Industri Kertas Harus Gunakan Maksimum 5% Kayu Residu - Cegah Kerusakan Hutan

NERACA

Jakarta – Industri pulp and paper harus mempunyai road map yang jelas karena sangat rentan mempengaruhi hutan Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan akan mendorong rencana Asian Pulp and Paper (APP) 
untuk
 tetap
 menggunakan
 maksimum
 5 % 
kayu 
residu 
dan 
kayu limbah 
dari 
sumber 
legal.

Menurut Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati Kementerian
 Kehutanan, pemerintah akan mewajibkan perusahaan pulp dan kertas seperti APP untuk
 menggunakan kayu residu dan kayu limbah
dari
pengembangan hutan tanaman di hutan yang
 telah terdegradasi dan
hutan bekas tebangan (LOA) dalam rantai pasokannya. “Karena ini adalah penggunaan yang paling baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Sangat penting bagi
 komunitas global untuk mengerti bahwa ini bukan ‘pembukaan hutan alam’,” jelas Darori di Jakarta, Selasa (5/6).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida, dengan memberlakukan standar internasional Hutan Bernilai Konservasi Tinggi atau High Conservation Value Forest (HCVF) dapat memberikan produk dengan nilai integritas lingkungan dan sosial tinggi kepada pemangku kepentingan.

“Harus diakui kita mempunyai lahan yang subur dengan lokasi strategis di kawasan tropis. Apabila tidak dilakukan konservasi, maka akan berdampak buruk juga terhadap kelangsungan industri yang kami miliki,” ujarnya.

Menurut Liana, produksi pulp dan kertas Indonesia berpotensi mengungguli negara-negara penghasil hutan tanaman produktif seperti Brazil, Amerika Serikat, bahkan China. Hingga kini, produksi pulp Indonesia telah mencapai 6,9 juta ton per tahun, dan kertas yang diproduksi sebesar 11,5 juta ton per tahun.

Meski konsep HCVF pada awalnya didesain dan diaplikasikan untuk pengelolaan hutan produksi, dengan cepat konsep ini menjadi populer dan digunakan dalam berbagai konteks yang lain. Di sektor publik, HCVF digunakan dalam perencanaan pada tingkat nasional dan propinsi, antara lain di negara-negara seperti Bolivia, Bulgaria dan Indonesia. Di sektor sumber daya terbaharui, HCVF digunakan sebagai alat perencanaan untuk meminimalisasi dampak-dampak ekologi dan sosial yang negatif dalam industri yang menggunakan lahan hutan.

Managing Director Sustainability APP Aida Greenbury mengatakan kebijakan HCVF akan segera dilaksanakan. APP akan menghentikan sementara pembukaan hutan selama penilaian HCVF per tanggal 1 Juni 2012 dan akan meninjau serta mengevaluasi kembali perjanjian kerja dengan para pemasok, apabila penilaian HCVF ini tidak dilakukan.

“Kami akan memulai sebuah program yang besar untuk memastikan bahwa pelanggan kami mendapatkan produk dengan nilai integritas lingkungan dan sosial yang tinggi, dan untuk memastikan pencapaian visi bersama kepada komunitas global,” ujarnya.

Terkait dengan rencana ekspansi APP dimasa akan datang, Aida menambahkan bahwa dari sisi bisnis pihaknya selalu mencari peluang baru dan memastikan kebijakan perlindungan hutan alam yang baru ini akan berlaku di semua unit pabrik dan berbagai kegiatan ekspansi perusahaan.

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Cegah Pilkada Dari Politik Uang

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Cegah Pilkada Dari Politik Uang Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta semua kalangan…

Pertambangan Rakyat di Lebak Cegah Urbanisasi

Pertambangan Rakyat di Lebak Cegah Urbanisasi NERACA Lebak - Pertambangan rakyat di Kabupaten Lebak, Banten, mampu mencegah urbanisasi masyarakat pedesaan…

“Bale Juroeng - Jaga Kelestarian Hutan Mangrove

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peranan penting…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Eks Penangkap Benih Lobster di Lombok Panen Rumput Laut

NERACA Lombok- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diwakili Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, bersama-sama dengan pembudidaya rumput laut penerima…

Tahun 2018 - KKP Tetap Fokus Dukungan Pada Pembudidaya Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap akan prioritaskan program dukungan langsung bagi pembudidaya ikan dalam pagu indikatif APBN…