NERACA

Jakarta - Pelayaran kawasan perbatasan minim akan fasilitas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan transportasi laut di kawasan perbatasan terutama daerah Tarakan dan Nunukan menuju Tawaw-Malaysia untuk beraktivitas dan melakukan kegiatan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi menuturkan, jumlah transportasi laut yang menghubungkan Tarakan dan Nunukan belum memenuhi kebutuhan kapasitas yang diharapkan.

“Speedboat yang sekarang tersedia hanya 7 unit dengan kapasitas 40 orang setiap kapalnya, sedangkan idealnya harus ada 20 unit dengan kapasitas sedikitnya 60 orang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penumpang sekitar 100 ribu orang setiap bulannya,” ujar Endang melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, akhir pekan lalu.

Pihaknya mengaku telah melakukan penambahan dengan pengadaan beberapa speedboat yang telah beroperasi namun tetap belum bisa menampung dengan optimal. Menurut Endang, dari kalangan swasta telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan itu, namun sering menemui hambatan perizinan dari pemerintah daerah. “Bila pemerintah belum bisa memenuhi pengadaan fasilitas transportasi di kawasan perbatasan, pihak swasta bisa melakukannya asalkan perizinannya dipermudah,” imbuh Endang.

Sejauh ini, lanjut Endang, sudah ada pengkajian yang dilakukan baik oleh Kementerian-kementerian terkait maupun Badan Nasional yang berfokus pada pengembangan perbatasan. Hanya saja kebijakan-kebijakan yang ada saat ini harus mendukung sasaran-sasaran dan kebutuhan spesifik yang ada di wilayah perbatasan.

“Kajian dan pemetaannya memang sudah ada di pemerintah, hanya tinggal implementasinya yang harus terarah dan spesifik, seperti yang di Tarakan dan Nunukan yang memang memerlukan sarana transportasi laut yang memadai. Oleh karenanya, pengadaan fasilitas itu harus dapat segera dipenuhi agar daerah perbatasan berkembang tidak hanya kegiatan sosialnya saja tetapi juga ekonominya,” jelasnya.

Terhambat Izin

Pihaknya juga menyayangkan dengan tidak adanya aktivitas pelabuhan di daerah Nunukan, yang sudah 3 tahun lalu selesai dibangun dengan APBN tidak termanfaatkan sebagaimana mestinya karena lagi-lagi terhambat perizinan pengelolaan. “Pelabuhan di daerah Nunukan sudah 3 tahun tidak beroperasi, padahal pembangunannya sudah selesai dengan menggunakan APBN. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, ya berarti pembangunannya mubazir (sia-sia),“ ungkap Endang.

Menurut informasi yang diterima, kata Endang, izin operasi pelabuhan harus dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Sebagaimana tertera dalam UU Pelayaran yang menyatakan bahwa pelabuhan tidak harus dikelola oleh Pelindo, tetapi bisa dilakukan oleh pihak swasta melalui persetujuan Pemerintah Daerah dan Kementerian Perhubungan. “Jika kewenangannya ada pada mereka, para pelaku usaha berharap diberikan kemudahan dalam pengelolaan pelabuhan agar pemanfaatannya bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Endang juga mengingatkan agar kebijakan yang ada harus dapat mengefektifkan peran pemerintah dan swasta dalam bersama-sama membangun kawasan perbatasan. Pihaknya juga mengharapkan agar kebijakan sektor-sektor Kementerian yang terkait dapat terintegrasi secara terpadu ke arah percepatan pembangunan perbatasan “Jika perizinanya mudah, maka swasta pun bisa all out melakukan investasi di sana,” pungkasnya.