Serapan Anggaran Kementerian Tetap Rendah

Tak Mau Beresiko

Serapan Anggaran Kementerian Tetap Rendah

Jakarta—Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)l/Bappenas menduga banyak kementrian dan lembaga (K/L) tak berani mengambil resiko tender pengadaan barang dan jasa pada 2010. Sehingga membuat penyerapan anggaran belanja belanja kementerian/ lembaga (K/L) sepanjang kuartal I/ 2011 tetap rendah.

“Padahal ada ketentuan bahwa kementerian dan lembaga bisa melaksanakan proses penawaran tender pada bulan September-Oktober 2010 untuk belanja 2011 sehingga proses belanja bisa dilaksanakan cepat,” kata Sekretaris Kementerian PPN Syahrial Loethan kepada wartawan di Jakarta,21/3.

Oleh sebab itu, kta Syahrial, Bappenas memperkirakan serapan belanja kementerian/ lembaga (K/L) sepanjang kuartal I/ 2011 hanya berada di bawah 10%. “Ya, diperkirakan takkan melebihi 10%..Makanya kementerian dan lembaga harus melakukan perencanaan belanja dengan baik,” ujarnya.

Lebih jauh kata Syahrial, beberapa penyebab rendahnya serapan itu di antaranya kementerian/ lembaga tidak mengetahui siapa pimpinan proyek yang akan dilaksanakan. Bappenas memperkirakan belanja kementerian/ lembaga sepanjang tahun ini mencapai Rp300 triliun.

Dikatakan Syahrial, dari jumlah itu sekitar 40% atau setara Rp120 triliun digunakan untuk pengadaan barang dan jasa melalui skema tender. “Jika seluruh kementerian dan lembaga selesai melaksanakan tender pada September-Desember 2010, serapan belanja pada kuartal I/ 2011 bisa mencapai hingga 15%,”paparnya..

Sebelumnya, Komite Ekonomi Nasional (KEN) memprediksikan realisasi penyerapan anggaran belanja negara pada kuartal I/2011 masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%. Sekretaris KEN Aviliani mengatakan masalah aturan dan birokrasi yang tidak fleksible akan menjadi faktor penghambat realisasi target penyerapan anggaran pada kuartal pertama tahun ini "Berat ya triwulan I segitu [20%], makanya harus diperbaiki dulu aturan dan birokrasinya," katanya **cahyo

BERITA TERKAIT

RATAS ANGGARAN DAN PAGU INDIKATIF 2020

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) dan Menkopolhukam Wiranto (kiri) bersiap mengikuti rapat terbatas…

Bersikap Move On dan Tetap Rukun Pasca Pemilu

  Oleh: Hariqo Wibawa Satria, Pengamat Media Sosial Masyarakat terutama pendukung dan tim kampanye diharapkan dapat kembali bangkit membangun kebersamaan…

Polemik Pemilih Tetap, Kemendagri Tidak Bisa Intervensi

  Oleh : Ahmad Bustomi, Pemerhati Sosial Politik dan Ekonomi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dikritik oleh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

Defisit APBN Capai Rp102 Triliun

    NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga 31 Maret 2019 mencapai Rp102 triliun atau 0,63…

Pemerintah Bakal Naikkan Iuran - Tekan Defisit BPJS Kesehatan

      NERACA   Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tengah mengkaji kenaikan iuran…