Demokrat DKI Adakan Diskusi Nasib Jakarta Pasca Tak Jadi Ibukota

Demokrat DKI Adakan Diskusi Nasib Jakarta Pasca Tak Jadi Ibukota

NERACA

Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta mengadakan diskusi publik bertajuk "Nasib Jakarta Pasca Ibukota Pindah". Bertindak sebagai naeasumber dalam diskusi tersebut dua kandidat wakil gubernur DKI Jakarta sisa periode 2017-2022, Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria, serta Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Assiddiqi.

Diskusi tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso, serta sejumlah pimpinan teras lainnya. Sejumlah tokoh seperti, Nachrowi Ramli, Lutfi Hakim Munir, Anwar AlBetawi, serta politisi, ormas dan aktivis lainnya.

Ketua Panitia Diskusi Publik, Amirullah akrab disapa Bang Amink mengatakan, diskusi tersebut sangat penting sekali dilakukan karena pemerintah pusat sudah menetapkan Jakarta tidak akan lagi menjadi Ibukota.

"Pemerintah dalam waktu dekat bakal menerbitkan undang undang Ibukota negara yang baru karena Rancangan Undang Undang Pemindahan Ibukota Negara masuk dalam Prolegnas 2020 dan di jadwalkan selesai dibahas pertengahan tahun ini," ujarnya, di lokasi diskusi Kantor DPD Demokrat DKI Jakarta, Jalan Bambu Apus Raya, Jakarta Timur, Selasa (25/2).

Amink menjelaskan, konsep Jakarta ke depan harus sudah dipikirkan secara matang. Untuk itu, dalam diskusi ini dihadirkan dua kandidat wagub DKI Jakarta serta ahli tata negara.

"Kita ingin ini menjadi pembahasan komprhensif dan bisa menjadi masukan-masukan berharga untuk kemajuan Jakarta ke depan," terangnya.

Ketua DPD Demokrat DKI Santoso menuturkan, terakit pemindahan Ibukota ini sebetulnya sudah menjadi isu lama sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saat ini, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dipilih Presiden Jokowi sebagai lokasi Ibukota negara kelak berdiri," ungkap Santoso, yang juga menjadi anggota Komisi 3 DPR RI.

Menurutnya, kepadatan penduduk Jakarta dan sederet problematika sosial yang belum terpecahkan dari dulu sampai sekarang, seperti jumlah penduduk yang terus bertambah, kemacetan lalu lintas yang sulit diurai meski berbagi macam pembangunan infrastruktur seperti terowongan, jalan layang, jalan layang non-tol yang diklaim bisa menjawab masalah akut kemacetan terus dikerjakan, dan masalah banjir yang terus menghantui warga Jakarta.

"Setelah tidak jadi Ibukota, Jakarta dituntut harus berbenah secara total dan menata ulang kawasan perkotaannya agar persoalan klasik Jakarta bisa segera diselesaikan," ucapnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Jimly Assiddiqi menyampaikan, rencana pemerintah pusat memindahkan Ibukota ke Penajam, Kalimantan Timur, merupakan kesempatan dan peluang bagi Jakarta untuk berbenah. Sebab, bagaimanapun Jakarta akan menjadi daya tarik bagi pebisnis dan pelancong.

"Walaupun Jakarta tidak lagi jadi Ibukota, namun tidak otomatis kekhususan Jakarta hilang ketika ibu kota berpindah," bebernya.

Ia mengingatkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mulai melakukan pembenahan secara besar-besaran untuk Jakarta. Pasalnya, dalam beberapa tahun ke depan, akan banyak bangunan pemerintahan pusat di Jakarta yang akan kosong, karena proses pemindahan perkantoran ke Ibukota baru.

"Perlu ada ketentuan transisi, peralihan Ibukota, untuk mengantisipasi dan menjadi pintu keluar agar bisa dilakukan secara bertahap. Begitu juga jalan keluar bagi persoalan Jakarta yang akan ditinggalkan, menurutnya Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan dari sekarang bagaimana solusi jangka panjang menyelesaikan persoalan Jakarta, mulai dari banjir, macet, pencemaran lingkungan dan lainnya," urainya.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria setuju perlunya penataan ulang Jakarta setelah kota ini tidak lagi menjadi ibu kota. Menurutnya, selama ini, banyak yang hanya berpikiran permasalahan yang ada di Jakarta dianggap selesai kalau Ibukota dipindah. Walaupun secara fisik, bisa namun menurutnya kenyataannya problem Jakarta tetap harus diselesaikan secara holistik.

