - Produksi Hortikultura di Pekarangan Perkuat Ketahanan Pangan

  NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian mendorong pemanfaatan pekarangan secara optimal untuk menghasilkan pangan yang cukup seperti cabai dan sayur-sayuran…

Perusahaan Jepang Berminat Rekrut Pekerja RI

NERACA Jakarta – Sedikitnya 20 perusahaan asal Jepang berminat merekrut pekerja asal Indonesia dengan mengikuti Japan Career Expo dan University…

Kualitas Tingkat Rendemen Gula Nasional Perlu Ditingkatkan

NERACA Jakarta – Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan produktivitas gula nasional. Salah satunya adalah perlunya peningkatan nilai…