NERACA

Jakarta – Tata kelola bahan baku untuk industri pemindangan ikan dinilai bermasalah. Hal ini terlihat jelas dari distribusi bahan baku ikan hasil impor yang periizinannya berada di  tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak sesuai dengan wilayah edar yang seharusnya.

Asosiasi Pengusaha Pemindangan Ikan Tradisional (Appintra) mengaku melihat belasan kontainer yang berisi ikan impor yang masuk ke pelabuhan di Jakarta, tapi dipasarkan di Medan. “Di lapangan, ikan impor itu tidak sesuai wilayah edarnya. Kita masih melihat, ikan impor yang masuk Jakarta dipasarkan ke Medan. Jumlahnya mencapai 15 kontainer,” kata Ketua Appintra Joko Cahyo Purnomo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/6).

Selain itu, tambah Joko, anggota pemindang tradisional juga menemukan dua kontianer ikan impor yang seharusnya untuk wilayah Jawa Barat, justru masuk ke Jawa Tengah. Itu sebabnya, rekomendasi penghentian impor dari Asosiasi Pengusaha Pindang Ikan Indonesia (Appikando) kepada KKP sangat “mencurigakan”. Alasannya,  asosiasi tersebut justru sibuk mengurus importasi ikan daripada mengembangkan pindang olahan di daerah.

“Appikando itu ngomong penghentian impor ikan buat siapa? Asosiasi pemindang kan bukan asosiasi importir, apa urusanya Appikando merekomendasikan penghentian impor. Ada datanya nggak? Apakah mereka menghitung volume impor dan kebutuhan di lapangan,” jelas Joko.

Menurut dia, fakta di lapangan menunjukkan, para pemindang tradisional di Jawa Tengah masih mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku ikan pindang. Kondisi itu terjadi di Juana dan Cilacap. Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan izin impor khususnya untuk ikan salem yang tidak diproduksi di Indonesia.

Dia juga menjelaskan, pihaknya yang menaungi pemindang tradisional itu selama ini berjalan sendiri tanpa pembinaan dan bantuan permodalan dari pemerintah, dalam hal ini KKP. Dan ironisnya, industri olahan pindang kesulitan mendapatkan bahan baku dari lokal maupun impor. Kebutuhan rata-rata sebesar 50 ton perhari, biasanya hanya terpenuhi 10-20 ton atau sekitar 20%.

Stop Impor

Sebelumnya Appikando mendesak KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sebagai pemegang izin impor untuk mengehentikan sementara impor bahan baku untuk industri pemindangan sampai pihaknya kelar melakukan evaluasi atas realisasi impor yang dinilai mengandung sejumlah hal yang perlu dikoreksi.

Appikando berpandangan, pembukaan keran impor bahan baku oleh pemerintah mengetengahkan beberapa hal yang mesti dicermati.  Pertama, adanya perkembangan harga ikan impor yang sudah makin mendekati harga ikan lokal dalam negeri. Kedua, terjadinya persaingan harga antar perusahaan importir yang makin tidak sehat. Ketiga, adanya indikasi kuat penyalahgunaan kuota impor yang telah diberikan. Keempat, prediksi musim panen ikan yang diperkirakan akan terjadi pada Juli 2012.

Ketua Umum Appikando E. F. Hamidy mengatakan, lewat desakan pada pemerintah untuk menutup keran impor ikan untuk sementara, pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan bisa secara lebih optimal melakukan pengawasan kebijakan importasi ikan. “Kita kepingin semua seluruh stakeholder, ya pemerintah ya kita pemindang, sama-sama mengawasi di lapangan. Jangan sampai peruntukan pindang jatuh ke pasar tradisional. Nanti itu akan bersinggungan dengan nelayan yang riil di masyarakat. Itu yang kita hindari. Supaya jangan jatuh ke pasar tradisional,” jelas Hamidy, pekan lalu.

Terkait dengan desakan itu, Hamidy mengatakan, Appikando telah menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen P2HP. Permintaan penghentian sementara keran impor itu juga dimaksudkan untuk mengecek potensi penyimpangan dan sistem importasi yang mesti dibenahi. “Kan pemerintah mengeluarkan izin. Di samping Appikando, ada juga pemerintah memberikan kuota impor ke canning, ke pengalengan ikan. Itu harus transparan pemerintah. Berapa yang jatuh ke canning, berapa yang ke pindang,” terangnya.

Hal tersebut, lanjut Hamidy, bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pengusaha, nelayan, dan pemerintah sebagai regulator. Selain itu, transparansi data mengenai kuota impor juga terkait dengan tanggung jawab pengawasan. “Tanggung jawabnya sekian. Katakanlah 10 ribu ton, dimana saja distribusinya, dan kita akan awasi. Ada himbauan kepada Dirjen P2HP yang punya kewenangan untuk memberikan kuota impor. Itu kita memberikan data berapa yang diberikan kepada pengalengan dan kepada kita. Kita datanya sekian, dan distop dulu impornya,” tegasnya.

Hamidy berulangkali menggarisbawahi, dorongan penghentian keran impor hanya bersifat sementara. “Ini kan sementara, kita evaluasi. Karena tadi, kita itu dari Appikando, jangan sampai nelayan menganggap kita membela impor. Bukan. Kita itu sebenarnya tidak peduli ikan datang dari luar negeri, tidak peduli datang dari nelayan lokal. Yang penting pemindangan bisa berjalan. Tugas Appikando adalah menjaga supaya stok bahan baku ada dan harga supaya tetap di bawah harga ayam supaya pemindang bisa tetap laku di pasar. Tugas Appikando yang utama adalah itu,” tandas Hamidy.

Lebih jauh dia mengutarakan, Appikando bersama pemangku kepentingan lainnya ingin membenahi stok ikan nasional. “HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) protes ke kita, kenapa impor diizinkan. Saya bilang, HNSI tidak bisa menyiapkan stok di dalam negeri. Intinya saya bilang kalau kita sama-sama impor masih beredar. Ini stok ikan nasional harus dibenahi. Akar masalahnya adalah, ketika panen raya di sentra-sentra ikan, itu daya dukung cold storage atau air blast tidak cukup dengan ikan pada saat panen raya,” ujarnya.