"Jakarta sekarang sudah menjadi miniatur Indonesia. Hampir pasti semua warga Jakarta yang harusnya pindah ke Ibukota baru, tapi enggan pindah dan masih mau di Jakarta. Jadi sebenarnya Jakarta tidak ada perubahan yang signifikan ketika ibu kota baru sudah siap," jelasnya.

Riza sepakat, perlunya adanya penataan ulang kawasan Jakarta. Jakarta tetap pada kawasan ekonomi khususnya, yang memiliki kewenangan lebih untuk menata kota jauh lebih besar.

"Saya setuju harus ada ekonomi khusus. Jakarta harus bisa menyaingi Singapura, menjadi kota bisnis, kota riset, kota jasa dan kota wisata," tuturnya.

Cawagub DKI Jakarta dari PKS, Nurmansjah Lubis menilai selain tata ulang kota, Jakarta juga perlu dibranding ulang. Salah satu caranya, kata dia, dengan mewujudkan yang disebut Greater Jakarta. Konsep Jakarta sebagai mantan Ibukota dilakukan dengan penataan secara besar-besaran dan melibatkan kawasan sekitarnya yakni, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi menjadi Greater Jakarta.

"Mindset rebranding Jakarta perlu dilakukan pasca 2024 atau pasca ibu kota dipindah secara keseluruhan. Perbaikan infrastruktur, jasa dan pariwisata. Mau tak mau harus membuat proposal Jakarta Greater," jelas cawagub yang akrab disapa Bang Ancah ini.

Ia menilai dengan menyatukan kawasan penyangga menjadi Greater Jakarta penyelesaian persoalan Jakarta akan disinkronkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Bagaimana Depok Tangerang, Tangsel, Bekasi menyelesaikan persoalan kotanya secara bersama. Sebab, kalau tidak begini akan sangat sulit menyelesaikan masalah Jakarta sendiri.

"Jakarta saat ini sudah dalam capaian baik dalam hal transportasi, teknologi smart city, tapi kalau soal banjir belum ketemu. Padahal banyak langkah dilakukan pencegahan banjir. Ini harus dilakukan bersama daerah penyangga," tandasnya. Mohar

BERITA TERKAIT

Strategi Jitu KSP KUD Mintorogo Demak Hadapi Covid-19

Strategi Jitu KSP KUD Mintorogo Demak Hadapi Covid-19 NERACA Jakarta - Di tengah merebaknya wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang…

RS Darurat Wisma Atlet Siapkan 32 Unit Hunian

Jakarta-Brigjen TNI Dr. Agung H selaku Dansatgas  Kesehatan Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet Kemayoran-Jakpus, memberikan keterangan pers pada Jum'at…

Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani untuk Diberikan Bagi Penguatan Tenaga Medis

Hadapi Corona, KLHK Beli Hasil Petani untuk Diberikan Bagi Penguatan Tenaga Medis NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Produsen Kosmetik MS Glow Gelontorkan Rp 2 Miliar Bantu Atasi Virus Corona

Produsen Kosmetik MS Glow Gelontorkan Rp 2 Miliar Bantu Atasi Virus Corona NERACA Jakarta - Wabah pandemi virus Corona (Covid-19)…

Epson Rilis 2 Printer Textile Dye-Sublimation

Epson Rilis 2 Printer Textile Dye-Sublimation  NERACA Jakarta – PT Epson Indonesia meluncurkan dua buah printer Textile Dye-Sublimasi 64", yaitu…

#JANGAN MUDIK#

   #MediaLawanCovid19 kembali meluncurkan konten edukasi bersama bertajuk “Jangan Mudik” pada Minggu (29/3) pagi ini. Kampanye besar kedua ini dilakukan…