Kasus BMG, Semua Pihak Harus Hormati Putusan MA

Jakarta-Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Supardji Ahmad berharap kepada semua pihak agar menghormati putusan hakim dalam kasus Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Karena menurut Supardji, putusan yang membebaskan mantan Direktur Keuangan Pertamina, Frederick ST. Siahaan didasarkan keyakinan majelis hakim agung.

Supardji menambahkan, dalam perkara investasi Blok BMG, tak ditemukan adanya unsur kerugian negara, konflik kepentingan, dan tak ada niat jahat dari terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. "Saya kira hakim sudah mempertimbangkan putusan dengan cermat. Saya kira ini juga bisa berpengaruh terhadap perkara pelaku lain," kata Supardji kepada media, pekan ini.

Supardji menilai investasi Pertamina di Blok BMG merupakan bentuk kerjasama bisnis antar korporasi. Sehingga kerugian yang dialami, akibat dari kerjasama itu menjadi bagian dari resiko bisnis dan tidak identik dengan unsur kerugian negara.

Dia memprediksi putusan Frederick ini akan memberikan pengaruh terhadap perkara mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang kini masih berproses. Supardji beralasan karena dalam perkara ini kedua mantan pejabat Pertamina ini saling terkait. "Bisa jadi putusan Karen tidak jauh berbeda. Karena (perbuatan) Karen juga susah dilihat unsur pidananya," pungkas Supardji.

Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda juga berpendapat, vonis bebas Mahkamah Agung terhadap Frederick bisa berpengaruh terhadap putusan Karen Agustiawan. Besar kemungkinan Karen akan bernasib sama dengan mantan anak buahnya tersebut.

Dia pun menyatakan setuju jika Karen dibebaskan. "Setuju," kata Chairul. Dia menambahkan perkara Karen memiliki hubungan penyertaan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Frederick merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait investasi dalam participating interest (PI) atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Frederick sebelumnya divonis bersalah dan dihukum pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun oleh majelis hakim agung Frederick dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut Chairul Huda, Frederick yang menandatangani sale purchase agreement (SPA) sebagai penjamin berdasarkan mandat dari Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Pertamina saat itu, bukan perbuatan melawan hukum. Dia juga menilai penandatanganan perjanjian itu dalam rangka kerjasama bisnis. mohar

BERITA TERKAIT

Dirut PT Transjakarta Terjerat Kasus Hukum, Anies Diminta Lebih Selektif

Dirut PT Transjakarta Terjerat Kasus Hukum, Anies Diminta Lebih Selektif NERACA Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mencopot…

Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pengawasan Reklamasi Pascatambang

Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pengawasan Reklamasi Pascatambang   NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman RI Laode Ida mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan…

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Jadi 40

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2019 Naik Jadi 40   NERACA Jakarta - Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”

Dewas Akui KPK Harus Sering “Digonggongi”   NERACA Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengakui…

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan

BPOM Dukung Stem Cell Dikomersilkan NERACA Surabaya - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendukung agar teknologi…

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk

Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf Buruk   NERACA  Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan bahwa pihaknya tidak…