Libya Memanas, APBN Kian Terancam

Gara-gara gempuran pasukan sekutu Amerika Serikat ke Libya belakangan ini, gejolak harga minyak mentah dunia kini tak terhindarkan lagi. Dampaknya bagi Indonesia, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 semakin terancam menembus 2% dari produk domestik bruto (PDB).

Hingga kuartal pertama 2011 pemerintah mencatat defisit APBN 2011 sudah mencapai 1,78%. Walau demikian Menkeu Agus Martowardojo tetap yakin, defisit anggaran tahun ini tidak akan menembus 2% dari PDB. "Walaupun terjadi pergerakan terhadap harga minyak, defisit itu tidak akan tembus 1,86%," ujarnya pekan lalu.

Menurut Menkeu, yang paling banyak pengaruhnya terhadap defisit APBN tahun ini adalah belanja subsidi energi. Namun dalam empat bulan terakhir ini sembilan negara terdekat Indonesia telah menaikkan harga jual BBM di kisaran 9% hingga 11%.

Adapun negara yang menaikkan harga BBM itu adalah Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Jepang, China, India, Korea Selatan, dan Australia. Negara yang menaikkan harga premium tertinggi adalah Filipina sebesar 11%. Lantas mengapa Indonesia hingga sekarang belum menaikkan harga premium dan solar? Apakah menunggu dulu defisit APBN menembus 2% dari PDB? Ini berisiko tinggi buat Indonesia jika menunggu waktu lebih lama lagi.

Anehnya lagi, sampai sekarang Kementerian Keuangan belum menganggap asumsi APBN 2011 perlu direvisi, khususnya asumsi ICP yang masih US$ 80 per barel. Padahal, ICP pada 14 Maret 2011 sudah mencapai US$113,03 per barel.

Mungkin Menkeu tetap berargumen APBN masih aman dengan harga ICP hingga US$ 100 per barel asalkan nilai rupiah menguat hingga Rp 8.800 per US$ dan volume kuota BBM bersubsidi masih terjaga 38,6 juta kiloliter.

Selain itu, pemerintah sudah mengkaji perubahan indikator migas pada APBN 2011 berdasarkan sensitivitas anggaran. Pemerintah menghitung pengeluaran dan penerimaan tambahan dengan kenaikan harga minyak. Coba kita lihat kajian pemerintah ini apakah mampu mengimbangi gempuran sekutu AS terhadap Libya dalam waktu dekat ini.

Tidak hanya itu. Bank Dunia pun mengimbau, agar pemerintah mengkaji kebijakannya terkait pemberian subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, subsidi tersebut dinilai sangat membebankan anggaran belanja negara. Terlebih, saat ini harga minyak dunia terus menguat. Pemberian subsidi sebaiknya lebih digunakan untuk pemanfaatan yang sifatnya jangka panjang, seperti pendanaan untuk infrastruktur.

Dalam kajian pemerintah itu, kenaikan harga minyak sebenarnya masih berdampak positif. Artinya, pendapatan migas tetap masih lebih besar daripada pengeluarannya. Namun, defisit anggaran menjadi naik karena ada tambahan belanja pendidikan.

Sebelumnya Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi sudah mematangkan sejumlah opsi kebijakan bersifat jangka pendek sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. Antara lain menaikkan harga premium sebesar Rp500 menjadi Rp 5.000 per liter.

Kini tinggal pemerintah menyiapkan sosialisasi ke masyarakat luas, jika harga premium dan solar mau tidak mau harus dinaikkan demi penyelamatan APBN 2011, ketimbang menunda tanpa kejelasan dan berpotensi membingungkan masyarakat di masa depan.

BERITA TERKAIT

Beban Utang vs Defisit APBN

Belakangan ini sejumlah pihak membuat “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun…

Jaga APBN Tetap Sehat

Meski asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS dalam APBN 2019 dipatok Rp 15.000 per US$, pos-pos pembelanjaan negara hendaknya tetap…

Laju Industri Sepeda Motor di Indonesia Kian ‘Ngacir’

Indonesia tidak hanya sebagai negara ketiga terbesar di dunia setelah China dan India untuk potensi pasar sepeda motor, tetapi juga…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kerugian PLN Hanya Sebatas Hitam di Atas Putih

  Oleh: Wawan A, Mahasiswa FE Universitas Sebelas Maret Kabar merugi datang dari sektor kelistrikan dalam negeri. Perusahan listrik negara…

Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia

Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara Gelombang Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai…

Urus Beras, Lupa Lahannya

Oleh: Sarwani Ribut-ribut mengenai jumlah produksi beras nasional bermula dari keputusan pemerintah untuk mengimpor sedikitnya 2 juta ton beras.  Kementerian…