Libya Memanas, APBN Kian Terancam

Gara-gara gempuran pasukan sekutu Amerika Serikat ke Libya belakangan ini, gejolak harga minyak mentah dunia kini tak terhindarkan lagi. Dampaknya bagi Indonesia, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 semakin terancam menembus 2% dari produk domestik bruto (PDB).

Hingga kuartal pertama 2011 pemerintah mencatat defisit APBN 2011 sudah mencapai 1,78%. Walau demikian Menkeu Agus Martowardojo tetap yakin, defisit anggaran tahun ini tidak akan menembus 2% dari PDB. "Walaupun terjadi pergerakan terhadap harga minyak, defisit itu tidak akan tembus 1,86%," ujarnya pekan lalu.

Menurut Menkeu, yang paling banyak pengaruhnya terhadap defisit APBN tahun ini adalah belanja subsidi energi. Namun dalam empat bulan terakhir ini sembilan negara terdekat Indonesia telah menaikkan harga jual BBM di kisaran 9% hingga 11%.

Adapun negara yang menaikkan harga BBM itu adalah Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Jepang, China, India, Korea Selatan, dan Australia. Negara yang menaikkan harga premium tertinggi adalah Filipina sebesar 11%. Lantas mengapa Indonesia hingga sekarang belum menaikkan harga premium dan solar? Apakah menunggu dulu defisit APBN menembus 2% dari PDB? Ini berisiko tinggi buat Indonesia jika menunggu waktu lebih lama lagi.

Anehnya lagi, sampai sekarang Kementerian Keuangan belum menganggap asumsi APBN 2011 perlu direvisi, khususnya asumsi ICP yang masih US$ 80 per barel. Padahal, ICP pada 14 Maret 2011 sudah mencapai US$113,03 per barel.

Mungkin Menkeu tetap berargumen APBN masih aman dengan harga ICP hingga US$ 100 per barel asalkan nilai rupiah menguat hingga Rp 8.800 per US$ dan volume kuota BBM bersubsidi masih terjaga 38,6 juta kiloliter.

Selain itu, pemerintah sudah mengkaji perubahan indikator migas pada APBN 2011 berdasarkan sensitivitas anggaran. Pemerintah menghitung pengeluaran dan penerimaan tambahan dengan kenaikan harga minyak. Coba kita lihat kajian pemerintah ini apakah mampu mengimbangi gempuran sekutu AS terhadap Libya dalam waktu dekat ini.

Tidak hanya itu. Bank Dunia pun mengimbau, agar pemerintah mengkaji kebijakannya terkait pemberian subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, subsidi tersebut dinilai sangat membebankan anggaran belanja negara. Terlebih, saat ini harga minyak dunia terus menguat. Pemberian subsidi sebaiknya lebih digunakan untuk pemanfaatan yang sifatnya jangka panjang, seperti pendanaan untuk infrastruktur.

Dalam kajian pemerintah itu, kenaikan harga minyak sebenarnya masih berdampak positif. Artinya, pendapatan migas tetap masih lebih besar daripada pengeluarannya. Namun, defisit anggaran menjadi naik karena ada tambahan belanja pendidikan.

Sebelumnya Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi sudah mematangkan sejumlah opsi kebijakan bersifat jangka pendek sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. Antara lain menaikkan harga premium sebesar Rp500 menjadi Rp 5.000 per liter.

Kini tinggal pemerintah menyiapkan sosialisasi ke masyarakat luas, jika harga premium dan solar mau tidak mau harus dinaikkan demi penyelamatan APBN 2011, ketimbang menunda tanpa kejelasan dan berpotensi membingungkan masyarakat di masa depan.

BERITA TERKAIT

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

Kian digemari, Gigit Usaha Camilan Dimsum

Kudapan dimsum sudah populer di lidah masyarakat Indonesia. Teksturnya yang kenyal dan lembut berpadu dengan rasa gurih, membuat makanan khas…

Bisnis Yang Bakal Kian Ngehits di Tahun2018

Peluang bisnis dan usaha masa kini yang memiliki prospek cukup menjanjikan dan bak kian ngehits di tahun 2018. tentunya tidak…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Stop Retorika HAM, Saatnya Fokus Pembangunan Papua

  Oleh: M. Aji Pangestu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Menjelang peringatan Hari Kebesaran Kelompok Organisasi Papua Merdeka…

Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Solusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Eri Haryanto, Staf Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR *) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret…

Kurangi Ketergantungan Dolar Melalui "Local Currency Settlement"

Oleh: Calvin Basuki Bank Indonesia mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral Indonesia (local currency settlement/LCS) untuk…