Lembaga Antikorupsi Malaysia Belajar Pengelolaan LHKPN ke KPK

Lembaga Antikorupsi Malaysia Belajar Pengelolaan LHKPN ke KPK

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) untuk belajar pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai upaya pencegahan korupsi.

Dalam sambutannya, Plt Deputi Informasi dan Data KPK Heri Muryanto mengatakan pelaporan harta secara daring yang dilakukan KPK merupakan suatu pencapaian dari dua unit KPK, yaitu Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan Direktorat Informasi dan Data.

Sistem tersebut, kata dia, terbangun dengan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai pihak untuk memudahkan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan hartanya.

"Kami berharap melalui kegiatan berbagi pengalaman ini menjadi semangat pengembangan sistem pelaporan harta bagi kedua belah pihak demi tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi baik di Malaysia maupun di Indonesia," kata Heri di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2).

Selain itu, kata Heri, upaya tersebut merupakan wujud komitmen KPK yang harus menjalankan amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau konvensi antikorupsi PBB yang sudah diratifikasi.

"Mari bersama-sama kita merawat kerja sama yang baik antara KPK dengan MACC dan memperluas jaringan antara KPK dengan MAMPU," kata Heri.

Sementara dalam pidato pembukaan, Deputy Chief Commissioner for Prevention MACC Dato' Shamshun Baharin bin Mohd Jamil menyampaikan Malaysia saat ini tidak memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait pelaporan harta pejabat sehingga belum berjalan secara efektif.

Menurutnya, yang saat ini berlaku adalah sesuai arahan kabinet yang mewajibkan di antaranya seluruh anggota parlemen kerajaan, perdana menteri, seluruh menteri kabinet dan unsur-unsur politik melaporkan hartanya.

"Tujuan kami ke sini untuk berkongsi pengalaman mengenai pelaporan harta karena KPK sudah terlebih dahulu menjalankannya," kata dia.

Anggota delegasi dari MACC dan MAMPU terdiri dari empat orang, yaitu Dato' Shamshun Baharin bin Mohd Jamil, Assistant Commissioner Record Management and Information Technology Division MACC Puan Farah Najwa Binti Abdul Aziz, Director MAMPU Tuan Hussin bin Abu Bakar, dan Senior Assistant Director MAMPU Puan Azlina binti Abd Hamid.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyatakan saat ini negara Malaysia tengah menyusun rancangan undang-undang baru mengenai pelaporan harta kekayaan untuk pejabat publik.

"Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mempelajari mengenai pengelolaan sistem pelaporan LHKPN di Indonesia, khususnya pelaporan berbasis pada sistem "online" sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan UU tersebut," ujar Ipi.

MACC, kata dia, merupakan salah satu mitra strategis KPK dan memiliki hubungan kerja sama sangat erat yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) ASEAN-PAC pada 2004 dan MoU bilateral yang ditandatangani pada 2013.

"KPK menjadi rujukan negara-negara di kawasan regional karena dinilai sebagai salah satu lembaga antikorupsi yang memiliki praktik baik (best practice) dalam kegiatan pendaftaran dan pengelolaan LHKPN," ucap Ipi.

Adapun kegiatan itu berlangsung selama dua hari pada 25-26 Februari 2020 bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Ant

BERITA TERKAIT

Bamsoet Harap Syarifuddin Tingkatkan Kualitas Peradilan di MA

Bamsoet Harap Syarifuddin Tingkatkan Kualitas Peradilan di MA   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap Muhammad Syarifuddin bisa…

Penegakan Hukum Saat Pandemi Jangan Timbulkan Keresahan

Penegakan Hukum Saat Pandemi Jangan Timbulkan Keresahan   NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto…

Kemenpan RB Perpanjang Pengajuan Zona Integritas Hingga Akhir Juni

Kemenpan RB Perpanjang Pengajuan Zona Integritas Hingga Akhir Juni   NERACA Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Beri Arahan Kepala Daerah Cegah Korupsi Penanganan Virus Corona

KPK Beri Arahan Kepala Daerah Cegah Korupsi Penanganan Virus Corona   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pengarahan kepada…

Jaksa Agung: Sudah 10 Ribu Perkara Disidang Secara Daring

Jaksa Agung: Sudah 10 Ribu Perkara Disidang Secara Daring   NERACA Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan 10.517 perkara pidana…

RUU PDP Harus Perhatikan Aspek "People Security"

RUU PDP Harus Perhatikan Aspek "People Security"   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan Parmenas…