NERACA

Jakarta – Penataan anak usaha BUMN yang tersebar begitu banyak, mendorong Menteri BUMN Erick Thohir menertibkan agar bisa efektif pengelolaannya dan juga memberikam dampak positif terhadap induksnya. Kebijakan dan aturan penerbitan anak usaha BUMN tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan pada 12 Desember 2019.

Keputusan Menteri BUMN ini dikeluarkan dengan menimbang anak perusahaan dan perusahaan patungan BUMN perlu dilakukan penataan dan review untuk dioptimalkan keberadaannya bagi induk maupun perusahaan pelat merah lainnya.Keberadaan anak usaha dan perusahaan patungan yang memiliki bidang usaha atau fokus bisnis yang sama perlu dikonsolidasikan dalam rangka efektivitas pengelolaannya.

Selain itu, Erick Thohir mengaku sedang memeriksa seluruh anak usaha PT Pertamina (Persero) yang jumlahnya mencapai 142 perusahaan. Dirinya menyampaikan heran Pertamina memiliki anak usaha yang begitu banyak. "Saya minta komisaris utama dan direksi utama Pertamina untuk rapat Bulan Januari 2019. Saya minta 'mapping' (memetakan) 142 perusahaan ini usahanya apa?," ujar Erick di Jakarta, kemarin.

Dia juga akan memeriksa kondisi keuangan dari 142 anak perusahaan Pertamina itu. Erick ingin memastikan ratusan anak perusahaan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum di Pertamina.”Terus gimana kesehatan perusahaannya? saya juga tidak mau nanti ternyata mohon maaf 142 perusahaan ini hanya oknum-oknum yang akhirnya gerogoti Pertamina. ini sudah saya minta laporan dari dirut dan komut,"ungkapnya.

Sebelumnya, Erick menyatakan ingin "bersih-bersih" BUMN agar memiliki tata kelola yang baik dan mampu menerapkan efisiensi bisnis. Selain anak usaha Pertamina, Erick sudah memiliki rencana untuk memeriksa bisnis-bisnis sampingan yang dimiliki oleh BUMN. Misalnya, mengenai BUMN yang banyak memiliki anak usaha di bidang perhotelan. Total hingga kini, ada 85 hotel yang dimiliki BUMN.

Ke depannya, bisnis-bisnis di luar bisnis inti perusahaan BUMN bakal dilebur sehingga perusahaan yang bersangkutan bisa kembali menjalankan bisnis sesuai dengan inti bisnis yang mereka miliki. Menurut Kepala Riset Koneksi Kapital, Alfred Nainggolan seperti dikutip bisnis, beberapa perombakan yang dilakukan Kementerian BUMN sejauh ini memang positif karena tujuannya untuk menjunjung profesionalisme.

Namun, hal itu dinilai belum cukup kuat untuk menjadi katalis positif yang dapat mendorong kinerja saham emiten pelat merah."Kalau itu diharapkan menjadi sentimen positif [untuk harga saham], sepertinya belum cukup kuat untuk menjadi katalis karena di satu sisi ada gebrakan positif tapi di sisi lain ternyata gebrakan ini cukup noise," ujarya.

Misalnya, lanjut Alfred, kasus di PT Garuda Indonesia Tbk. seharusnya menjadi sentimen positif di pasar karena ke depannya tentu kesalahan yang sama akan dihindari. Kenyataannya, saham berkode GIAA terswbut justru merosot 4 hari berturut-turut sejak diberitakan bahwa eks Dirut Garuda Indonesia Ari Ashkara terlibat kasus penyelundupan komponen kendaraan mewah.