KPK Sarankan Haris Azhar Beberkan Tempat Persembunyian Nurhadi

KPK Sarankan Haris Azhar Beberkan Tempat Persembunyian Nurhadi

NERACA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar untuk membeberkan secara terbuka terkait keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan Rezky Herbiyono, pihak swasta atau menantunya.

Keduanya merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016, dan telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kami menyarankan saudara Haris Azhar untuk membeberkan secara terbuka di mana lokasi persembunyian tersangka NH (Nurhadi) dan RH (Rezky Herbiyono) serta menyebutkan siapa yang menjaganya secara ketat," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (18/2).

Sebelumnya, Haris menyebut Nurhadi dan Rezky mendapatkan proteksi yang "mewah", sehingga KPK menjadi "takut" menangkap keduanya.

"Cuma juga mereka dapat perlindungan yang premium, "golden premium protection" yang KPK kok jadi kaya penakut gini tidak berani ambil orang tersebut dan akhirnya pengungkapan kasus ini jadi terbelengkalai," ujar Haris.

Ia pun menyebut bahwa sebenarnya KPK sudah mengetahui keberadaan Nurhadi dan menantunya tersebut. Keduanya disebut tinggal di salah satu apartemen mewah di Jakarta.

"Kalau informasi yang saya coba kumpulkan, bukan informasi resmi yang dikeluarkan KPK. KPK sendiri tahu bahwa Nurhadi dan menantunya itu ada di mana, di tempat tinggalnya di salah satu apartemen mewah di Jakarta," katanya pula.

Namun, ia kembali menyatakan KPK tak berani untuk menangkap Nurhadi, karena apartemen tersebut tidak mudah diakses publik dan dijaga sangat ketat.

"Tetapi KPK tidak berani untuk ngambil Nurhadi karena cek lapangan ternyata dapat proteksi yang cukup serius sangat mewah proteksinya. Artinya, apartemen itu tidak gampang diakses publik lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh pasukan yang sangat luar biasa," ujar Haris.

Ia pun mengatakan penetapan status DPO oleh KPK terhadap Nurhadi hanya formalitas belaka. Menurutnya berdasarkan pengakuan pengacaranya, Nurhadi berada di Jakarta sehingga KPK seharusnya langsung mencari Nurhadi.

"DPO formalitas karena KPK tidak berani tangkap Nurhadi dan menantunya. Artinya, memang syaratnya sudah terpenuhi untuk di-DPO-kan tetapi kenapa tidak dicari karena ada informasinya cukup jelas bahwa pengacaranya bilang dia ada di Jakarta," ujar Haris.

Selain keduanya, KPK juga telah memasukkan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS) dalam status DPO.

KPK pada 16 Desember 2019 telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Sebelumnya, Nurhadi juga terlibat dalam perkara lain yang ditangani KPK yaitu penerimaan suap sejumlah Rp150 juta dan 50 ribu dolar AS terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution yang berasal dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro, agar melakukan penundaan proses pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL). Ant

BERITA TERKAIT

KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Koruptor

KPK Tolak COVID-19 Jadi Dalih Pembebasan Napi Koruptor   NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan…

PPNS DJKI Apresiasi Putusan PN Jakbar Terhadap Petinggi Ninmedia

PPNS DJKI Apresiasi Putusan PN Jakbar Terhadap Petinggi Ninmedia   NERACA Jakarta - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan…

KPPU Minta Pemerintah Beri Sanksi Pengusaha Tunda Impor Bawang Putih

KPPU Minta Pemerintah Beri Sanksi Pengusaha Tunda Impor Bawang Putih   NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) minta pemerintah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi: Napi Korupsi Tidak Dibebaskan Karena COVID-19

Presiden Jokowi: Napi Korupsi Tidak Dibebaskan Karena COVID-19 NERACA  Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat untuk…

PTUN Palembang Menangkan KAI Terkait Aset Tanah di Prabumulih

PTUN Palembang Menangkan KAI Terkait Aset Tanah di Prabumulih NERACA Palembang - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Sumatera Selatan,…

Pengamat: Pemerintah Sangat Mungkin Keluarkan Perppu Pilkada

Pengamat: Pemerintah Sangat Mungkin Keluarkan Perppu Pilkada   NERACA Jakarta - Direktur PusaKo Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai…