Revisi Harga Gas Jadi Momentum Pembenahan Sektor Energi

NERACA

Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana pemerintah mengkaji ulang harga gas, bisa dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan di sektor energi. Terutama untuk mendorong upstrean, mindstream dan downstream bisnis gas.

“Momentum itu harus bisa mendorong sektor upstrem, midstream, downstream bergairah dalam bisnis gas di satu sisi. Tetapi dari sisi lain juga mempertimbangkan kemampuan industri sebagai pengguna gas. Bila harga gas terlalu tinggi untuk industri, tentu semua itu akan banyak dibebankan kepada konsumen,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, di Jakarta, Senin (25/6).

Menurut Tulus, saat ini efek paling kongkret terhadap masalah harga gas yang tinggi untuk sektor industri adalah konsumen akhir, yakni ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Dan kepentingan konsumen akhir seharusnya lebih diutamakan, bukan sebaliknya malah dikorbankan.

Harga gas yang ditetapkan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan diterima konsumen, kata Tulus, terlalu tinggi dan tidak adil, karena harga di hulu yang terbentuk seharga US$2-6 per mmbtu, sedangkan PGN menjual dengan harga US$10,2 per mmbtu. Padahal di pasar internasional, best practices margin gas trading hanya US$2 per mmbtu.

Rencana PGN untuk menaikan harga gas ke kalangan industri karena ada kenaikan harga di hulu tentu bisa dipahami. Namun proporsin kenaikanya tidak wajar, dalam kasus harga gas dari Conoco Philips (Lapangan Grisik) menaikkan harga US$1,85 menjadi US$5,6 per mmbtu. PGN kemudian menaikkan harga dari US$6,7 menjadi US$10,1 per mmbtu.

Lebih lanjut Tulus menyebut, fakta semacam itu menurut Tulus membuktikan terjadi praktek bisnis patgulipat di sektor hilir gas. Karena itu, pemerintah harus dengan tegas mereposisi peran ganda PT PGN , akan bermain di sisi mana, apakah sebagai transporter atau sebagai trader. Kalau tidak, tak hanya sektor industri yang dirugikan, tetapi juga konsumen akhir, yang ditandai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Peran Ganda

Sementara itu Juru bicara BP Migas, Gde Pradnyana tidak menyangka PGN akan menetapkan kenaikan harga 55% untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Ia menduga, kenaikan yang terlalu tinggi akibat peran ganda PGN sebagai transporter dan trader.

“Sebagai transporter PGN membebankan kepada industri hilir atas biaya angkut atau toll fee. Sementara sebagai trader mereka membebankan kepada industri biaya keuntungan atau service cost kepada pembeli hilir,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mendesak PT PGN berhenti menikmati delta atau keuntungan besar dalam menjual gas. Kenaikan sebesar 55% dinilai terlalu besar.

“Investasi PGN membangun pipa-pipa sudah terbayar alias balik modal dengan delta margin yang besar pada masa lalu. Saat ini biarlah rakyat yang menikmati murahnya gas,” tegasnya.

Di sisi lain, Vice Presiden Comercial and Development Gas PT Pertamina Djohardi A. Kusumah, menyebut harga gas yang murah di hulu justru menghalangi pengembangan aset upstream yang berbiaya tinggi dan juga pengembangan infrastruktur.

“Bila di industri hulu tak ada insentif atau insentifnya kecil, bisa dipastikan KKKS yang kini memproduksi gas tak akan mau menjual gasnya untuk domestik. Mereka akan memilih untuk ekspor, karena lebih menjanjikan keuntungan,” paparnya.

Insentif harga gas di industri hulu, kata Djohari juga bisa untuk menekan impor gas, yang harganya jauh lebih mahal bila dibanding dengan insentif harga gas di sektor Hulu. Contohnya harga gas di sektor hulu US$7 per mmbtu. Jauh lebih murah bila dibanding impor gas dari Amerika.

Djohari menyebut harga gas di Amerika Serikat US$3 per mmbtu, biaya regasifikasi US$3 per mmbtu dan biaya angkut US$4 per mmbtu, atau sekitar US$10 miliar. “Karena itu penetapan harga gas harus adil dan proporsional, karena dari harga inilah bisa untuk menata bisnis gas di Indonesia,” imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Bank Syariah Mandiri Siapkan IPO di 2019 - Dinilai Momentum Tepat

NERACA Jakarta – Menyusul beberapa bank syariah yang sudah go public atau mencatatkan sahamnya di pasar modal lewat penawaran umum…

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak  NERACA Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi capaian pendapatan dari sektor…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Industri Sawit RI-India Jalin Kerjasama Produksi

NERACA Jakarta – Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), The Solvent Extractors' Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL) menandatangani…

Strategi Niaga - Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

BPPSDMP Kementan Terus Ikhtiar Cetak Wirausaha Pertanian

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengambil langkah strategis dengan penyediaan sumber daya…