Ketua MPR RI - Tindak Tegas Kapal China Pelanggar Kedaulatan Indonesia

Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI

Tindak Tegas Kapal China Pelanggar Kedaulatan Indonesia

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap kapal penangkap ikan milik China yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna, dengan didampingi kapal Coast Guard China.

Dia menilai, tindakan China tersebut selain melakukan pencurian ikan, juga melukai persahabatan baik yang selama ini sudah dibangun Indonesia-China.

"ZEE punya kekuatan hukum tetap dan mengikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut. Jadi klaim sepihak China bahwa perairan Natuna merupakan wilayah mereka, sesungguhnya tidak punya dasar apapun di PBB," kata Bamsoet di Jakarta, Sabtu (4/1).

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah Indonesia perlu bertindak tegas bukan hanya dengan mengirimkan protes diplomatik melainkan juga melakukan tindakan hukum tegas, seperti misalnya penenggelaman kapal.

Dia mengingatkan, walaupun China merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, bukan berarti mereka bisa seenaknya mengganggu kedaulatan Indonesia.

"Pemerintah Indonesia tidak boleh lembek, apalagi Kementerian Luar Negeri China sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka seakan tidak peduli apakah Indonesia menerima atau tidak klaim China sebagai pemilik perairan Natuna," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai kalau Indonesia lembek, maka negara manapun akan dengan mudah menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia.

"Namun, apabila kita berani mengambil sikap tegas, siapapun akan segan dan akan berpikir berjuta kali untuk berhadapan dengan Indonesia. Ini rumah kita, jangan biarkan ada maling masuk dan kita hanya tersenyum menikmati dirampok," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah dan Komisi I DPR RI segera menyusun anggaran untuk menambah kekuatan armada penjaga wilayah laut atau "coast guard", mengingat kerasnya potensi konfrontasi di perairan Natuna. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Kaji Matang Rencana Pulangkan Anak WNI Eks ISIS  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo…

Ketua DPR - Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia

Puan Maharani Ketua DPR Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia  Semarang - Ketua DPR Puan Maharani meminta negara menjamin terlaksananya…

Wakil Presiden RI - Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah

Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah  Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis

ICW: Penindakan Kasus Korupsi Pada 2019 Turun Drastis NERACA  Jakarta - Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan penindakan kasus korupsi…

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law

Dewan Pers Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Omnibus Law  NERACA Jakarta - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya,…

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan

Pabrik Kosmetik Ilegal di Depok Beromzet Rp200 Juta per Bulan NERACA Jakarta - Pabrik kosmetik ilegal di kawasan Jatijajar, Depok,…