Menkopolhukam - Indonesia Hadapi Gangguan Intoleransi

Mahfud MD

Menkopolhukam

Indonesia Hadapi Gangguan Intoleransi

Depok, Jawa Barat - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan dengan gangguan yang mengancam persatuan yakni intoleransi.

"Gangguan kita adalah kekurang bersatuan kita misalnya muncul gejala intoleransi, di mana orang yang berbeda itu dianggap musuh," ujar Mahfud di Depok, Jawa Barat, Senin (17/2).

Dia menilai bahwa intoleransi sudah semakin nyata terlihat, ditinjau dari semakin banyak munculnya narasi-narasi pembicaraan terkait intoleransi mulai dari mengenai keyakinan hingga rumah ibadah.

"Ini sudah mulai muncul di dalam narasi-narasi pembicaraan tentang keyakinan, tentang pembinaan rumah ibadah dan sebagainya. Itu sudah mulai gangguan, itu sudah masuk gejala umum," ucap Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung tentang beberapa gejala yang menyebabkan hancurnya sebuah negara. Pertama, timbulnya disorientasi dalam sebuah negara."Sebuah negara yang tidak adil dan tidak bersatu itu bisa disebut sebagai negara yang disorientasi, menyimpang dari orientasi yang seharusnya, dari tujuannya," ucap dia.

Mahfud tidak memberikan contoh terkait disorientasi tersebut. Namun, dia mengatakan apabila disorientasi itu tetap dibiarkan, maka akan timbul distrust atau ketidakpercayaan publik.

Ketidakpercayaan itu, kata Mahfud, disebabkan tidak adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika hal itu dibiarkan maka akan memicu timbulnya disobedience atau pembangkangan.

"Maka akan terjadi pembangkangan, orang melawan. Kalau diperlakukan tidak adil orang melawan. Kalau diperlakukan tidak adil, mati atau melawan. Jadi masih ada kemungkinan begitu. Nah Kalau disobedience terus terjadi, dan dibiarkan terus maka akan terjadi disintegrasi," kata Mahfud.

Dia menyebut bahwa berdasarkan sejarah, gejala-gejala tersebut telah terbukti dapat meruntuhkan kerajaan-kerajaan besar yang pernah berkuasa di Nusantara. Ant

BERITA TERKAIT

BPK: Revaluasi Aset Jadi Fokus Pemeriksaan LKPP 2019

BPK: Revaluasi Aset Jadi Fokus Pemeriksaan LKPP 2019 NERACA Jakarta – Revaluasi aset menjadi catatan yang perlu diperhatikan dalam penyajian…

KLHK Beli Hasil Petani untuk Diberikan Bagi Penguatan Tenaga Medis - Hadapi Corona

KLHK Beli Hasil Petani untuk Diberikan Bagi Penguatan Tenaga Medis Hadapi Corona NERACA Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

KPK Koordinasi dengan Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Melalui Vicon

KPK Koordinasi dengan Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Melalui Vicon   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Pengadilan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua MPR RI - Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Pemerintah Edukasi Warga Tangkal Hoaks COVID-19 Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah…

KPK Minta Semua Pihak Awasi Anggaran Penanganan COVID-19

KPK Minta Semua Pihak Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 NERACA  Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta semua…

ICW Minta KPK Buka Informasi Terkait Seleksi Deputi Penindakan

ICW Minta KPK Buka Informasi Terkait Seleksi Deputi Penindakan   NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi…