NERACA

Jakarta—Perlu ada strategi untuk mengoptimalkan pembentukan National Single Window (NSW) atau sistem kepabeanan satu pintu. Padahal NSW merupakan sebuah sistem yang harus dimiliki oleh semua negara di Asean pada 2013.

Alasannya, pekerjaan rumah itu, di antaranya seperti tidak meratanya internal remunerasi yang dalam beberapa lembaga yang tergabung dalam NSW tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antarinstansi yang sangat kuat.  "Tim ini sudah yang paling tua. Kita jumlah timnya dulu 600 sekarang sudah 300 orang saja," kata Deputi Menko Perekonomian bidang Perdagangan dan Investasi Edy Putra Irawadi di Jakarta,23/5

Lebih jauh kata Edy, dirinya sudah mengajukan internal remunerasi ini kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa kali, tapi sejauh ini tetap ditolak. "Kita sudah ajukan ini kepada Kemenkeu sebanyak empat kali. Tapi dua kali ditolak. Kita pun tidak ada mobil operasional, memang belum ada dasar hukumnya," jelas dia.

Edy menambahkan, NSW tidak mempunyai anggaran tersendiri dalam menjalankan sistemnya. Selama ini, anggara NSW kerap datang dari Kementerian Perekonomian dan Direktorat Jendral Bea Cukai. "Kita akan tetap ajukan, akan kita pertahankan untuk mengajukan internal remunserasi tersebut, tinggal menunggu dasar hukumnya. Kita pakai benchmark paling rendah, yaitu mengacu pada negara Australia, Malaysia dan sebagainya," tukas dia. **bari