NERACA

Jakarta---Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengatakan proses pelunasan pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo terus berlangsung. Kini tinggal 4000 berkas yang secara bertahap diselesaikan. “Dari 13 ribu berkas tanah, rumah, atau sawah, masih tersisa sekitar 4 ribu berkas lagi yang secara bertahap akan segera dilaksanakan skema jual belinya. Dana yang telah dihabiskan untuk proses ini lebih dari 7 triliun rupiah,” kata Kahumas BPLS,  Achmad Khusairi di ketika menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis,7/6

Lebih jauh Achmad Khusairi minta semua pihak menghargai itikad baik keluarga Bakrie melunasi sebagian proses jual-beli tanah milik warga terdampak Lumpur Lapindo. "Pelunasan pembayaran kepada korban lumpur dilakukan keluarga Bakrie, meskipun secara putusan hukum PT Lapindo telah dinyatakan tidak bersalah. Ini tetap harus diapresiasi walau dalam penyelesaianya ada juga kendala," tambahnya

Dijelaskan, Achmad, keluarga Bakrie telah melakukan pembayaran jual-beli tanah, rumah, dan dan sawah yang terkena dampak senilai 10 kali lipat dari harga. Dari komitmen yang telah direaliasasi itu menunjukkan keseriusan dan komitmen keluarga Bakrie. "Ada iktikad baik yang diperlihatkan Nirwan Bakrie selaku perwakilan keluarga Bakrie. BPLS berharap ini bisa terus terjaga dan terealisasi," ucapnya.

Selain itu, Achmad  menambahkan, perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi semacam prasasti bagi para korban peristiwa Lumpur Lapindo, akan semakin baik ketika semua proses jual-beli dan penyerahan sertifikat kepada warga telah selesai. "Dunia dan harapan baru yang dibangun keluarga Bakrie untuk korban lumpur ini terlihat cukup baik dari sisi sosial kemasyarakatan maupun konstruksi bangunan yang ada di perumahan," paparnya

Secara terpisah, mantan anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) Bambang Wuryanto, mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah bagaimana upaya menyelamatkan warga yang terkena dampak bencana Lumpur Lapindo.

Bambang menjelaskan, dalam rekomendasinya, TP2LS pernah menyampaikan bahwa pemerintah perlu menangani upaya relokasi infrastruktur yang terkena dampak luapan lumpur panas. Relokasi itu bertujuan menggantikan infrastruktur lama yang tidak lagi bisa dipakai akibat terendam Lumpur Lapindo. "Ada dua soal, pertama korban lumpur yang masuk dalam peta terdampak. Upaya penggantian fasilitas milik para korban di dalam peta terdampak mengikuti ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden dan itu menjadi kewajiban PT Lapindo Brantas," tutur Bambang.

Senada dengan Bambang, Budayawan Arswendo Atmowiloto mengatakan bahwa ada propaganda politik berbasis kepentingan pihak tertentu untuk menjatuhkan pihak lain melalui isu lumpur, dan hal ini sangat kontraproduktif. "Masalah yang paling mendasar adalah, apakah kasus semburan lumpur itu akibat dari bencana alam ataukah murni kesalahan pihak perusahaan dalam melakukan pengeboran. Lantas, solusi bagi masyarakat yang menjadi korban itu seperti apa. Saya kira, masyarakat akan bisa memahami letak persoalannya jika itu yang disampaikan," kata Arswendo. **cahyo