DPR Sarankan 6 Ringankan Fiskal

DPR Sarankan 6 Ringankan Fiskal

Jakarta – Akibat postur APBN yang tak ideal, sebagai akibat melonjaknya harga minyak dunia. Sehingga meningkatkan anggaran subsidi dan berdampak pada tekanan fiskal. “Ada enam cara untuk mengantisipasi tekanan fiskal akibat melonjaknya anggaranuntuk subisidi,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis di Jakarta,19/6

Cara pertama mengantisipasi tekanan fiskal, lanjut Harry, mengkaji kebijakan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini menempatkan sektor perdagangan besar dan eceran sebagai faktor utama. “DPR akan mendesak agar plafon KUR hanya ditujukan kepada sektor produktif terutama sektor pertanian, industri pengolahan dan konstruksi,” jelasnya.

Langkah kedua, pemerintah perlu meninjau sumber-sumber pendapatan diluar pajak yakni pendapatan bunga. “Saya meyakini apabila pendapatan ini dikelola secara transparan dan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka beban APBN untuk pembiayaan KL dapat ditekan,” tambahnya.

Langkah ketiga, tukas dia, penerapan reward and punishment harus jelas dan terarah acuan kinerjanya.”Aturan punishment harus dilaksanakan dengan tegas, terutama satker-satker yang berhubungan dengan sumber penerimaan negara yang strategis seperti pajak,” katanya.

Keempat, ungkap dia, dalam menstimulasi investasi, pemerintah harus menggeser anggaran yang tidak produktif ke anggaran yang produktif yaitu belanja modal. “cara yang efektif adalah pengalihan dari belanja pegawai dan belanja barang ke arah belanja modal,” cetusnya.

Kelima adalah pemerintah perlu menetapkan distribusi produksi komoditas berdasarkan skala usaha dalam MP3EI. Hal ini menurut Harry sangat penting dilakukan mengingat skala UMKM seringkali luput dari perhatian. Dan yang terakhir, ia mengharapkan Bank Indonesia (BI) segera melakukan evaluasi terkait kebijakan suku bunga kredit khususnya kredit modal kerja dan investasi. **bari

BERITA TERKAIT

Cegah Flu Unta Meluas, WHO Sarankan Hindari Kontak Langsung

Menanggapi viralnya video Bachtiar Nasir yang meminum air kencing unta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes mengungkapkan risiko terjangkit penyakit…

DPR: Penyelesaian RUU Prolegnas Utamakan Asas Proporsionalitas

DPR: Penyelesaian RUU Prolegnas Utamakan Asas Proporsionalitas NERACA Jakarta - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU)…

DPR Lanjutkan Pembahasan 21 RUU Prioritas

DPR Lanjutkan Pembahasan 21 RUU Prioritas NERACA Jakarta - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan institusinya akan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Konsumen FMCG Mulai Perhatikan Media Digital

      NERACA   Jakarta – Perusahan riset Kantar Worldpanel menyatakan bahwa lanskap media di Indonesia telah mengalami perubahan.…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…