ATPM Prediksi Penjualan Mobil Bakal “Rontok” di 2012 - Imbas Kenaikan Uang Muka 30%

NERACA

Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) cemas penjualan Xenia dan Sirion akan “rontok” akibat pemberlakuan peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan uang muka pembayaran minimal 30%. Maklum selama ini pembeli mobil tersebut sebagian besar melalui kredit. Sebesar 70% penjualan merupakan kredit dan yang paling banyak adalah mobil Multi Purpose Vehicle (MPV) murahs eperti Xenia dan Sirion.

"Dengan kenaikan uang muka maka penurunan pasti terjadi. Hanya saja belum bisa kami prediksi sekarang. Sementara penjualan Gran Max tetap akan stabil. Pangsa Gran Max lebih banyak perusahaan," kata Direktur Pemasaran ADM Amelia Tjandra di Jakarta, Senin (11/6).

ADM bukan satu-satunya produsen otomotif yang khawatir. PT Toyota Astra Motor juga mengkhawatirkan penjualan Avanza akibat beleid Bank Indonesia itu. Direktur Utama TAM Johny Darmawan memperkirakan, penjualan Avanza akan turun 20% hingga 30% dalam dua atau tiga bulan ke depan. Teddy Irawan, Vice President Director National Sales and Promotion PT Nissan Motor Indonesia juga menyatakan bahwa khawatir dengan penjualan Livina waktu ke depannya.

Toyota dan Daihatsu berharap adanya kebijakan yang dapat mempermudah konsumen dari perbankan sebagai pemberi kredit. Tidak hanya itu, keduanya juga berharap agar regulator dapat menjaga nilai tukar rupiah. "Jangan sampai setelah uang muka naik, harga juga jadi naik karena rupiahnya anjlok. Hal tersebut akan membebani konsumen dan menyulitkan penjualan," kata Amelia.

Tidak hanya penjualan mobil, kebijakan ini juga bakal membuat bisnis suku cadang otomotif ikut lesu. Aturan itu tidak hanya mengancam target penjualan mobil sebesar 1 juta unit di tahun 2012, tetapi juga bakal memukul telak kinerja industri suku cadang otomotif secara menyeluruh, terutama industri sparepart skala kecil dan menengah.

Hal itu diakui oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Euis Saedah. Dia juga mengungkapkan, aturan LTV tersebut saat ini nyata-nyata telah membuat gerah sebagian pelaku usaha IKM di bidang otomotif. Karena, belum sampai kebijakan itu diterapkan, pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sudah ramai-ramai mengurangi pesanan kepada mereka.

Sebagai contoh, imbuh Euis, pelaku IKM yang membuat helm, beberapa waktu lalu sebelum ada regulasi DP 30% untuk kredit kendaraan bermotor mencuat, telah menargetkan penjualan helm sebanyak 50 ribu unit per bulan. “Namun saat ini hanya menargetkan 30 ribu sampai 40 ribu unit saja. Ini menandakan DP 30% tersebut sudah berdampak ke sektor IKM otomotif sebesar 20%,” ujar Euis.

Menurut dia, penurunan permintaan suku cadang tersebut bisa dipastikan merembet ke masalah tenaga kerja. Sebabnya, para produsen akan menghemat semua biaya produksi agar IKM tetap selamat. Untuk itu, Euis mengaku pihaknya dan Koperasi Industri Komponen Otomotif (KIKO) serta ATPM segera duduk bersama untuk mengatasi masalah penurunan permintaan tersebut.

Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto berpendapat, kenaikan LTV itu pasti akan mengurangi kemudahan masyarakat untuk membeli motor dan akan berdampak kepada penjualan otomotif secara keseluruhan. “Produsen yang menjadi korban juga harus dicarikan alternatif secepatnya. Orang biasanya DP motor hanya Rp500 ribu, sekarang dengan adanya peraturan BI itu batas wajib DP menjadi Rp3 juta kalau harga motornya Rp14-15 juta,” ujar Suryo.

Akan tetapi, menurut dia, pemerintah harus cepat tanggap, dan memikirkan alternatif dari kondisi ini, karena masyarakat membeli kendaraan bermotor pribadi dengan alasan tidak adanya pendukung transportasi untuk beraktivitas. “Maksud yang saya katakan tadi jangan melihat dari satu sisi saja. Rakyat kan beli motor untuk transportasi, kalau nggak pake motor, pake apa sekarang yang tinggal di pelosok-pelosok sana. Kalau itu dipersulit, kasihlah alternatif yang kita kembangkan. Trasnportasi masal misalnya kereta bawah tanah, monorel, bus dengan kapasitas besar, kita harus cepat membangun itu harus dicarikan alternatif secepatnya,” tambah Suryo.

Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta mengatakan, kenaikan uang muka kredit itu niscaya akan membebani konsumen menengah ke bawah. Mungkin, kata Arif, aturan itu bagus dari aspek kehati-hatian, tetapi tentu saja menyakitkan bagi rakyat. Selain itu, kebijakan tersebut kurang tepat mengingat aturan itu berimbas pada masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan sebagai konsumen kendaraan bermotor.

Karena itu Arif menyarankan BI untuk mempertimbangkan kembali aturan tersebut. “Mereka yang kredit motor itu kan ingin segera sampai ke tempat kerjanya. Sedangkan gajinya cuma Rp 2 juta. Itu juga yang harus dipertimbangkan oleh BI. Aspek kehati-hatian dalam rangka untuk perbankan memang perlu. Tapi, masalah kemampuan masyarakat juga harus dipertimbangkan,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

Lagi, ICDX Bakal Luncurkan Kontrak Baru - Geliat Transaksi Bursa Komoditi

NERACA Jakarta – Dorong pertumbuhan transaksi di bursa komoditi, Indonesia Commodity & Derivative Exchange atau ICDX dalam waktu dekat bakal…

Kelola Reksadana Bakal Tembus Rp 500 Triliun

NERACA Jakarta – Selalu masih ada keyakinan pasar saham akan kembali pulih dan juga pasar obligasi menjadi alasan bagi sebagian…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Strategi Niaga - Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

BPPSDMP Kementan Terus Ikhtiar Cetak Wirausaha Pertanian

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) mengambil langkah strategis dengan penyediaan sumber daya…

Terkait Industri Otomotif - Presiden Perlu Pimpin Langsung Peralihan ke Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memimpin langsung program peralihan kendaraan konvensional berbahan bakar…