Tidak Rasional Single Operation KRL

Pemberlakuan sistem single operation KRL mulai 1 April 2011, yang menghapuskan semua jenis KRL Ekspres termasuk KRL Pakuan dan KRL Bekasi Ekspres, sehingga semua kereta jenis KRL akan berhenti di setiap stasiun, menurut hemat kami, sangat tidak rasional dan merugikan konsumen.

Pasalnya, selama ini pengguna jasa KRL Ekspres merasa tertolong dengan kecepatan waktu tempuh yang lebih cepat dengan harga yang terjangkau, dan wajar jika lebih mahal dari KRL AC Ekonomi. Artinya, manajemen PT KCJ seharusnya memperbaiki sistem perjalanan agar jadwal bisa dipatuhi dengan tepat.

Bukan mengacak-acak operasional KRL Ekspres yang sejauh ini dari sisi finansial tidak merugikan manajemen PT KCJ. Ini terbukti dari penuhnya penumpang pada jam sibuk setiap hari, dan PT KCJ sejatinya menghargai kebebasan penumpang untuk memilih jenis KRL yang dinaikinya.

Terus terang kami keberatan dengan pemberlakuan sistem single operation ini, karena sudah memangkas hak konsumen dalam menentukan pilihan sarana perjalanan menggunakan transportasi publik yang dikelola negara.

Yanto Budiman

Email: yantob36@yahoo.com

BERITA TERKAIT

BI Sebut Penyesuaian Bunga Tidak Mengacu ke The Fed - Bunga Acuan Naik

    NERACA   Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan keputusan bank sentral untuk menyesuaikan…

BIN Bebaskan Ormas Deklarasi Asal Tidak Langgar UU

Jakarta-Jurubicara Badan Intelijen Negara (IN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, data terkait berita "BIN : 41 Masjid Di Lingkungan Pemerintah Terpapar…

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah

Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah NERACA Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan bahwa karakteristik pasar perumahan untuk ekspatriat…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menguak Dalang Pelaku Pentas Politik

   Oleh: Nadia Permatasari, Alumni HMI Gerakan aksi 212 yang terjadi tahun lalu merupakan gerakan massa umat muslim secara masif…

Mewujudkan Industri 4.0 Lewat Peningkatan Mutu SDM

Oleh: Muhammad Razi Rahman Presiden Joko Widodo, dalam salah satu upayanya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, juga telah menetapkan…

Rendahnya Komitmen Kepala Daerah Adopsi Sistem Cegah Korupsi

Oleh: Roy Salam, Direktur Indonesia Budget Center Kepala Daerah memang rentan melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan…