NERACA

Semarang – Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal nelayan di sejumlah daerah membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana mengkonversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Selain alasan minimnya pasokan, berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, pemakaian gas elpiji untuk kapal nelayan memiliki tingkat efisiensi 51% lebih tinggi ketimbang pemakaian premium.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Heriyanto Marwoto menegaskan, pihaknya kini tengah mengusulkan penerapan kebijakan konversi BBM ke gas tersebut. Selain itu dia juga telah meminta balai penelitian di bawah Ditjen Perikanan Tangkap untuk melakukan sejumlah uji coba program ini. “Ada efisiensi sangat tinggi 51% dibandingkan premium. Elpiji dimana-mana tersedia. Tapi persoalannya, kapal ikan itu dilarang, karena tabung hijau untuk konsumsi rumah tangga,” ujar Marwoto dalam acara Press Tour Wartawan Komunitas Wartawan Kelautan dan Perikanan (Komunikan) di Semarang, Jumat (27/4).

Menurut dia, kalau program itu disetujui, pengadaan konverter kit segera bisa dilakukan. Sejauh hasil uji coba, konverter kit yang sudah dinilai berhasil diterapkan untuk kapal nelayan berada di harga Rp 2,5 juta. “Itupun untuk mesin tinggi sampai 2.500 cc. Karena kami belum menemukan katakanlah kapasitas 500. Sehingga harganya lebih murah dan efisiensinya lebih tinggi. Lebih operasional, dan lebih diterima nelayan,” jelasnya.

Selain alasan efisiensi, KKP menilai penggunaan elpiji juga lebih ramah lingkungan. “Nelayan tidak menghisap CO karena tidak ada asap. Barangkali itu salah satu kelebihan yang lain. Kalau CO terhisap, bisa mengganggu kesehatan. Sehingga dengan elpiji tidak ada asap dan tidak ada kerak di ruang bakar sehingga mesin lebih awet,” imbuhnya.

Untuk Produksi

Terkait dengan BBM, lanjut Marwoto, ada satu hal yang agak berbeda. BBM untuk nelayan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk berproduksi. “Satu liter ada dampak produksi, yang digunakan BBM oleh pakan ikan. BBM identik dengan solar. Padahal di perikanan tangkap bukan hanya solar, tapi termasuk premium. Justru premium digunakan kapal motor tempel, paling tinggi 15 pk. Justru populasi yang tempel ini adalah yang paling dominan,” ungkap Marwoto.

Namun, ujarnya, BBM belum selesai pada saat pasokan solar cukup. “Solar cukup, premium juga cukup. SPDN (Solar Packet Dealer Nelayan) memang bukan didesain untuk melayani kebutuhan premium, tapi kebutuhan solar. 268 SPDN yang sudah dibangun, 41 di antaranya tidak oprasional. Sementara jumlah 816 pelabuhan perikanan. Dari situ saja, masih kekurangan SPDN 350,” terangnya.

Tantangan lain, sambung Marwoto, alokasi BBM untuk nelayan belum terpenuhi. “Dari pemantauan di berbagai tempat, tidak semua kebutuhan tidak terpenuhi. Di Bitung, kebutuhan per bulan 2.000 kl untuk kapall, tapi Pertamina hanya 1000 kl. BBM masih jadi masalah krusial. Dari harga tidak masalah. Karena langka di sentra produksi, maka nelayan harus beli dari pihak lain yang diambil dari SPBU,” tandasnya.

Ketersediaan Pasokan

Marwoto menjelaskan, harga BBM yang tinggi “terpaksa” tidak dipermasalahkan para nelayan asal mereka bisa terus melaut. “Bukan harga, tapi ketersediaan pasokan. Tidak masalah jika dinaikkan Rp 6.000 tapi ada di tempat. Karena mereka beli juga Rp 6.000. Sedang diperjuangkan oleh KKP untuk mendapatkan subsidi untuk nelayan. Sebagaimana petani dapat subsidi pupuk, subsidi benih, dan lain sebagainya,” bebernya.

Dikatakan Marwoto, saat ini pihaknya juga tengah berusaha memenuhi kebutuhan BBM dalam bentuk premium namun tanpa harus melanggar aturan. “Selama ini melalui SPBU. Dengan jirigen atau galon. Kalau nasib baik, tidak ada polisi, aman. Kalau ada polisi, ditangkap. Karena di SPBU tidak boleh jirigen,” paparnya.

Karena itu, KKP sedang menyiapkan pola agar nelayan bisa membeli BBM di SPBU di sekitaranya. “Saat ini sudah berjalan di beberapa lokasi, di Serang, di Kota Manado, di Kota Bitung. Yang beli menunjukkan kartu kapal. Kartu yang juga data itu diketahui SPBU, Pertamina, adan aparat. Yang ini akan kita kembangkan ke lokasi-lokasi yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama kita jalankan. Maka ada pola pengendalian penggunaan BBM bersubsidi yang lebih baik,” tambahnya.

Dengan kartu kapal, jelas Marwoto, pemerintah akan tahu persis kebutuhan BBM untuk nelayan secara lebih pasti. “Ada yang mengatakan 800 ribu kiloliter (kl) dari alokasi 1.3 juta kl tahun lalu. Untuk tahun ini kapal ikan disediakan 1,8 kl. Dengan penggunaan kartu. Dari alokasi 1,8 apakah terserap semua, masih ada sisa atau kurang. Bukan hanya di tingkat nasional, atau kabupaten kota, di setiap pelabuhan diketahui berapa kebutuhan BBM,” katanya.