Menteri LHK - Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law

Siti Nurbaya Bakar

Menteri LHK

Amdal Bukan Dihapus dengan RUU Omnibus Law 

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan tidak benar Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) akan dihapus dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law inisiatif pemerintah.

Ia menjelaskan aspek lingkungan hijau tetap akan dibahas secara seksama dengan penetapan standar lingkungan, yang menurutnya bagian dari penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal).

"Jadi tidak benar kalau amdalnya mau dihapus (dengan Omnibus Law)," ujar Siti Nurbaya saat ditemui sedang mendampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan Surat Presiden terkait RUU Omnibus Law Ciptaker di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Menteri yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan bahwa standar lingkungan akan diatur pemerintah agar pemerintah mempunyai daya paksa (enforce) untuk mempersoalkan dampak lingkungan yang rusak oleh proyek industri.

Siti mengatakan jika ada proyek industri skala sedang atau menengah pun akan tetap menggunakan standar yang sedang disusun untuk ditetapkan juga melalui peraturan pemerintah.

Mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker), Siti mengatakan Kementerian LHK turut dilibatkan dalam aspek lingkungan hijau tadi dan juga aspek pengadaan lahan.

Dalam aspek pengadaan lahan, KLHK akan mempertegas luasan minimum lahan untuk pengembangan kawasan industri secara proporsional memakai persentase menurut kriteria geofisik alam (bio-geofisik). 

Selama ini, regulasi yang ada menyebut angka yang menjadikan sulit bagi seluruh provinsi untuk menerapkannya. Oleh karena itu, pemerintah akan menetapkan kriteria bio-geofisiknya secara proporsional.

Kriteria bio-geofisik itu, kata Siti, akan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga setiap Provinsi mampu mengembangkan kawasan industri secara lebih merata."Nanti Provinsinya tidak bisa berkembang secara bersama-sama. Oleh karena itu, ditetapkan dengan kriteria saja di bio-geofisik," kata Siti. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Menlu RI - OKI Berutang Kemerdekaan pada Rakyat Palestina

Retno Marsudi Menlu RI OKI Berutang Kemerdekaan pada Rakyat Palestina Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa…

Menteri PPPA - Semua Pihak Perkuat Komitmen Capai Kesetaraan Gender

Bintang Puspayoga Menteri PPPA Semua Pihak Perkuat Komitmen Capai Kesetaraan Gender Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang…

Mendikbudristek - Gerakan Merdeka Belajar Upaya Majukan Pendidikan RI

Nadiem Anwar Makarim Mendikbudristek Gerakan Merdeka Belajar Upaya Majukan Pendidikan RI Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)…

BERITA LAINNYA DI

Menlu RI - OKI Berutang Kemerdekaan pada Rakyat Palestina

Retno Marsudi Menlu RI OKI Berutang Kemerdekaan pada Rakyat Palestina Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa…

Menteri PPPA - Semua Pihak Perkuat Komitmen Capai Kesetaraan Gender

Bintang Puspayoga Menteri PPPA Semua Pihak Perkuat Komitmen Capai Kesetaraan Gender Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang…

Mendikbudristek - Gerakan Merdeka Belajar Upaya Majukan Pendidikan RI

Nadiem Anwar Makarim Mendikbudristek Gerakan Merdeka Belajar Upaya Majukan Pendidikan RI Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)…